Sejarah Perkeretaapian di Aceh
Perkeretaapian di Aceh dimulai pada tahun 1876 oleh pemerintah kolonial Belanda. Awalnya, jalur kereta api ini dibangun untuk tujuan militer, yaitu untuk mempermudah pergerakan pasukan dan logistik dalam Perang Aceh, yakni mengangkut pasukan, senjata, dan logistik perang. Jalur pertama yang dibangun adalah dari Pelabuhan Ulee Lheue ke Kutaraja (Banda Aceh) sepanjang 5 km. Pembangunan terus dilakukan hingga jalur kereta api di Aceh berhasil mencapai panjang total 502 kilometer, menghubungkan kawasan-kawasan penting, antara lain Ulee Lheue – Banda Aceh – Sigli – Lhokseumawe – Langsa – Pangkalan Susu (di Sumatera Utara).
Seiring waktu, jalur ini terus diperpanjang dan dikelola oleh perusahaan bernama Atjeh Tram (AT) yang kemudian menjadi Atjeh Staatsspoorwegen (ASS). Jalur ini membentang hingga ke Besitang di Sumatera Utara tahun 1919. Meskipun awalnya dibangun untuk militer, kereta api kemudian juga dimanfaatkan untuk angkutan umum dan ekonomi, seperti mengangkut penumpang dan hasil bumi, memfasilitasi perdagangan, dan memperkenalkan transportasi modern kepada masyarakat.
Setelah kemerdekaan, operasional kereta api di Aceh diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Namun, seiring dengan berbagai faktor, seperti bencana alam (banjir bandang yang merusak jembatan rel pada 1976), terjadi kerugian finansial, dan semakin baiknya akses jalan raya, operasional kereta api di Aceh semakin menurun. Pada tahun 1982, operasional kereta api di Aceh secara resmi dihentikan. Banyak rel dan aset perkeretaapian dibongkar atau terbengkalai.
Reaktivasi dengan KA Perintis
Jalur kereta api Lhokseumawe – Bireuen membentang sepanjang kira-kira 46,35 km. Bagian yang unik dari jalur ini adalah penggunaan lebar rel 1.435 mm, menjadikannya yang pertama di Indonesia setelah kemerdekaan. Saat ini, segmen sepanjang 21,45 km (Krueng Geukueh – Kutablang) sudah beroperasi. Ke depannya, akan diaktifkan jalur sepanjang 8 km dari Stasiun Krueng Geukueh ke Stasiun Muara Satu, dengan rencana pengembangan lebih lanjut sekitar 17 km menuju Stasiun Matang dan Stasiun Bireuen.
Sepanjang jalur kereta api Lhokseumawe hingga Bireuen, beberapa stasiun telah selesai dibangun. Stasiun-stasiun tersebut meliputi Stasiun Muara Satu (terletak di Desa Blang Pulo, Lhokseumawe), Stasiun Krueng Geukueh (di Keude Krueng Geukueh, Aceh Utara), Stasiun Bungkaih (di Desa Bungkaih, Aceh Utara), dan Stasiun Krueng Mane (di Desa Cot Seurani, Aceh Utara). Jalur ini kemudian berlanjut ke Kabupaten Bireuen, tempat berdirinya Stasiun Geurugok (di Desa Cot Pu’uk) dan Stasiun Kutablang (di Kecamatan Kutablang).
Layanan KA Perintis Cut Meutia menggunakan Kereta Rel Diesel Indonesia (KRDI) yang diproduksi oleh PT INKA. Pengoperasian KA ini berada di bawah tanggung jawab PT KAI Divre I Sumatera Utara, berdasarkan penugasan resmi dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan. Satuan Pelayanan Lhokseumawe membantu mengelola dan memberikan dukungan terhadap layanan ini, berada langsung di bawah koordinasi Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Medan.
Petak belum operasi
Pembangunan jalur sepanjang 8 km dari Stasiun Krueng Geukueh menuju Stasiun Muara Satu telah dimulai sejak tahun 2023. Meskipun sosialisasi sudah dilakukan sejak Januari 2025, hingga saat ini jalur tersebut belum juga beroperasi. Keterlambatan pengoperasian lintas ini dikhawatirkan akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam menghadirkan layanan konektivitas. Stasiun Muara Satu saat ini sudah siap untuk dioperasikan. Dibandingkan dengan stasiun lain di jalur tersebut, Stasiun Muara Satu tergolong lebih luas dan memiliki fasilitas yang lengkap, termasuk lahan parkir kendaraan bermotor yang memadai.
Namun, ada kendala yang dihadapi sejumlah instalasi kelengkapan di Jalur Perlintasan Langsung (JPL) sering hilang dan harus berkali-kali diganti oleh kontraktor. Sebagai informasi, JPL atau yang sering disebut perlintasan sebidang adalah perpotongan antara rel kereta api dan jalan raya/setapak, yang dijaga oleh petugas yang dikenal sebagai Petugas Jaga Lintasan (PJL).
Perlu pendanaan
Saat ini, masyarakat belum menganggap KA Cut Meutia sebagai moda transportasi cepat yang esensial untuk mobilitas antar kota/kabupaten karena jarak tempuh yang sangat singkat. Namun kereta ini lebih dipandang sebagai sarana hiburan atau rekreasi semata. Persepsi ini pernah menyebabkan kereta berhenti beroperasi pada tahun 2014 karena sepi penumpang. Meskipun telah dihidupkan kembali, tingkat keterisian di rute pendek masih menjadi tantangan utama.
Sebagai kereta perintis, KA Cut Meutia terkendala oleh keterbatasan rute pendek yang belum sepenuhnya menghubungkan Lhokseumawe dan Bireuen, sehingga kurang efektif untuk transportasi massal. Di beberapa segmen yang belum beroperasi, masalah keamanan juga muncul, di mana terjadi kasus pencurian komponen rel (seperti paku rel/pantrol) oleh oknum tidak bertanggung jawab, merusak infrastruktur yang telah dibangun.
Oleh karena itu, penyelesaian proyek reaktivasi jalur Trans-Sumatera dan penuntasan keterhubungan rel Lhokseumawe – Bireuen sangat mendesak, yang saat ini terhambat oleh masalah pendanaan. Diperlukan alokasi dana khusus untuk menuntaskan koneksi jalur ini.
