Berita Terpopuler Hari Ini: Isu PPPK, Dana Pensiun ASN, dan Kasus Kepala Sekolah
Beberapa isu penting terkait dengan sistem kepegawaian di Indonesia kembali menjadi perhatian publik. Dari pengangkatan PPPK hingga regulasi dana pensiun ASN, berikut adalah beberapa poin utama yang menarik perhatian masyarakat.
Regulasi Dana Pensiun ASN Jadi Prioritas Utama
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Dana Pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) disebut sebagai salah satu yang paling mendesak untuk segera diterbitkan. Hal ini dilakukan karena para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang sudah tua akan merasakan manfaatnya lebih cepat jika regulasi tersebut segera diwujudkan.
Menurut Nurul Hamidah, tokoh PPPK dari Jawa Timur, hingga saat ini masih belum ada regulasi turunan dari UU 20 Tahun 2023 tentang ASN yang telah diterbitkan. Hal ini menyebabkan ketidakpastian dalam pengelolaan jaminan pensiun bagi para pegawai yang sudah lama bekerja di pemerintahan.
BKN Ungkap Formasi PPPK 2024 Belum Terisi Sepenuhnya
Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkapkan bahwa sebanyak 129.710 formasi PPPK 2024 tidak terisi. Namun, formasi kosong ini tidak bisa diisi oleh honorer R1 hingga R5 yang gagal lolos seleksi. Mereka dialihkan untuk menjadi PPPK paruh waktu.
Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN menjelaskan bahwa hasil seleksi PPPK tahap pertama mencapai 690.918 orang yang telah diumumkan pada periode 24–31 Desember 2024 lalu. Meski demikian, masih banyak posisi yang belum terisi, sehingga memicu kekhawatiran terhadap kebijakan pengangkatan PPPK.
Tiga Guru PPPK Diberhentikan Sementara Akibat Kasus Pelecehan
Tiga guru SMAN 4 Kota Serang, Provinsi Banten, yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diberhentikan sementara. Mereka diduga terlibat dalam kasus pelecehan seksual terhadap murid-murid mereka.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Nana Supiana mengonfirmasi bahwa tindakan pemberhentian sementara ini merupakan respons cepat terhadap kasus yang sangat mengganggu. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan sekolah.
Mantan Anggota DPRD Ditangkap Atas Dugaan Tipu Petani
Seorang mantan anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) periode 2014–2019, MRL, ditangkap oleh polisi atas dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi senilai Rp550 juta. Dia ditangkap setelah dilaporkan oleh seorang petani yang menjadi korban dalam proyek fiktif pembangunan SPBU mini (Pertamina Desa/Pertades).
Kapolres Inhu AKBP Fahrian Saleh Siregar menjelaskan bahwa MRL diduga kuat menipu korban TP (55), seorang petani dari Desa Talang Mulya, dengan dalih investasi pembangunan Pertades yang tidak pernah terealisasi. Kasus ini menunjukkan pentingnya transparansi dalam proyek-proyek pemerintah dan perlunya pengawasan yang ketat.
Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Harus Diselesaikan Lebih Dahulu
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh meminta pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota segera mengirimkan usulan formasi PPPK Paruh Waktu ke pemerintah pusat agar bisa segera diangkat.
Prof Zudan menegaskan bahwa proses pengangkatan PPPK harus rampung pada akhir 2025, karena mulai 2026 seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) akan kembali digelar secara umum. Ia menambahkan bahwa tahun ini adalah kesempatan terakhir untuk pengangkatan honorer melalui jalur yang relatif lebih mudah dibandingkan CASN atau CPNS biasa.
Related posts:
