Daftar 30 Wakil Menteri yang Merangkap Jabatan sebagai Komisaris BUMN
Berikut adalah daftar lengkap dari 30 Wakil Menteri (Wamen) yang kini merangkap jabatan sebagai komisaris di berbagai perusahaan BUMN. Nama-nama ini mencerminkan peran aktif para pejabat pemerintah dalam memimpin dan mengawasi sejumlah perusahaan milik negara.
Daftar Wakil Menteri yang Menjabat Sebagai Komisaris BUMN
- Sudaryono – Wakil Menteri Pertanian, menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero).
- Helvy Yuni Moraza – Wakil Menteri UMKM, menjabat sebagai Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- Diana Kusumastuti – Wakil Menteri Pekerjaan Umum, menjabat sebagai Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero).
- Giring Ganesha – Wakil Menteri Kebudayaan, menjabat sebagai Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk.
- Immanuel Ebenezer Gerungan – Wakil Menteri Ketenagakerjaan, menjabat sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero).
- Donny Ermawan Taufanto – Wakil Menteri Pertahanan, menjabat sebagai Komisaris Utama PT Dahana (Persero).
- Yuliot Tanjung – Wakil Menteri ESDM, menjabat sebagai Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- Veronica Tan – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menjabat sebagai Komisaris PT Citilink Indonesia.
- Diaz Hendropriyono – Wakil Menteri Lingkungan Hidup, menjabat sebagai Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel).
- Ratu Isyana Bagoes Oka – Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, menjabat sebagai Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel).
- Dyah Roro Esti Widya Putri – Wakil Menteri Perdagangan, menjabat sebagai Komisaris Utama PT Sarinah (Persero).
- Todotua Pasaribu – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM, menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
- Angga Raka Prabowo – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, menjabat sebagai Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
- Ossy Dermawan – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, menjabat sebagai Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
- Silmy Karim – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, menjabat sebagai Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
- Dante Saksono Harbuwono – Wakil Menteri Kesehatan, menjabat sebagai Komisaris PT Pertamina Bina Medika.
- Fahri Hamzah – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, menjabat sebagai Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
- Ahmad Riza Patria – Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, menjabat sebagai Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel).
- Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf – Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, menjabat sebagai Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero).
- Komjen Pol (Purn) Suntana – Wakil Menteri Perhubungan, menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
- Suahasil Nazara – Wakil Menteri Keuangan, menjabat sebagai Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
- Aminuddin Ma’ruf – Wakil Menteri BUMN, menjabat sebagai Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
- Kartika Wirjoatmodjo – Wakil Menteri BUMN, menjabat sebagai Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- Christina Aryani – Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala BP2MI, menjabat sebagai Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
- Juri Ardiantoro – Wakil Menteri Sekretaris Negara, menjabat sebagai Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero).
- Eko Suhariyanto – Wakil Menteri Sekretaris Negara, menjabat sebagai Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
- Taufik Hidayat – Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga, menjabat sebagai Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia.
- Ferry Juliantono – Wakil Menteri Koperasi, menjabat sebagai Komisaris PT Pertamina Patra Niaga.
- Stella Christie – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, menjabat sebagai Komisaris PT Pertamina Hulu Energi.
- Arif Havas Oegroseno – Wakil Menteri Luar Negeri, menjabat sebagai Komisaris PT Pertamina International Shipping.
Tanggapan DPR terhadap Rangkap Jabatan
Mufti Anam, anggota DPR, menyatakan bahwa pihaknya akan terus mengawasi kinerja para wamen-komisaris tersebut. Menurutnya, publik memiliki hak untuk mengetahui apakah kehadiran wamen mampu mendorong transformasi BUMN atau justru hanya memperlambat birokrasi akibat rangkap jabatan. Hal ini menjadi topik penting dalam diskusi tentang efektivitas pengelolaan BUMN serta transparansi pemerintah.
