Pengumuman 10 Tokoh Penerima Gelar Pahlawan Nasional
Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan 10 tokoh yang menerima gelar Pahlawan Nasional pada Hari Pahlawan, Senin (10/11/2025). Hal ini disampaikan oleh Menteri Sekretariat Negara Indonesia, Prasetyo Hadi, usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (9/11/2025).
Prasetyo membenarkan bahwa salah satu dari 10 nama yang akan dianugerahi gelar tersebut adalah Presiden kedua RI, Soeharto. Ia menyatakan bahwa penghargaan ini merupakan bagian dari upaya untuk menghormati para pemimpin terdahulu yang memiliki jasa besar terhadap bangsa dan negara.
Pengumuman penganugerahan gelar pahlawan nasional akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, daftar lengkap 10 tokoh tersebut belum diketahui. Prasetyo menjelaskan bahwa Presiden telah menerima masukan dari berbagai pihak, termasuk Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua MPR Ahmad Muzani.
Selain itu, Presiden juga menugaskan sejumlah orang untuk berkomunikasi dengan sejumlah tokoh dan menyerap masukan mengenai pemberian gelar Pahlawan Nasional. Dengan demikian, keputusan yang diambil Presiden diharapkan sudah melalui berbagai masukan.
Sebelumnya, terdapat 49 nama calon penerima gelar pahlawan nasional yang telah diserahkan kepada Presiden. Dari 49 nama tersebut, terdapat 40 usulan baru dan 9 usulan lama yang belum ditetapkan presiden.
Pemerintah melalui Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyerahkan berkas 40 nama usulan untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional ke Menteri Kebudayaan (Menbud) sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon. Beberapa nama yang tercantum dalam berkas tersebut adalah Presiden ke-2 RI Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), serta tokoh buruh Marsinah.
Gus Ipul menjelaskan bahwa usulan nama-nama ini telah dibahas selama beberapa tahun terakhir. “Ada beberapa nama yang memang kita bahas dan kita putuskan pada tahun ini. Di antaranya Presiden Soeharto, Presiden Abdurrahman Wahid dan juga ada Marsinah serta ada beberapa tokoh-tokoh yang lain,” katanya.
Proses pengusulan nama-nama ini berawal dari masyarakat serta Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD). Nama-nama ini diajukan dan ditandatangani oleh bupati atau wali kota setempat. Dokumen kemudian ditandatangani gubernur dan diteruskan ke Kemensos. “Kami melakukan pengkajian yang dikaji oleh tim (TP2GP). Hasilnya, hari ini saya teruskan kepada Pak Fadli Zon selaku Ketua Dewan Gelar. Ya tentu ini nanti selanjutnya akan dibahas sepenuhnya dan kita tunggu hasilnya secara bersama-sama,” jelas Gus Ipul.
Beberapa nama lain yang juga diusulkan adalah Syaikhona Muhammad Kholil, KH Bisri Syamsuri, KH Muhammad Yusuf Hasyim. Lalu Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf dan Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin.
Penyerahan berkas ini merupakan tindak lanjut dari rapat-rapat yang telah dilakukan oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) atas usulan gelar pahlawan nasional dari berbagai provinsi.
Dukungan Jokowi dan Gibran untuk Soeharto
Sementara itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyatakan dukungan terhadap pemberian gelar pahlawan nasional terhadap Presiden ke-2 RI Soeharto.
Pengusulan nama Soeharto menuai pro kontra sejak pertama kali diajukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada 2010 lalu. Di satu sisi, Soeharto dianggap berjasa dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan. Namun, di sisi lain ada catatan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, korupsi, dan otoritarianisme selama Orde Baru yang dipimpinnya.
Pada 2025 ini, nama Soeharto diusulkan untuk mendapat gelar pahlawan nasional bersama 39 nama tokoh lainnya, termasuk Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, Marsinah.
Dari sederet persetujuan dan pertentangan, rupanya Jokowi dan Gibran kompak memberikan dukungan agar mantan mertua Presiden RI Prabowo Subianto sekaligus ayah Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto (Siti Hediati Hariyadi) itu dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.
Gibran Singgung Jasa Soeharto
Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menanggapi soal pemberian gelar pahlawan nasional kepada Mantan Presiden RI Soeharto. Menurut Gibran, pemberian gelar tersebut sudah melalui tahapan yang panjang. Anak sulung Jokowi yang lahir di Surakarta, 1 Oktober 1987 itu, pun menyinggung Soeharto yang menurutnya sudah memberikan kontribusi besar bagi bangsa Indonesia.
“Saya kira gelar untuk pahlawan ini sudah melalui proses dan tahapan yang panjang ya,” kata Gibran, Jumat (7/11/2025), sebagaimana dikutip dari tayangan video di kanal YouTube Wakil Presiden RI via KompasTV.
“Pak Harto, beliau berkontribusi dan berjasa besar untuk pembangunan, swasembada pangan, dan juga pengentasan kemiskinan,” imbuhnya.
Pernyataan Jokowi
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mendukung pemberian gelar jasa untuk Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai pahlawan nasional. Menurut Jokowi, Soeharto dan Gus Dur sama-sama memiliki jasa besar untuk negara.
“Setiap pemimpin baik itu Presiden Soeharto maupun Presiden Gus Dur pasti memiliki peran dan jasa terhadap negara,” kata Jokowi, saat ditemui wartawan di kediamannya Sumber, Solo, Jawa Tengah, Kamis (6/11/2025), dilansir TribunSolo.com.
Jokowi menyebut, setiap pemimpin pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun, menurutnya, jasa setiap pemimpin kepada negara harus tetap dihargai.
“Kita semua harus menghargai itu dan kita sadar setiap pemimpin pasti ada kelebihan pasti ada kekurangan,” jelasnya.
Ia menilai, pemberian gelar pahlawan nasional telah melalui berbagai pertimbangan dari pakar yang ahli di bidangnya.
“Pemberian gelar jasa terhadap para pemimpin melalui proses-proses, melalui pertimbangan-pertimbangan yang ada dari tim pemberian gelar dan jasa,” tuturnya.
Menurut Jokowi, masyarakat Indonesia bisa menghormati peran dan jasa atas apa yang dilakukan selama Presiden Soeharto memimpin.
“Saya kira kita semua sangat menghormati peran dan jasa yang telah diberikan baik oleh Presiden Soeharto bagi bangsa dan negara,” jelasnya.
Kemudian, Jokowi menilai, adanya pro-kontra mengenai pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto adalah hal yang biasa dalam demokrasi.
“Ya biasa dalam negara demokrasi ada yang setuju ada yang tidak setuju,” jelas Jokowi.
“Tapi yang jelas, ada timnya, para pakar, yang juga memiliki pertimbangan yang kita semua harus menghargai. Sangat baik (mikul dhuwur mendhem jero atau menjunjung tinggi kehormatan, serta menutup rapat-rapat segala aib dan kesalahan),” tandasnya.
Tuai Pro-Kontra
Pemberian gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto menuai pro-kontra dari masyarakat. Satu di antaranya disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari gabungan berbagai organisasi dan lembaga masyarakat.
Koalisi terdiri dari Imparsial, Democratic Judicial Reform (De Jure), Human Rights Working Group (HRWG), Raksha Initiative, Koalisi Perempuan Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH Apik), CENTRA Initiative, serta Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), menolak rencana tersebut.
“Kami menilai hal ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap reformasi yang telah dibangun oleh bangsa Indonesia sejak 1998 dan proses transisi menuju negara yang demokratis dan menghormati HAM,” ungkap Ketua PBHI, Julius Ibrani kepada Tribunnews, Rabu (29/10/2025).
Alasan koalisi masyarakat sipil menolak pemberian gelar Pahlawan kepada Soeharto tidak lepas dari warisan orde baru yang berlumuran peristiwa pelanggaran HAM, rezim otoriter yang tidak segan menghilangkan nyawa rakyat Indonesia, dan tindakan represif militeristik terhadap ekspresi.
Selain itu, adanya pemberangusan terhadap pendapat yang berbeda, dan melanggengkan praktik korupsi menjadi mengakar.
“Sayangnya, semua kasus pelanggaran HAM itu juga belum ada satupun yang dapat diungkap dan memberikan keadilan kepada masyarakat.”
“Korupsi juga terjadi marak sepanjang 32 tahun pemerintahan Soeharto. Korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi di masa Orde Baru telah mewariskan tradisi korup yang bahkan sampai sekarang sulit diberantas,” ungkapnya.
Selain Koalisi Masyarakat Sipil, penyintas tragedi Tanjung Priok 1984, Aminatun Najariyah juga menolak wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.
Dia menyebut, penolakan tersebut datang bukan karena sekadar luka di masa lalu. Melainkan, kata dia, persoalan ketidakadilan yang masih dirasakan.
“Saya tidak rela kalau Soeharto itu dijadikan pahlawan, karena saya sendiri sampai sekarang tidak mendapatkan pengadilan yang hak untuk diri saya,” ucap Aminatun saat diskusi bertajuk ‘Soeharto Bukan Pahlawan’ di Jakarta, Rabu, (5/11/2025).
Sebagai informasi, Aminatun adalah saksi hidup sekaligus korban kekerasan aparat militer dalam peristiwa berdarah di Tanjung Priok pada tahun 1984.
Saat itu, dirinya ditangkap hanya karena membela kakaknya yang ditahan tanpa adanya surat perintah.
“Kemudian dijebloskan di kantor polisi, diinterogasi sampai pagi. Saya melihat penyiksaan kepada kakak saya dan teman-teman yang ada,” katanya.
