Kekuasaan yang Diwariskan dan Proyek Whoosh sebagai Ujian
Presiden Prabowo kini sudah setahun lebih berdiri di puncak piramida kekuasaan Indonesia, namun pondasi piramida itu bukan sepenuhnya hasil tangannya sendiri. Batu-batu di dasar piramida telah disusun lebih dulu oleh kekuasaan sebelumnya, dan sebagian bahkan masih menyimpan cap tangan lama: Jokowi, Luhut, dan jaringan oligarki yang menenun struktur kekuasaan di sekeliling istana. Dalam politik Indonesia, tak ada kekuasaan yang benar-benar baru; yang ada hanyalah kekuasaan yang diwariskan, dengan semua beban, syarat, dan utangnya.
Kemenangan Prabowo di Pemilu lalu bukanlah semata hasil karisma atau strategi personal. Ia adalah kombinasi antara apa yang dimiliki oleh Prabowo beserta kalkulasi kekuasaan Jokowi, logistik politik, dan mesin birokrasi yang bekerja di bawah slogan “melanjutkan.” Dari sanalah muncul apa yang disebut sebagai utang politik, bentuk paling halus dari perjanjian kekuasaan: siapa yang naik, harus menjaga kontinuitas. Siapa yang berutang legitimasi, harus menanggung warisan yang menyertainya.
Kini, suka tak suka, Prabowo menerima kursi presiden, tetapi juga menerima nota tagihan dari masa lalu. Salah satu tagihan terbesar itu bernama Whoosh, proyek kereta cepat Jakarta–Bandung, kebanggaan era Jokowi yang kini berubah menjadi ujian pertama bagi akal sehat pemerintahan baru.
Di atas kertas, Whoosh adalah proyek modernitas, bukti bahwa Indonesia mampu sejajar dengan Jepang atau China. Namun di lapangan, Whoosh berubah menjadi medan ujian antara teknokrasi dan politik, antara disiplin fiskal dan keberanian simbolik.
Keberanian Politik Atau Manuver Populis?
Bagi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, proyek ini adalah mimpi buruk yang berwujud dalam angka-angka: pembengkakan biaya, ketidakjelasan pembiayaan, dan tekanan politik agar negara turun tangan menutup defisit. Purbaya menolak dengan tegas. APBN tidak boleh menjadi tong sampah proyek yang gagal menghitung risikonya sejak awal. Ia berdiri di sisi hukum fiskal, bukan di bawah sorotan politik. Namun posisi itu berisiko. Dalam sistem kekuasaan yang dibangun atas kompromi politik, teknokrat yang menolak instruksi simbolik kerap dianggap tidak sejalan dengan “visi nasional.”
Di sisi lain, Prabowo tampil dengan gaya khasnya—tegas, simbolik, dan penuh pernyataan besar. Ia menyatakan siap menanggung utang Whoosh, sekitar Rp 1,2 triliun per tahun, menggunakan dana hasil sitaan koruptor. Di depan kamera, pernyataan itu terdengar heroik, seolah negara akhirnya punya pemimpin yang berani bertanggung jawab. Tapi di balik sorot kamera, pertanyaan fiskal mulai bergema, apakah mekanismenya realistis? Apakah dana sitaan bisa dijadikan sumber pembayaran tetap? Dan jika tidak cukup, siapa yang akan menutup sisanya?
Langkah Prabowo bisa dibaca dua cara: sebagai keberanian politik, atau sebagai manuver populis untuk menegaskan dirinya sama, namun berbeda dari Jokowi. Namun keberanian tanpa kalkulasi hanya menghasilkan keberisikan. Dalam dunia fiskal, simbolisme tidak bisa menutupi defisit.
Arsitek Proyek Whoosh dan Warisan Risiko
Siapa pun yang menelusuri akar proyek Whoosh akan segera menemukan dua nama besar: Jokowi dan Luhut Binsar Pandjaitan. Keduanya adalah arsitek politik infrastruktur era sebelumnya, pemimpin yang memaksa birokrasi bekerja cepat dengan slogan “kerja, kerja, kerja.” Tapi dalam kecepatan itu, lahirlah jebakan klasik: kecepatan menggantikan kehati-hatian.
Proyek Whoosh dibangun dalam waktu yang tak wajar untuk ukuran proyek nasional. Lahan dibebaskan dalam hitungan bulan, izin keluar dalam hitungan minggu, konstruksi dikejar hingga lembur malam. Hasilnya: biaya melonjak. Data menunjukkan biaya per kilometer mencapai Rp 800–900 miliar, hampir dua kali lipat dari standar proyek sejenis di Jepang atau China. Selisih mencolok itu tidak selalu berarti korupsi, tapi hampir pasti menandakan salah urus atau ketergesaan. Percepatan yang dulu dielu-elukan kini berubah menjadi warisan risiko.
Kereta Cepat di Rel Utang
Ketika Jokowi meresmikan Whoosh, sorak sorai menggema; tapi di balik peresmian itu, ada lembar-lembar kontrak dan pembiayaan yang belum sepenuhnya beres. Kini, Prabowo mewarisi kereta cepat yang meluncur di rel utang. Ia tidak bisa berhenti, tapi juga tak tahu di mana harus menekan rem. Di sinilah dilema “presiden pewaris” muncul: melanjutkan berarti menanggung, berhenti berarti menentang warisan kekuasaan yang membawanya naik.
Ambisi Besar, Eksekusi Cepat, Pengawasan Lemah
Dari proyek ini kita bisa membaca DNA kekuasaan Indonesia modern: ambisi besar, eksekusi cepat, tapi pengawasan lemah. Dalam budaya politik yang terbiasa memuja hasil visual, transparansi dan akuntabilitas sering dianggap sekadar gangguan. Warisan Jokowi-LBP dalam hal ini ambigu. Di satu sisi, mereka membuktikan bahwa Indonesia bisa bergerak cepat, membangun tanpa banyak basa-basi. Tapi di sisi lain, kecepatan itu menyisakan lubang fiskal dan birokrasi yang terbakar lembur.
Pertanyaan bagi Prabowo bukan sekadar apakah ia bisa melanjutkan warisan itu, tetapi apakah ia berani mengkoreksinya. Meneruskan tanpa evaluasi adalah bentuk kepatuhan, bukan kepemimpinan. Dan di sinilah ukuran sejati seorang presiden diuji. Apakah ia hanya pewaris yang sopan, atau pembaru yang berani.
Whoosh kini telah berubah menjadi metafora tentang kepemimpinan. Ia menguji Purbaya tentang integritas, menguji Prabowo tentang kebijakan, dan menguji Jokowi tentang warisan. Publik mulai melihat pola lama: proyek ambisius dengan biaya tinggi, konflik kepentingan yang samar, dan keputusan yang diambil lebih karena gengsi nasional daripada perhitungan matang.
Rakyat Butuh Akuntabilitas, Bukan Jawaban Heroik
Prabowo mungkin bisa menanggung utang Whoosh dengan dana sitaan koruptor tahun ini, tapi bagaimana tahun depan? Dan bagaimana dengan proyek-proyek lain yang akan mewarisi model serupa? Tanpa pembenahan sistem, negara ini akan terus menambal lubang dengan simbol, bukan solusi. Whoosh kini melesat di atas rel yang tidak hanya membawa penumpang, tapi juga membawa beban politik, utang negara, dan harapan rakyat.
Jika proyek ini berhasil, ia akan menjadi bukti bahwa Indonesia bisa menyeimbangkan ambisi dan rasionalitas. Tapi jika gagal, ia akan tercatat sebagai simbol mahal dari utang politik yang dibayar dengan utang negara. Publik tak butuh jawaban heroik. Mereka butuh transparansi, akuntabilitas, dan akal sehat. Sebab hanya itu yang membedakan pembangunan dari sekadar pertunjukan.
