Warga Kampung Pinangsia Menolak Direlokasi, Tantangan Biaya Hidup dan Trauma

Posted on

Kampung Pinangsia: Kehidupan di Tepi Rel yang Penuh Risiko dan Keberanian

JAKARTA, kampung Pinangsia menjadi salah satu contoh nyata dari permukiman informal yang berada di sekitar rel kereta api. Berada di perbatasan Jakarta Barat dan Jakarta Utara, kawasan ini terletak sangat dekat dengan jalur aktif KRL. Meski tinggal dalam kondisi sempit, rentan kecelakaan, dan minim fasilitas, warga kampung ini enggan direlokasi. Mereka lebih memilih bertahan meskipun setiap hari menghadapi gemuruh kereta dan getaran yang mengguncang rumah mereka.

Alasan Warga Bertahan di Kampung Pinangsia

Keengganan warga untuk pindah disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, kekhawatiran akan kehilangan mata pencaharian. Banyak warga bekerja sebagai pedagang kecil, tukang ojek, atau pekerja serabutan. Jarak yang dekat dengan pasar dan pusat ekonomi membuat mereka tetap bertahan. “Di sini dekat kerja, dekat pasar. Kalau dipindah jauh, gimana kami hidup?” ujar Nopi (32), salah satu warga yang rumahnya hanya berjarak kurang dari satu meter dari bibir rel.

Kedua, biaya hidup di tempat baru dinilai terlalu mahal. Program relokasi masa lalu juga memberikan trauma bagi sebagian warga. “Kami pernah ditawari pindah ke rusun dulu, tapi biaya bulanannya berat. Belum lagi dagangan jadi sepi,” tambah Nopi. Hal ini membuat banyak warga memilih tetap tinggal di kampung yang sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka.

Kehidupan di Sekitar Rel

Perjalanan menuju kampung Pinangsia melalui Jalan Cengkeh dan Jalan Pasar Pisang menunjukkan betapa padatnya kawasan ini. Lorong-lorong sempit dengan jemuran, kabel kusut, dan papan tripleks yang menutup rumah-rumah bedeng menjadi ciri khas kampung ini. Suara kereta yang terdengar tanpa henti dan getaran yang mengguncang bangunan membuat suasana kota terasa berbeda.

Meski begitu, warga tetap menjalani kehidupan seperti biasa. Mereka memasak, menambal sandal, memperbaiki ponsel, dan memotong sayuran di depan rumah. “Kami sudah terbiasa sama suara kereta. Malah kalau nggak ada kereta, rasanya aneh,” ujar Umi (47), penjual gorengan yang sudah 15 tahun berjualan di bawah jembatan rel.

Perluasan Permukiman Akibat Penggusuran

Kepadatan kampung Pinangsia bukan hanya hasil pertumbuhan alami warga lama. Banyak keluarga pindahan dari kolong tol, bantaran kali, dan lahan-lahan yang pernah ditertibkan pemerintah dalam proyek penataan kota. Setelah penggusuran di kolong tol di beberapa titik Jakarta, kampung ini menjadi tujuan warga yang tidak memiliki cukup dana untuk menyewa rumah formal.

“Kolong tol digusur, banyak yang pindah ke sini. Karena di sini masih bisa bikin rumah kecil-kecilan, bayar listrik patungan, dan dekat tempat kerja,” kata Nopi. Dengan jumlah penduduk yang tidak tercatat secara resmi, kampung ini menjadi pilihan logis bagi keluarga urban miskin meski berbahaya.

Mengapa Warga Menolak Relokasi

Dari hasil wawancara dengan sejumlah warga, beberapa alasan utama mereka enggan direlokasi. Sebagian besar warga bekerja sebagai pedagang kecil, pekerja serabutan, tukang ojek, karyawan pasar, atau buruh bongkar muat. “Kerja itu yang paling penting. Kalau rusun jauh, ongkos naik. Kalau dagangan sepi, habis kami,” ujar Umi.

Selain itu, trauma masa lalu relokasi juga menjadi alasan. Beberapa warga pernah melihat atau mengalami sendiri kegagalan adaptasi di rusun. “Ada yang pindah rusun, akhirnya balik lagi ke sini karena dagangan nggak laku,” kata Dita (29), warga pindahan dari kolong tol Cawang yang sudah dua tahun tinggal di Pinangsia.

Risiko Hidup di Pinggir Rel

Meski menolak relokasi, warga tidak menampik bahwa tinggal di pinggir rel adalah pilihan penuh risiko. Setiap tahun, beberapa kejadian nyaris celaka terjadi, terutama melibatkan anak-anak dan pengguna ojek yang melintas di lintasan tidak resmi. Kereta melintas tiap 5–7 menit di jam sibuk. Suaranya menggelegar, getarannya mengguncang tiang-tiang rumah, dan bagi anak kecil, lingkungan ini dapat menjadi jebakan berbahaya.

Selain risiko kecelakaan, ada bahaya kebakaran. Kabel listrik yang berseliweran, tersambung tidak resmi, dan dibiarkan menggantung rendah di beberapa titik. “Kalau korslet, habis satu lorong,” ujar Asep (50) seorang warga laki-laki yang sedang memperbaiki kabel di tiang kayu.

Pandangan Pengamat

Menanggapi persoalan permukiman di koridor rel aktif seperti Pinangsia, pengamat tata kota Yayat Supriyatna menyebut bahwa pendekatan relokasi tidak bisa dilakukan secara spontan atau dipaksakan tanpa perhitungan matang. Menurut Yayat, penertiban permukiman bantaran rel idealnya melibatkan tiga unsur utama PT KAI sebagai operator lahan operasional, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan kementerian atau lembaga yang memiliki kewenangan atas lahan negara jika status tanah belum jelas.

“Kalau misalnya masalah permukiman di jalur rel aktif, harusnya dikerjasamakan antara PT KAI dengan Pemprov DKI,” ujar Yayat. Ia mencontohkan era Jonan di PT KAI, ketika banyak permukiman di sepanjang koridor kereta ditertibkan secara tegas. Namun, penertiban itu harus dibarengi dengan pemanfaatan kembali lahan yang dibersihkan agar tidak ditempati kembali oleh pendatang baru.

Saat PasarModern.com menanyakan harapan warga, sebagian besar menginginkan perbaikan fasilitas dasar tanpa relokasi. “Kalau bisa, listrik ditata, MCK diperbaiki, dan rel kasih pagar. Kami mau aman, tapi nggak mau jauh dari kerjaan,” ujar Umi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *