Perdebatan Mengenai Pemanfaatan Dana Sitaan Korupsi untuk Pembayaran Utang Kereta Cepat Whoosh
Pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang menyebutkan akan memanfaatkan hasil sitaan korupsi untuk membayar utang kereta cepat Whoosh atau Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) menjadi sorotan publik. Menurut ekonom, di samping secara kuantitas tidak pasti dan cenderung tidak mencukupi, ide tersebut juga bisa berpotensi meningkatkan risiko fiskal.
“Muncul pertanyaan mendasar, apakah sumber dana yang tidak pasti dapat menanggung beban proyek sebesar Whoosh secara berkelanjutan? Proyek Whoosh bukan sekadar jalur kereta cepat Jakarta–Bandung. Ia simbol ambisi negara besar, tetapi juga ujian bagi disiplin fiskal kita,” kata Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, dalam keterangannya yang diterima PasarModern.com, Rabu (5/11/2025).
Achmad menuturkan, ketika pembiayaan utang luar negeri dan biaya operasional mulai menekan, godaan mencari “jalan pintas” fiskal memang sering muncul. Mengandalkan dana hasil sitaan korupsi termasuk salah satunya.
Ia menyebut, sebenarnya secara moral, ide tersebut menarik. Namun, secara kelembagaan, hal itu akan sulit dijalankan.
“Uang hasil sitaan korupsi masuk sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan penggunaannya wajib melalui mekanisme APBN. Besarannya pun fluktuatif. Tahun 2024, total setoran KPK dari uang rampasan hanya sekitar Rp637 miliar, sedangkan kebutuhan cicilan utang Whoosh mencapai lebih dari Rp1,2 triliun per tahun. Artinya, bahkan seluruh hasil sitaan pun tidak cukup menutup kewajiban tahunan proyek,” jelasnya.
Lebih jauh, penggunaan dana semacam itu tanpa aturan khusus berpotensi menimbulkan persoalan tata kelola dan audit. Menurut Achmad, negara memang boleh kreatif, tetapi kreativitas fiskal tidak boleh melanggar prinsip keberlanjutan. Jika sumbernya tidak rutin, risiko fiskal meningkat dan kredibilitas keuangan negara bisa terganggu.
Achmad berpandangan, masalah utang Whoosh tidak bisa disembuhkan dengan aliran dana yang sporadis. Perlu perbaikan secara menyeluruh dalam desain pembiayaan proyek.
Secara ekonomi, cara tersebut juga rawan menciptakan moral hazard. Bila proyek gagal menghasilkan pendapatan, lalu diselamatkan dari pos sitaan, pesan yang tersampaikan adalah bahwa proyek besar tak perlu diaudit secara ketat, alias selalu ada “dana ajaib” yang menolong.
“Hal ini bisa menurunkan disiplin fiskal dan menciptakan preseden buruk bagi proyek strategis lainnya,” ujarnya.
Selain itu, Achmad melanjutkan, proyek Whoosh merupakan hasil kerja sama dengan konsorsium China melalui China Development Bank. Kontrak pinjaman bersifat multiyears selama 50 tahun dan ketat.
“Ketidakkonsistenan dalam pembayaran akan berdampak pada reputasi Indonesia di mata investor global,” ungkapnya.
Solusi: Kreativitas Finansial Lewat Danantara
Achmad menilai, cara yang paling tepat untuk membayar utang Whoosh tidak lain adalah kreativitas finansial yang dilakukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), karena tanggung jawab soal kereta cepat tersebut berada di bawahnya.
“Penyelesaian terbaik utang Whoosh seharusnya tidak melalui APBN, pajak, atau PNBP sitaan korupsi, tetapi melalui financial creativity. Di sinilah peran Danantara, lembaga pengelola investasi negara (sovereign wealth fund), menjadi kunci,” kata dia.
Achmad menuturkan, Danantara memiliki fleksibilitas untuk melakukan refinancing atau debt restructuring tanpa menambah beban fiskal langsung. Bahkan, aset Danantara termasuk yang terbesar di kawasan Asia Tenggara. Dengan aset sekitar 2 triliun dolar AS, seharusnya persoalan KCJB adalah hal yang mudah.
“Skemanya bisa berupa debt-to-equity swap bersama konsorsium China, perpanjangan tenor, atau penerbitan obligasi infrastruktur berbasis aset proyek,” ujarnya.
Selain itu, monetisasi kawasan sekitar stasiun, transit-oriented development (TOD), hak guna lahan, dan bisnis komersial dapat menciptakan arus pendapatan mandiri. “Inilah bentuk kreativitas fiskal yang sejati: mengubah proyek yang semula membebani menjadi instrumen produktif, bukan sekadar menambal dengan uang sitaan yang datang tak menentu,” lanjutnya.
Lebih lanjut, menurut Achmad, pembangunan infrastruktur semestinya menciptakan nilai baru, bukan malah menjadi beban yang terus “disubsidi”. Ia membandingkan beberapa negara yang terbukti menciptakan nilai baru dari infrastruktur yang terbangun.
“Brasil dan Korea Selatan telah membuktikan proyek transportasi besar bisa mandiri jika dikaitkan dengan penciptaan nilai ekonomi baru. Land value capture dan kolaborasi dengan sektor swasta memungkinkan proyek menghasilkan pendapatan di luar tiket,” ujarnya.
Indonesia dinilai bisa meniru pendekatan tersebut, yakni menjadikan Whoosh sebagai ekosistem ekonomi, bukan hanya sarana transportasi berbiaya tinggi.
Rancana Penyuntikan Dana PSO
Pemudik berjalan menuju gerbong kereta cepat WHOOSH di Stasiun Kereta Cepat Halim, Jakarta. – (PasarModern.com/Prayogi)
Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, menjelaskan pemerintah bersama Danantara saat ini tengah mengkaji rencana penyuntikan dana public service obligation (PSO) yang berasal dari APBN untuk membiayai operasional kereta cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) ke depan.
Pembicaraan mengenai penggunaan dana PSO untuk Whoosh dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (5/11/2025). Rapat tersebut dihadiri oleh Rosan; Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi; serta Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya.
“Tadi kami sudah koordinasi. Ke depan, untuk Whoosh ini akan ada porsi public service obligation yang memang ditanggung pemerintah, dan juga ada sarana yang akan ditanggung bersama-sama,” kata Rosan menjawab pertanyaan wartawan seusai rapat di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu sore.
Rosan, ketika ditanya lebih lanjut mengenai skema penggunaan dana PSO tersebut, belum dapat menjelaskan secara detail. “Ini sedang kami matangkan, tetapi tadi disampaikan bahwa pemerintah pasti hadir. Itu kan ada undang-undangnya juga, memang untuk prasarana dan juga transportasi massal merupakan tanggung jawab pemerintah,” ujar CEO Danantara, Rosan P. Roeslani.
Di lokasi yang sama, dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkap ada sejumlah opsi penggunaan APBN dalam operasional Whoosh ke depan.
“Sementara ini, ada sejumlah opsi mengenai bagaimana operasional dan kepentingan untuk fokus pada profit dipisahkan dari pengelolaan infrastrukturnya. Harapannya, keduanya bisa berjalan dengan baik, dan bisa dikatakan ada sharing responsibility atau burden sharing,” kata Menko AHY di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (3/11/2025).
Airlangga Yakin Danantara Punya Solusi Whoosh
Pramugari kereta bersiap menyambut kedatangan penumpang kereta cepat WHOOSH di Stasiun Halim, Jakarta. – (PasarModern.com/Thoudy Badai)
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan permasalahan terkait utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh akan dibahas secara teknis antarkementerian dan bersama Danantara Indonesia.
“Kita sedang bahas, nanti tentu dibicarakan secara teknis antarkementerian dan juga dengan solusi bersama Danantara,” ujar Menko Airlangga dalam wawancara cegat di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu.
Ia meyakini Danantara Indonesia memiliki banyak solusi untuk menyelesaikan permasalahan terkait utang proyek Whoosh tersebut. “Kalau korporasi kan banyak cara,” ujar Menko Airlangga.
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran menterinya untuk mencari skema terbaik dalam menyelesaikan masalah utang Whoosh, termasuk menghitung ulang detail angka dan merumuskan skenario penyelesaian utang yang paling efektif bagi pemerintah.
“Pak Airlangga, Menteri Keuangan, kemudian CEO Danantara diminta untuk menghitung lagi detail-detailnya, kemudian opsi-opsi untuk meminta, misalnya, perpanjangan masa pinjaman. Itu bagian dari skenario-skenario, skema yang terbaik,” ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi.
Di sisi lain, Danantara Indonesia menyatakan telah menyiapkan dua skema untuk menyelesaikan utang proyek KCIC, yaitu dengan mengambil alih infrastrukturnya dan menyuntikkan dana tambahan.
“Apakah kemudian kita tambahkan equity yang pertama, atau memang kita serahkan infrastrukturnya sebagaimana industri kereta api lainnya, di mana infrastrukturnya dimiliki pemerintah. Nah, dua opsi inilah yang kita tawarkan,” ujar COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria.
Dony menambahkan, proyek tersebut memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat dengan memangkas waktu tempuh perjalanan. Saat ini, jumlah penumpang KCIC terus meningkat dan telah mencapai sekitar 30 ribu orang per hari.
“Tapi dari satu sisi, kita juga memperhatikan keberlanjutan KAI itu sendiri. Karena KCIC sekarang menjadi bagian dari KAI, inilah yang sedang kita cari solusi terbaiknya,” ujar Dony.
