Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung: Beban Utang yang Menjadi Perdebatan
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang diberi nama Whoosh kini menjadi perhatian publik karena beban utangnya mencapai angka fantastis, yaitu sebesar Rp 116 triliun. Proyek ini kini tengah disorot karena berbagai isu mengenai pengelolaan keuangannya.
Danantara, sebagai superholding BUMN, disebut sedang mencari cara meringankan pembiayaan proyek tersebut. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah meminta dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak wacana ini. Ia menilai bahwa utang proyek KCIC bukan tanggung jawab pemerintah, melainkan sepenuhnya menjadi urusan BUMN yang terlibat di dalamnya.
Meski belum menerima permintaan resmi dari Danantara, Purbaya mengingatkan bahwa seluruh dividen BUMN telah menjadi milik Danantara sejak superholding itu terbentuk. Nilainya disebut bisa mencapai sekitar Rp 80 triliun per tahun. Ia menegaskan bahwa BUMN di bawah Danantara harus mampu mengelola proyek strategis dan risikonya secara mandiri. Ia juga menekankan pentingnya menjaga batas antara peran pemerintah dan korporasi agar tata kelola keuangan negara tetap sehat.
Peran Jokowi dalam Pembangunan Whoosh
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan peranan besar Presiden ke-7 RI, Jokowi dalam proyek Whoosh. Awalnya Mahfud MD menyambut baik dan mendukung keputusan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak membayar utang proyek Whoosh yang menembus Rp 116 triliun dari APBN.
Menurut Mahfud MD, pada awalnya rencana kereta api cepat yang kemudian bernama Whoosh ini adalah perjanjian G2G, atau government to government, antara pemerintah Jepang dengan pemerintah Indonesia. Berdasarkan hitungan ahli dari UI dan UGM, proyek Whoosh bisa dibangun dengan bunga 0,1 persen dengan Jepang. Namun, sesudah Jepang minta kenaikan sedikit, oleh pemerintah Indonesia dibatalkan dan dipindahkan ke Cina dengan bunga 2 persen. Hal ini menyebabkan pembengkakan biaya hingga 3,4 persen.
Mahfud MD mengungkapkan bahwa ketika kerja sama dipindah dari Jepang ke Cina, Menteri Perhubungan saat itu Ignasius Jonan menyatakan tidak setuju. Namun, ia malah dipecat dari jabatannya. Mahfud MD lalu mengungkapkan peranan besar Jokowi dalam keputusan tersebut. Ia mengatakan bahwa Ignasius Jonan mengatakan kepada Jokowi bahwa perjanjian atau kesepakatan dengan Cina tidak visible atau tidak bisa dilihat keuntungannya. Bukannya didengarkan, Ignasius Jonan malah dipecat dari jabatannya.
Dugaan Markup dan Kepentingan Bangsa
Mahfud MD menilai keputusan Purbaya yang enggan membayar utang proyek Whoosh adalah benar. Ia menilai bahwa proyek ini sangat memberatkan bangsa. Pembiayaan proyek ini menghilangkan pembangunan-pembangunan untuk rakyat yang lain, sehingga hanya disedot untuk proyek tersebut.
Ia menjelaskan bahwa jika pemerintah tidak mampu membayar, maka kerjasama B2B itu bisa dipailitkan. Atau itu diserahkan ke Danantara. Namun, apa mau dibail out oleh negara terus-menerus. Ia juga menjelaskan dugaan mark-up yang dimaksud. Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per 1 km kereta Whoosh itu 52 juta US dolar. Tapi di Cina sendiri hitungannya hanya 17 sampai 18 juta US dolar. Jadi naik tiga kali lipat. Ini yang menaikkan siapa? Uangnya ke mana?
Mahfud MD menjelaskan bahwa proyek Whoosh ini juga bisa mengancam masa depan dan kedaulatan bangsa dan rakyat, akibat utang yang sangat besar. Jika gagal bayar, maka Cina bisa meminta kompensasi menguasai Natuna Utara dan membangun pangkalan di sana selama 80 tahun.
Respons Istana dan Solusi Alternatif
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa pemerintah akan mencari skema atau jalan keluar terkait pembayaran utang Whoosh. Ia menyatakan bahwa kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan moda transportasi umum yang harus didukung perkembangannya. Faktanya, Whoosh menjadi salah satu moda transportasi yang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya.
Dalam kesempatan tersebut, Prasetyo juga menyinggung wacana perpanjangan kereta cepat hingga ke Surabaya, Jawa Timur. Justru, ia mengatakan bahwa pihaknya ingin berkembang, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta ke Surabaya.
