– Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid beberkan kronologi intimidasi yang terjadi di Kantor KontraS.
TV, Senin (17/3/2025).
“Sekitar (Minggu) tengah malam, jam 00.15 WIB dan beberapa menit sebelumnya, sebelum tengah malam, itu ada serentetan telepon yang masuk ke nomor telepon Bung Andri Yunus dari kontraS dan nomor telepon tidak ada kejelasan maksud dan tujuannya,” ucap Usman.
yang menunjukkan dia terafiliasi ke dalam Kodam Jaya di Jakarta yaitu Detasemen Intelijen, nah beberapa deteksi kami juga melihat namanya, misalnya, mungkin, Topan Timur,” lanjutnya.
Kemudian pada pukul 02.00 dini hari, Usman mengatakan ada tiga orang yang mencoba masuk ke kantor KontraS dan mengaku dari media massa.
“Tidak pernah di dalam pengalaman kami, ada media massa ingin mewawancarai atau mendatangi kantor jam 2 malam. Apalagi di tengah komunikasi yang sudah sangat canggih seharusnya membuat janji terlebih dahulu, lewat WhatsApp kecuali ada peristiwa yang mendesak di kantor kontras, malam itu tidak ada apa-apa,” kata Usman.
Usman menuturkan, selanjutnya di hari yang sama datang kembali sejumlah orang ke Kantor KontraS pada pukul 04.00 WIB, lalu pukul 06.00 WIB, dan 07.00 WIB. Situasi tersebut, kata Usman, tentu saja menimbulkan ketakutan dan kecemasan karena seperti intimidasi.
“Pada saat yang bersamaan di depan Fairmont hotel, tempat dimana proses pembahasan panja itu berlangsung, ada sejumlah kendaraan yang kami lihat terafiliasi dengan komando operasi khusus TNI, Koopsus,” ujar Usman.
Menurut Usman, pengerahan Koopsus di sekitar Hotel Fairmont tidak lah tepat jika mengacu pada tujuan dibuatnya.
“Koopsus itu adalah satuan elit yang di tahun 2019 dibuat oleh Presiden dan keputusan Panglima TNI untuk mendeteksi ancaman-ancaman besar, misalnya ancaman terhadap kedaulatan negara, ancaman terhadap keselamatan segenap bangsa atau ancaman terhadap integritas teritorial negara,” lanjutnya.
Sebagai informasi, Koopsus adalah satuan elit yang terdiri dari tentara Angkatan Darat, tentara Angkatan Laut, dan tentara Angkatan Udara.
Usman menyayangkan kritik dan protes masyarakat sipil terhadap rancangan sebuah undang-undang dihadapi dengan aksi militer.
“Apalagi dengan komando operasi khusus, saya kira ini berlebihan,” kata Usman.
“Jadi wajar kalau rekan-rekan koalisi masyarakat sipil meletakkan itu sebagai tindakan-tindakan intimidatif,” ujarnya.
