Penjelasan Akademisi UNJ tentang Dugaan Korupsi Proyek Whoosh
Akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, menyoroti dugaan korupsi atau mark up dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) yang dibangun pada era pemerintahan Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi). Menurut Ubed, masalah utama bukan terletak pada negosiasi utang dengan China, melainkan pada buruknya tata kelola pemerintahan (good governance).
“Persoalan besar dari kereta cepat itu tidak adanya good governance, otomatis tata kelolanya buruk. Itu yang harus dibongkar,” ujarnya, dikutip dari kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP, Rabu (29/10/2025).
Ubed menegaskan bahwa bukan hanya pihak Danantara atau KAI yang perlu diperiksa. Tim yang melakukan lobi ke China, termasuk Luhut Binsar Pandjaitan dan sejumlah pejabat lain, juga harus diperhatikan.
“Jadi bukan cuma Danantara sama KAI. Perlu dicek juga siapa saja tim yang lobi ke China untuk restrukturisasi utang – Luhut dan kawan-kawan itu – yang mau mengubah jangka waktu pengembalian,” jelasnya.
Risiko Pemanjangan Masa Pengembalian Utang
Menurut Ubed, memperpanjang masa pengembalian utang justru berisiko menambah beban negara. “Kalau jangka waktunya diperpanjang, utang kita makin banyak. Beban negara pun makin panjang, belum lagi risiko fluktuasi dolar,” tambahnya.
Ia menilai, negosiasi dengan China tidak menyelesaikan akar masalah. Inti persoalan adalah dugaan korupsi dalam tata kelola proyek Whoosh.
“Jadi bukan karena negosiasi ulang ke China lalu selesai perkaranya, tidak. Masalahnya adalah adanya tanda-tanda korupsi dalam proses pembangunan kereta cepat,” tegasnya.
5 Tokoh Harus Diperiksa
Selain Jokowi, kata Ubed, pihak lainnya juga harus dipanggil, seperti Luhut yang kala itu menjabat sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Kemudian, Menteri BUMN yang menjabat di era Jokowi, yakni Rini Soemarno (2014–2019) dan Erick Thohir (2019–2025).
Menteri Perhubungan era Jokowi, yakni Budi Karya, menurut Ubed juga harus turut diperiksa.
“Lalu yang kedua, berdasarkan peraturan presiden juga yang 2021 itu kan ada ketua komite-nya namanya Luhut, Luhut perlu dimintai pertanggung jawaban juga.”
“Jadi Joko Widodo, Luhut Binsar Pandjaitan, kemudian tentu menteri BUMN ya, Rini Soemarno, Budi Karya Menteri Perhubungan, Kemudian Erick Thohir periode kedua jadi (menteri) BUMN ya, dimintai keteranganlah itu, karena kan waktu itu pembengkakan terjadi ya,” papar Ubed.
Utang Whoosh dan Biaya Pembangunan
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini sebelumnya ramai dibicarakan karena utang Whoosh yang mencapai Rp116 triliun atau sekitar 7,2 miliar dolar AS dan diusulkan agar dibayar dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), tetapi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tidak menyetujuinya.
Adapun, investasi pembangunan kereta cepat Whoosh tersebut diketahui mencapai 7,27 miliar dolar AS atau Rp120,38 triliun. Namun, dari seluruh investasi itu, total sebesar 75 persen dibiayai melalui utang kepada China Development Bank (CDB) dengan bunga tiap tahunnya sebesar 2 persen.
Dari segi pembayaran utang, skema besaran bunga yang disepakati yaitu bunga tetap yang selama 40 tahun pertama. Pada pertengahan pembangunan, ternyata terjadi juga pembengkakan biaya (cost overrun) yang mencapai 1,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp 19,54 triliun.
Karena itu, pihak KCIC kemudian menarik utang lagi dengan bunga yang lebih tinggi, yakni sebesar 3 persen.
Isu Dugaan Korupsi
Selain masalah utang, muncul juga adanya dugaan korupsi atau mark up dalam proyek Whoosh kebanggan Jokowi tersebut. Dugaan korupsi tersebut mencuat setelah pernyataan mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD dalam YouTube-nya pada 14 Oktober 2025 lalu, yang mengatakan bahwa biaya pembangunan per kilometer di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, sementara di China hanya sekitar 17 hingga 18 juta dolar AS.
Namun, belakangan, Mahfud menegaskan bahwa bukan dirinya yang pertama kali mengungkap adanya dugaan korupsi dalam proyek Whoosh tersebut, tetapi orang lain dan dia mendapatkan informasi dari situ juga.
KPK dan Penyelidikan Proyek Whoosh
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo, mengungkapkan pihaknya sedang menyelidiki dugaan mark up proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.
Budi mengatakan penyelidikan dugaan mark up proyek Whoosh saat ini sedang dalam proses. Ia menyebut KPK juga fokus mencari bukti dan keterangan terkait unsur-unsur peristiwa pidana proyek era mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.
Namun, Budi belum bisa merinci apa saja temuan KPK, sebab proses penyelidikan yang sudah dilakukan sejak awal 2025, masih berlangsung.
