Ringkasan Berita:
- Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengakui telah menerima bantuan dari luar negeri untuk penanganan bencana di wilayahnya.
- Bantuan asing itu berasal dari Palestina, Turki, dan Malaysia.
- Hingga saat ini pemerintah belum memberikan izin masuk bantuan asing untuk korban bencana di Sumatera dan Aceh.
PasarModern.com– Inilah wajah Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah yang mengaku telah menerima bantuan asing untuk penanganan bencana banjir dan longsor di wilayahnya.
Pengakuan Mahyeldi ini menjadi perhatian karena pemerintah secara resmi belum membuka bantuan asing untuk para korban bencana di Sumatra dan Aceh.
Tindakan Mahyeldi ini mirip dengan Gubernur Aceh sebelumnya yang menghadirkan tim ahli dari Tiongkok untuk membantu menemukan korban banjir bandang yang diperkirakan masih terkubur dalam endapan lumpur di sejumlah wilayah yang terdampak.
Mahyeldi mengungkapkan, negara yang telah memberikan bantuan kepada Sumbar, antara lain Palestina, Turki, dan Malaysia.
Bantuan dari Palestina datang melalui kantor perwakilan mereka yang berada di Inggris.
“Terdapat bantuan dari Palestina, dari Gaza yang kantornya di Inggris, juga dari Turki, bahkan mereka datang langsung memberikan,” katanya di Padang, Jumat (12/12/2025).
Menurut Mahyeldi, relawan datang langsung ke Padang memberikan bantuan, namun hanya mengantar dan tidak ikut bekerja di lapangan.
“Berbagai bantuan, ada kebutuhan tidur, tempat tidur, pakaian, dan makanan,” katanya.
Selain Palestina, Turki juga berasal dari Malaysia. Mahyeldi menyebut pihaknya terbuka untuk bantuan luar negeri.
Gubernur ketika ditanya apakah dia terbuka terhadap bantuan asing, dia menyebut bahwa pada dasarnya bantuan asing tidak akan dihalangi.
“Sebenarnya apakah membuka, kita tidak menghalangi,” katanya.
Menurutnya, saat ini banyak pendatang Minang di berbagai daerah ikut berpartisipasi dalam membantu korban bencana. Para pendatang itu merasa perlu membantu saudara-saudaranya di kampung halaman.
Sebelumnya, tawaran bantuan dari berbagai negara sahabat, mulai dari tim medis, personel penyelamat, logistik, hingga dukungan teknologi, sebelumnya siap diluncurkan, tetapi pemerintah Indonesia menyatakan masih sanggup menangani bencana secara mandiri.
Seperti pernyataan Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono, yang menyatakan bahwa Indonesia masih mampu menangani bencana Sumatra secara mandiri sehingga bantuan dari negara asing masih belum diperlukan.
Demikian pula dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa Indonesia masih mampu mengatasi bencana di Sumatra dan masih memiliki persediaan pangan yang cukup bagi para korban.
Prabowo sebelumnya juga menyampaikan bahwa pemerintah masih mampu mengatasi bencana di Sumatra tanpa bantuan dari pihak luar.
Namun, keputusan pemerintah tersebut mendapat kritik dan menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat hingga pemerintah disebut terlalu egois.
Banyak orang mendesak pemerintah segera membuka jalan bagi bantuan asing masuk agar mempercepat proses penanganan bencana.
Baru-baru ini, pihak Istana menyatakan bahwa pemerintah tidak bermaksud untuk menolak bantuan asing tersebut.
Hanya saja, Presiden Prabowo yakin bahwa pemerintahannya masih mampu menangani bencana di Sumatra secara mandiri.
“Pak Presiden tidak pernah menyampaikan bahwa ‘oh kita tidak perlu menerima bantuan asing karena kita ego atau kita bangga’, itu tidak. Ini lebih kepada pemerintah yakin bahwa kita ini masih mampu (menangani bencana Sumatra),” tegas Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Timothy Ivan Triyono, dikutip dari YouTube Kompas TV, Jumat (12/12/2025.
Timothy mengakui, memang sejumlah pemerintah daerah sempat menyatakan bahwa anggaran mereka sudah habis.
Namun, kata Timothy, pemerintah telah menangani hal tersebut dengan menambah anggaran untuk pemerintah daerah, kabupaten, kota, hingga provinsi.
Pak Menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian) dalam rapat terbatas (di Aceh) menyampaikan usulan tambahan anggaran sebesar 2 miliar rupiah per kabupaten/kota dan juga untuk provinsi ditambahkan, kemudian Pak Presiden telah memutuskan bahwa untuk kabupaten/kota masing-masing diberi tambahan 4 miliar rupiah.
“Untuk provinsi diberi tambahan Rp20 miliar per provinsi. Itu gunanya apa? Supaya pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten kota bisa melakukan percepatan penanganan korban begitu,” kata Timothy.
Timothy juga mengatakan, pemerintah Indonesia tentu sangat menghargai dan mengapresiasi dukungan dari internasional, baik yang menyampaikan kekhawatiran maupun menawarkan bantuan.
“Tetapi kembali lagi pemerintah masih merasa bahwa kita masih mampu dan kita terus berupaya, Bapak Presiden juga terus berkomitmen untuk melakukan percepatan,” tegasnya.
“Kita ini punya pahlawan-pahlawan di lapangan, kita punya TNI, Polri, kita punya BNPB, kita punya Basarnas, kita juga punya pahlawan kesehatan, kita juga punya pahlawan kelistrikan,” tambah Timothy.
Timothy mengatakan, Indonesia baru akan menerima bantuan asing jika ada kebutuhan mendesak dan pemerintah tidak memiliki kapasitas untuk mengatasinya karena keterbatasan yang ada.
“Indikator membutuhkan bantuan asing itu jika nanti ada kebutuhan mendesak dan tidak lagi bisa ditangani oleh kita,” katanya.
Bantuan itu, kata Timothy, tidak hanya tentang anggaran saja, tetapi juga bisa karena faktor kebutuhan lain.
Bayangkan suatu saat nanti ada kebutuhan layanan dokter spesialis yang mungkin belum tersedia di Indonesia, ya kita pasti membutuhkan bantuan asing.
“Atau ada alat berat yang kita tidak memiliki teknologinya, ya tentu kita membutuhkan bantuan asing, mau tidak mau begitu, tapi itu ada dalam kondisi di mana kita tidak memiliki teknologinya, kita tidak memiliki sumber daya manusianya,” jelasnya.
Tokoh Mahyeldi Ansharullah
Dilansir PasarModern.com dari laman sumbarprov.go.id, Mahyeldi Ansharullah memiliki gelar adat Datuak Marajo.
Ia lahir di Bukittinggi, Sumatra Barat, 25 Desember 1966.
Mahyeldi dikenal sebagai mubalig dan politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus Gubernur Sumbar.
Sebelum menjabat posisi nomor 1 di Sumbar, ia merupakan Wali Kota Padang dua periode hasil pemilihan umum 2013 dan 2018.
Selama kepemimpinannya, Padang mencapai kemajuan di bidang infrastruktur, pariwisata, dan kebersihan.
Dengan pendekatan partisipatif, ia memimpin penataan objek wisata dan pasar tradisional yang kacau pasca-gempa bumi 2009 tanpa menimbulkan gejolak.
Sebagai anak dari seorang ayah tukang angkat, Mahyeldi kecil bersekolah sambil bekerja untuk membantu orang tua.
Saat kuliah di Universitas Andalas, ia terlibat dalam gerakan Islam dan turun ke masyarakat sebagai da’i.
Dari PKS, dia diusulkan sebagai anggota DPRD Sumatra Barat dalam pemilihan umum legislatif 2004 dan terpilih dengan perolehan suara terbanyak.
Ia menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Sumatra Barat periode 2004–2009, kemudian menjadi Wakil Wali Kota Padang mendampingi Wali Kota Fauzi Bahar periode 2009–2014.
Mahyeldi menjabat sebagai Wali Kota Padang sejak 13 Mei 2014 setelah memenangkan pemilihan umum pada 2013.
Pada pemilihan berikutnya, ia kembali terpilih sebagai Wali Kota Padang untuk periode 2019–2024. Ia menjalani masa jabatan periode kedua sejak 13 Mei 2019 hingga 25 Februari 2021.
Kekayaan Mahyeldi Ansharullah
Berdasarkan halaman e-LHKPN, Mahyeldi terakhir melaporkan kekayaannya pada 23 Maret 2024 untuk periode 2023.
Mahyeldi tercatat memiliki kekayaan dengan total senilai Rp6.941.692.537.
Berikut rincian kekayaan Mahyeldi Ansharullah.
Harta kekayaan Mahyeldi Ansharullah
1. Tanah dan bangunan
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang telah diajukannya, Mahyeldi Ansharullah tercatat memiliki aset berupa tanah dan bangunan dengan nilai mencapai Rp4.828.024.000.
2. Alat transportasi dan mesin
Total kekayaan yang dimiliki oleh Mahyeldi Ansharullah dari kendaraan dan mesin, senilai Rp286.500.000, meliputi:
3. Harta bergerak lainnya
Dalam catatannya di bagian harta bergerak lainnya, kekayaan yang dimiliki oleh Mahyeldi senilai Rp32.883.680.
4. Surat berharga: Tidak ada catatan atau laporan.
5. Kas dan Setara Kas
Untuk laporan kekayaannya dalam penyesuaian kas dan setara kas, Mahyeldi memiliki harta kekayaan senilai Rp2.344.284.857.
6. Harta lainnya: Tidak ada catatan atau laporan.
7. Utang
Mahyeldi Ansharullah tercatat dalam laporan kekayaannya di LHKPN bahwa Ia memiliki kewajiban atas sejumlah utang sebesar Rp550.000.000.
Mahyeldi Ansharullah masih memiliki kewajiban terkait sejumlah utang.
Dengan demikian, total kekayaan bersih yang dimilikinya setelah laporan tersebut diterima, kekayaannya terhitung mencapai Rp6.941.692.537.
===
Kami mengajak Anda untuk bergabung dalam Channel Whatsapp Harian Surya. Melalui Channel Whatsapp ini, Harian Surya akan mengirimkan rekomendasi bacaan menarik Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Persebaya dari seluruh daerah di Jawa Timur.
Klik di sini untuk bergabung
Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Gubernur Sumbar Mengaku Telah Menerima Bantuan Asing: dari Palestina, Turki dan Malaysia
