Kritik Gereja Katolik terhadap Kebijakan Luar Negeri AS
Pada hari Senin, sejumlah tokoh agama Katolik senior di Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan yang mengecam kebijakan luar negeri Washington. Mereka menyatakan bahwa peran moral negara tersebut di panggung internasional sedang dipertanyakan, terutama dalam konteks krisis yang terjadi di beberapa wilayah seperti Ukraina, Venezuela, dan Greenland.
Pernyataan ini ditandatangani oleh tiga kardinal ternama, yaitu Uskup Agung Chicago Kardinal Blase J. Cupich, Uskup Agung Washington Kardinal Robert McElroy, dan Uskup Agung New York Kardinal Joseph William Tobin. Mereka menilai bahwa saat ini terjadi “perdebatan terdalam dan paling intens tentang dasar moral tindakan Amerika di dunia sejak berakhirnya Perang Dingin.”
Kritik ini disampaikan sebagai respons terhadap berbagai isu yang dianggap merusak prinsip etika dalam diplomasi internasional. Para kardinal menyoroti situasi di Venezuela, Ukraina, dan Greenland, yang menurut mereka memicu pertanyaan mendasar tentang penggunaan kekuatan militer. Mereka menyerukan kebijakan luar negeri yang benar-benar etis, di mana tindakan militer hanya digunakan sebagai upaya terakhir dalam keadaan ekstrem, bukan sebagai instrumen rutin.
Meski tidak secara eksplisit menyebut nama negara, konteks pernyataan ini jelas merujuk pada ancaman Presiden Trump untuk mengambil alih Greenland dengan kekerasan, intervensi militer AS di Venezuela dengan menangkap Presiden Nicolas Maduro, serta kebijakan lain yang dianggap kontroversial. Pernyataan para kardinal ini juga dianggap sebagai bentuk dukungan terhadap visi Paus Leo XIV, yang menekankan pentingnya kedaulatan negara dan perdamaian.
Visi Moral Gereja dan Pendekatan Personal Trump
Pandangan moral gereja ini bertentangan langsung dengan pendekatan personal yang dianut oleh Presiden AS. Trump sebelumnya menyatakan bahwa keputusannya sebagai panglima tertinggi hanya didasari oleh “moralitas pribadinya,” sambil menambahkan bahwa ia tidak membutuhkan hukum internasional dan tidak berniat menyakiti siapa pun.
Isu ini menjadi lebih rumit dengan munculnya konflik kepentingan antara moral dan kekuasaan, khususnya dalam konteks Greenland. Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa Washington akan mengambil langkah tegas untuk menghilangkan apa yang disebutnya “ancaman Rusia” di Greenland. Ia menulis melalui platform Truth Social, “NATO telah memberi tahu Denmark selama 20 tahun bahwa ‘Anda harus menyingkirkan ancaman Rusia dari Greenland’. Sayangnya, Denmark tidak mampu berbuat apa pun terkait hal itu. Sekarang saatnya, dan itu akan dilakukan!!!”
Eskalasi Tegangan AS-Eropa Soal Greenland
Pengumuman ini disampaikan setelah percakapan telepon antara Trump dan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte. Rutte menyatakan bahwa keduanya akan terus bekerja sama dan rencananya akan bertemu di Davos akhir pekan itu. Minat strategis AS atas Greenland, wilayah otonom Denmark, telah lama ada karena lokasi dan sumber dayanya, serta kekhawatiran atas aktivitas Rusia dan China.
Untuk mendesak tujuannya, Trump mengumumkan pemberlakuan tarif 10% terhadap barang dari delapan negara Eropa, termasuk Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia, mulai 1 Februari. Tarif ini akan dinaikkan menjadi 25% pada Juni sebagai respons atas penolakan mereka terhadap kendali AS atas Greenland.
Respons Kohesif Uni Eropa dan NATO
Tekanan ekonomi Trump memicu respons terkoordinasi dari Eropa. Presiden Dewan Eropa Antonio Costa mengumumkan akan menggelar pertemuan luar biasa dalam beberapa hari ke depan untuk membahas rencana tarif AS tersebut. Costa menegaskan negara-negara anggota UE kembali mengukuhkan komitmen pada persatuan, hukum internasional, integritas teritorial, dan solidaritas dengan Denmark serta Greenland.
Di bidang keamanan, respons juga datang dalam bentuk militer. Kanada dilaporkan berencana mengirimkan sejumlah kecil pasukan ke Greenland untuk latihan bersama NATO, mengikuti langkah Swedia, Belanda, Norwegia, Prancis, Inggris, Jerman, dan Finlandia yang telah lebih dahulu mengumumkan rencana serupa.
Tentara Denmark menurunkan kapal di pelabuhan di Nuuk, Greenland, 18 Januari 2026. – (EPA/Mads Claus Rasmussen DENMARK OUT)
Pekan lalu, Angkatan Bersenjata Denmark juga menyatakan akan memperkuat pasukan mereka di Greenland melalui kerja sama dengan NATO. Langkah-langkah ini merupakan jawaban atas desakan Trump dan upaya kolektif untuk menjaga stabilitas kawasan Arktik. Pulau terbesar di dunia itu tetap menjadi titik panas geopolitik. Pemerintah Denmark dan Greenland telah berulang kali memperingatkan AS untuk tidak merebut wilayah mereka dan menuntut agar kedaulatan mereka dihormati. Ketegangan antara aliansi transatlantik lama ini menguji batas-batas diplomasi, hukum internasional, dan etika kekuasaan dalam tatanan global yang semakin tidak stabil.
