Peristiwa Nasional di Akhir Juli 2025
Pada penutupan bulan Juli 2025, berbagai peristiwa nasional menarik perhatian masyarakat. Mulai dari isu politik hingga sosial, ada banyak hal yang menjadi sorotan. Berikut adalah rangkuman berita terpopuler di tingkat nasional pada Rabu, 30 Juli 2025.
Mantan dan Kader PDI Perjuangan Akan Bergabung ke PSI
Beberapa mantan dan kader aktif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) disebut akan melakukan eksodus ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Keputusan ini diambil setelah mantan presiden Joko Widodo dikabarkan akan bergabung ke PSI.
Mantan kader PDIP dan simpatisan Jokowi yang tergabung dalam Barisan Sudarsono Jokowi Lovers (BSJL) telah sepakat untuk bergabung setelah bertemu dengan Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, pada hari Ahad, 27 Juli 2025. Ketua Umum BSJL, Sudarsono, menyatakan bahwa tidak hanya mantan kader dan simpatisan BSJL, tetapi juga kader aktif PDIP yang masuk struktur di berbagai daerah berniat bergabung ke PSI mengikuti jejak Jokowi.
Sudarsono mengungkapkan bahwa dirinya telah dihubungi oleh mantan kader dan kader PDIP yang masih aktif ingin bergabung ke PSI. Ia menyatakan bahwa sudah banyak orang yang menghubungi mereka untuk ikut bergabung. Meskipun ia tidak bisa memberikan jumlah pasti, Sudarsono memastikan seluruh anggota BSJL yang berjumlah 600 orang akan bergabung ke PSI.
Selain itu, Sudarsono menjelaskan bahwa semua anggota BSJL sepakat bergabung dengan PSI setelah sebagian anggotanya berkunjung ke rumah Jokowi. Di sana, Sudarsono berbicara empat mata dengan mantan Presiden Indonesia ke-7 tersebut. Awalnya, Sudarsono meminta Jokowi menjadi ketua dewan penasihat BJLS. Ia mengklaim bahwa Jokowi menyanggupinya dan juga menyampaikan pendapatnya tentang PSI.
Megawati: Partai Politik sebagai Tiang Negara
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menyatakan bahwa partai politik merupakan tiang negara yang harus dijaga tetap kokoh. “Kalau tiangnya rapuh, negara bisa runtuh. Kita pernah dijajah 3,5 abad, apa mau dijajah lagi? Jangan! Karena penjajahan itu sakit sekali,” ujar Megawati dalam acara bimtek anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota se-Indonesia di kawasan Sanur, Denpasar, Bali pada Rabu, 30 Juli 2025.
Mantan Presiden Indonesia ke-5 ini menegaskan bahwa sebagai orang di bawah naungan partai politik, perjuangan tidak akan berhenti selama Indonesia masih berdiri. “Ini amanat besar, bukan hanya kepada saya pribadi tetapi untuk seluruh jajaran partai,” kata Megawati. Pernyataan itu disambut pekikan “Merdeka!” dari peserta.
Ia kemudian mengingatkan soliditas kader di semua tingkatan. Selain itu, Megawati juga mengajak seluruh anggota legislatif PDIP untuk terjun langsung ke masyarakat. Putri sulung Bung Karno ini menuturkan bahwa disiplin organisasi dan gotong royong diperlukan di tubuh partai.
Megawati meminta kader partai banteng untuk selalu mematuhi keputusan partai dan tidak terjebak pada kepentingan pribadi yang dapat melemahkan kekuatan kolektif. “Partai ini harus makin besar, jangan malah mengecil. Kalian harus merasa sebagai satu keluarga, harus bergotong-royong,” ujar Megawati. “Kalau bergotong royong begitu, rakyat akan ikut bersama kita.”
Dana Desa sebagai Jaminan untuk Kopdes Merah Putih
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDT) Yandri Susanto menyatakan bahwa dana desa bisa dijadikan jaminan bagi koperasi desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) yang mengajukan pinjaman usaha. Namun, Yandri menegaskan bahwa maksimal hanya 30 persen dari total dana desa yang dapat dicadangkan untuk skema tersebut.
“Kalau dana desa misalkan ada 500 juta, berarti hanya 150 juta yang disisihkan atau dicadangkan,” ujar Yandri seusai acara penghargaan kepada Polda Banten dan Polres Sidoarjo di Kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Jakarta, Rabu, 30 Juli 2025.
Yandri merinci prosedur pengajuan pinjaman oleh Kopdes Merah Putih. Proses dimulai dari penyusunan rencana bisnis oleh koperasi, lalu diserahkan ke kepala desa yang kemudian membawa usulan itu ke musyawarah desa khusus bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan pengurus koperasi. “Itu nanti disahkan atau disetujui di musyawarah desa khusus,” kata Yandri.
Kepala desa dan ketua koperasi akan menandatangani dokumen bersama sebelum diajukan ke Bank Himbara. Skema jaminan ini mengatur bahwa 70 persen dana desa tetap aman untuk kebutuhan dasar masyarakat desa. “Walaupun gagal, cuma 30 persen yang terpakai. Artinya masih ada 70 persen yang aman untuk kepentingan yang lain, yang sangat mendasar di desa,” ujar Yandri.
Dia menjelaskan, skema ini sudah dilaporkan dalam rapat Satuan Tugas Koperasi Desa/Kelurahan (Satgas Kopdes) dan disambut baik oleh perwakilan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Danantara, hingga Wakil Menteri Keuangan. “Itu disambut baik oleh Danantara dan pembangunan kemarin sudah sangat prudent, sangat bagus,” katanya.
