PasarModern.com
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, keberadaan Teras Cihampelas di Bandung, Jawa Barat, yang membentang di atas Jalan Cihampelas, justru membuat jalan yang dulunya terkenal sebagai pusat jeans di Kota Bandung tersebut terlihat semerawut, macet, dan menimbulkan bau tak sedap.
“Pak Wali Kota harus merapikan Jalan Cihampelas karena jalannya menyempit dan bau haseum (asam),” kata Dedi saat bersama Farhan di Bandara Husein Sastranegara Bandung, Jalan Pajajaran, Kota Bandung, Rabu (2/7/2025).
Dedi mengatakan, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan harus berani menertibkan Jalan Cihampelas meski di atasnya terdapat bangunan Teras Cihampelas yang merupakan bangunan monumental peninggalan Ridwan Kamil yang saat itu menjabat Wali Kota Bandung.
“Pak Wali Kota ini saya lihat pemberani, tetapi ada sedikit takutnya,” ujar Dedi sambil tertawa.
Sementara, Farhan mengatakan, bangunan menghabiskan Rp 48,5 miliar dalam pembangunanya itu diusulkan untuk dibongkar karena masalah tata ruang.
“Ada masalah dengan tata ruang,” ujar Farhan.
Menurut Farhan, keberadaan Teras Cihampelas, skywalk ikonik yang dibangun di masa Ridwan Kamil, saat ini tidak hanya menyebabkan kemacetan, tapi juga mengganggu keindahan visual Jalan Cihampelas, yang selama ini dikenal sebagai salah satu koridor kota bersejarah.
“Dampaknya adalah bahwa Jalan Cihampelas yang harusnya bisa kita lestarikan sebagai salah satu jalan bersejarah dengan pagar-pagar pohon yang luar biasa, dengan adanya si Teras Cihampelas menjadi terganggu,” ungkapnya.
Padahal, awalnya Teras Cihampelas dirancang sebagai tempat relokasi para pedagang kaki lima (PKL) serta sekaligus objek wisata vertikal bagi pengunjung.
Namun, menurut Farhan, fungsi tersebut saat ini tidak berjalan dengan baik.
“Saya mah bukan ahli ya, tapi rasa-rasanya, saya sebagai pengguna jalan merasa seperti ada yang salah (dengan Teras Cihampelas),” tuturnya.
Meskipun pembongkaran menjadi salah satu opsi yang diusulkan, Farhan menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bandung tidak bisa serta-merta membongkar fasilitas tersebut tanpa proses administratif yang panjang.
“Sambil menunggu usulan-usulan lainnya, karena saya mesti bicara dengan DPRD, saya mesti bicara dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah, yang akan kita lakukan, satu, Satpol PP standby 24 jam untuk keamanan. DSDABM akan memperbaiki toilet, membersihkan segala macam vandalismenya. Kemudian dari Dinas Perhubungan akan memasang penerangan jalan lingkungan plus pedestrian di bawah sehingga tidak gelap dan
hieum
,” ujarnya.
Ditolak warga
Rencana pembongkaran Teras Cihampelas yang diusulkan Dedi Mulyadi, menuai penolakan dari warga dan pedagang kaki lima (PKL) yang mencari nafkah di lokasi tersebut.
“Buat apa dibongkar, sudah tanggung, mendingan ditata lagi saja biar lebih nyaman,” ujar Taufik Budi Santoso, warga Cimaung, Cihampelas saat ditemui di Cihampelas, Kamis (3/7/2025).
Taufik mengakui, kondisi Teras Cihampelas saat ini kurang terawat dan rusak akibat aksi vandalisme. Namun ia menilai, pembongkaran bukan solusi yang tepat.
“Ya sangat disayangkan sekali Teras Cihampelas yang dulu bersih sekarang banyak gambar-gambar kaya gini, jadi enggak enak dilihat. Mudah-mudahan ke depan bisa rapi lagi,” tambahnya.
Dindin Wardiman, seorang warga Setiabudi, juga menolak rencana tersebut.
Ia berpendapat, meski banyak fasilitas yang rusak dan terdapat aksi vandalisme, Teras Cihampelas tetap menjadi salah satu destinasi ikonik Kota Bandung.
“Kalau sekarang disayangkan saja enggak terawat, seharusnya bisa jadi obyek wisata. Tapi kalau banyak coretan-coretan gini enggak enak dilihat, jadi terlihat kumuh. Tapi sayang juga kalau dibongkar, bangunan sudah ada ngapain dibongkar, tinggal ditata ulang,” ungkapnya.
Sementara itu, Aan Suherman, seorang pedagang nasi ayam goreng dan sambal terasi di teras 7, mengaku omzetnya bisa mencapai Rp 800.000 per hari, bahkan hingga Rp 1,5 juta saat ramai.
“Alhamdulillah saya banyak pelanggan dari karyawan yang kerja di Cihampelas Walk (Ciwalk) sama kantor-kantor lain seperti PT KAI,” jelasnya.
Ia menolak keras rencana pembongkaran dan mengusulkan agar anggaran untuk pembongkaran dialokasikan untuk modal pedagang.
(Kontributor Bandung Putra Prima Perdana)
