Ringkasan Berita:Dugaan Suap Perizinan Kawasan Hutan
- Tudingan suap perizinan kawasan hutan diduga penyebab bencana banjir dan longsor
- Titiek Soeharto memberi tanggapan terkait dugaan suap perizinan lahan
- Kementerian Kehutanan segel 3 perusahaan lagi
- 7 subjek hukum telah dikenakan tindakan dalam penegakan hukum di sektor kehutanan.
PasarModern.com Mencuat dugaan suap dalam perizinan kawasan hutan.
Tudingan praktik suap mencuat di tengah sorotan penyebab bencana banjir dan longsor di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Terkait dugaan suap menyuap, beginilah tanggapan Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediyati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto.
Titiek meminta publik untuk menahan diri dan tidak serta-merta berburuk sangka terkait penyebab bencana.
Pernyataan ini dilontarkannya saat menanggapi dugaan adanya praktik suap dalam perizinan kawasan hutan yang disinyalir menjadi pemicu utama banjir bandang dan longsor di wilayah tersebut.
“Kita jangan suuzon,” kata Titiek saat ditemui di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin (8/12/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan usai Titiek menghadiri agenda “Bimbingan Teknis Perempuan Penyelenggara Negara dalam Pemberantasan Korupsi” yang merupakan rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025.
Titiek menjelaskan bahwa saat ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah memproses pembentukan Panitia Kerja (Panja) Alih Fungsi Lahan.
Oleh karena itu, ia berharap masyarakat tidak terburu-buru mengambil kesimpulan mengenai penyebab pasti bencana yang telah menelan banyak korban jiwa tersebut sebelum ada hasil pendalaman yang jelas.
“Panja kita semuanya kerja semuanya. Nanti tinggal ditunjuk aja salah satu wakil ketua siapa,” jelasnya.
Meski demikian, Titiek sepakat bahwa tata kelola perizinan di kawasan hutan memerlukan perhatian serius.
Ketika disinggung mengenai perizinan pembukaan lahan, ia menekankan perlunya tinjauan ulang secara menyeluruh.
“Harus dievaluasi total,” tambahnya.
Di sisi lain, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sebelumnya telah menyoroti adanya kontribusi signifikan dari aktivitas pembukaan lahan terhadap bencana di Sumatera.
KLH mencatat aktivitas pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Hutan Tanaman Industri (HTI), pertambangan, hingga perkebunan sawit berperan besar dalam memicu erosi.
Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH, Rizal Irawan, mengungkapkan bahwa pantauan udara memperlihatkan dampak masif dari aktivitas tersebut.
“Dari overview helikopter, terlihat jelas aktivitas pembukaan lahan untuk PLTA, hutan tanaman industri, pertambangan, dan kebun sawit. Tekanan ini memicu turunnya material kayu dan erosi dalam jumlah besar,” ungkap Rizal dalam keterangan resminya, Jumat (5/12/2025).
Saat ini, pemerintah melalui Presiden Prabowo Subianto telah menggelar rapat koordinasi di Aceh untuk menangani dampak bencana, termasuk penyaluran bantuan dan penyediaan hunian sementara bagi para korban.
3 Perusahaan Lagi Disegel
Kabar terbaru, Kementerian Kehutanan kembali menyegel tiga subjek hukum yang diduga berkontribusi terhadap bencana banjir.
Penyegelan ini menambah panjang daftar korporasi yang sebelumnya sudah diberi tindakan atas kerusakan lingkungan.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, total tujuh subjek hukum telah dikenakan tindakan dalam penegakan hukum di sektor kehutanan.
“Penyegelan ini akan terus kami lakukan terhadap perusak hutan. Seperti janji saya kepada rakyat yang disampaikan di depan Komisi IV DPR RI. Jadi siapa pun yang melakukan perusakan hutan akan kami tindak,” kata Menhut Raja Juli Antoni dalam pernyataannya di Jakarta pada Senin (8/12/2025).
Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan kelestarian hutan dan menindak pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran.
“Dengan penyegelan kali ini sudah ada 7 subyek hukum yang disegel. Masih ada 5 subyek hukum lainnya yang teridentifikasi dan akan kami lakukan pendalaman. Bila terbukti melakukan pelanggaran, kami tidak segan akan langsung segel,” tambahnya.
Penyegelan terbaru dilakukan setelah sebelumnya Kemenhut lebih dahulu menyegel empat subjek hukum yang juga terindikasi berperan dalam menyebabkan banjir di beberapa daerah.
Tiga subjek hukum yang baru disegel berada di Kabupaten Tapanuli Selatan.
Entitas tersebut meliputi:
– Dua areal konsesi PT Agincourt Resources (AR) di Ramba Joring, Desa Aek Pining, Kecamatan Batang Toru.
– PHAT Jon Anson di Kecamatan Arse.
– PHAT Mahmudin di Desa Sombadebata Purba, Kecamatan Saipar Dolok Hole.
Sebelumnya, empat subjek hukum yang telah disegel terdiri dari:
– Areal konsesi PT TPL di Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan.
– PHAT Jhon Ary Manalu di Desa Pardomuan, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara.
– PHAT Asmadi Ritonga di Desa Dolok Sahut, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara.
– PHAT David Pangabean di Desa Simanosor Tonga, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan.
Langkah penyegelan ini dilakukan karena dugaan adanya aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan dan mempengaruhi fungsi hutan, khususnya di daerah yang berkaitan dengan bencana banjir belakangan ini.
Menhut Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa pihaknya melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut sedang melakukan pendalaman terhadap berbagai dugaan pelanggaran.
Fokus utama berada di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Sumatera Utara.
Pendalaman tersebut dilakukan melalui sejumlah langkah teknis, antara lain: Mengumpulkan sampel kayu dari lokasi yang disegel.
Melakukan verifikasi lapangan terhadap kondisi hutan. Meminta keterangan dari pihak terkait, termasuk pemegang hak atas tanah maupun pihak perusahaan. “Kami tidak ada kompromi.
Baik korporasi ataupun PHAT yang terbukti merusak hutan Indonesia akan kami tindak.
Seperti komitmen yang telah saya sampaikan di DPR, penegakan hukum secara tegas tanpa pandang bulu,” ujar Menhut.
Pemprov Sumut Diguyur Rp 20 M
Bencana longsor dan banjir Sumatera telah memporak-porandakan puluhan kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar).
Presiden Prabowo Subianto kembali mengalokasikan anggaran untuk masing-masing kabupaten/kota dan pemerintah provinsi yang terdampak bencana ini.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengusulkan bantuan dana darurat sebesar Rp2 miliar bagi masing-masing dari 52 kabupaten/kota terdampak.
Usulan ini disampaikan karena banyak pemerintah daerah telah kehabisan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) menjelang akhir tahun.
“Ada 52 kabupaten dari tiga provinsi yang meminta bantuan,” kata Mendagri dalam Arahan Presiden RI terkait Penanganan dan Pemulihan Bencana di Aceh, Minggu (7/12/2025).
Tito menjelaskan bahwa sejumlah fasilitas pelayanan publik mengalami kerusakan, termasuk kantor pemerintahan yang menyimpan berbagai dokumen penting masyarakat.
Ia juga meminta kemudahan layanan administrasi seperti KTP, ijazah, STNK dan dokumen kependudukan bagi warga yang terdampak langsung bencana.
Menanggapi laporan tersebut, Presiden Prabowo Subianto memutuskan memberikan dukungan anggaran lebih besar dari yang diusulkan.
Bantuan untuk setiap kabupaten/kota dinaikkan menjadi Rp4 miliar, dua kali lipat dari usulan awal Mendagri, sementara pemerintah provinsi akan menerima Rp20 miliar.
“Mendagri, Anda minta Rp2 miliar? Saya kasih Rp4 miliar. Untuk provinsi, saya kasih Rp20 miliar,” tegas Presiden Prabowo.
Presiden juga meminta Mendagri memastikan seluruh kepala daerah tetap berada di wilayah masing-masing untuk mendampingi rakyat yang sedang menghadapi situasi darurat.
“Bupati yang kabur saat bencana, kalau di tentara namanya desersi,” ujar Presiden.
Dengan tambahan dukungan ini, pemerintah berharap proses pemulihan di wilayah terdampak dapat berjalan lebih cepat dan lebih efektif.
Korban Meninggal 950 Jiwa
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meng-update data korban meninggal dunia pascabencana banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
Hingga hari ini, Senin (8/12/2025), sebanyak 950 orang meninggal dunia akibat bencana di tiga provinsi ini.
Sementara, total korban luka mencapai 5.000 orang. Selain itu, ada 274 orang yang masih dinyatakan hilang.
BNPB juga mencatat ada lebih dari 850 ribu orang yang menjadi pengungsi.
Kemudian, ada 156 ribu rumah rusak, 435 jembatan rusak, 1.200 fasilitas umum yang rusak, dan 534 sekolah rusak.
Berikut data korban di setiap provinsi hingga hari ini Senin (8/12/2025):
Provinsi Sumut:
Tewas: 330 orang
Hilang: 78 orang
Luka: 647 orang
Provinsi Sumbar:
Tewas: 234 orang
Hilang: 95 orang
Luka: 112 orang.
Provinsi Aceh:
Tewas: 386 orang
Hilang: 101 Orang
Luka: 4.300 orang
(*/tribunmedan.com)
Sumber: tribunmedan.com/ Kompas.com /Tribunnews.com
Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News
Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel
Berita viral lainnya di Tribun Medan
