Senator Filep Wamafma Minta Pemerintah Perhatikan Hak Tenaga Kerja Asli Papua
Senator dari Provinsi Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, menyampaikan respons terhadap keluhan dan aspirasi Serikat Pekerja LNG Tangguh (SPLT) serta Solidaritas Pekerja Papua di LNG Tangguh. Masalah yang dibahas adalah rekrutmen tenaga kerja operator kilang yang dinilai tidak adil dan cenderung diskriminatif terhadap pekerja asal Papua.
Sejumlah pekerja asal Papua menyatakan penolakan terhadap proses rekrutmen teknisi atau operator LNG Tangguh karena dianggap memberikan syarat penerimaan yang terlalu tinggi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kesempatan bagi pekerja lokal akan semakin berkurang.
Filep Wamafma, yang sejak lama mengkritik dampak operasional BP LNG Tangguh di Bintuni, meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan dan mengintervensi kebijakan penerimaan tenaga kerja agar lebih berpihak pada masyarakat setempat. Ia menekankan bahwa operasional BP LNG Tangguh harus sesuai dengan semangat dan komitmen AMDAL terhadap masyarakat Bintuni dan Papua.
Dalam perayaan HUT ke-80 RI tahun ini, Filep mengajukan permohonan kepada Presiden Prabowo untuk memperhatikan aspirasi masyarakat pekerja asal Papua yang dinilai diperlakukan diskriminatif oleh BP Tangguh. Menurutnya, masalah rekrutmen ini sangat krusial karena berkaitan dengan hak dasar orang Papua untuk hidup layak di atas tanahnya sendiri.
“Masyarakat harus mendapat kesempatan kerja atas pengelolaan SDA yang diambil dari tanah Papua di Bintuni,” ujar Filep dalam pernyataannya.
Selain itu, Filep menyoroti peran penting SKK Migas sebagai pengawas dan regulator kegiatan hulu migas. Ia menegaskan bahwa proyek LNG merupakan strategis saat ini, sehingga negara harus hadir untuk mengawal komitmen dan keberpihakan terhadap masyarakat lokal sesuai AMDAL.
Kebijakan Rekrutmen yang Tidak Adil
Menurut Filep, syarat penerimaan teknisi atau operator kilang yang terlalu tinggi menjadi penghalang bagi tenaga kerja Papua. Syarat pengalaman kerja yang mencapai 6 tahun untuk Sarjana dan 8 tahun untuk D-III menutup peluang bagi pekerja lokal untuk masuk maupun naik posisi.
Ia menyerukan solusi yang diajukan oleh serikat pekerja, yaitu rekrutmen teknisi asal Papua baik fresh graduate maupun yang sudah bekerja. Program khusus seperti Junior Technician Accelerated Programme dapat digunakan untuk melatih dan mengembangkan SDM lokal.
Filep menjelaskan bahwa inisiatif ini umum diterapkan dalam dunia industri. Contohnya adalah Management Trainee (MT) dan Fresh Graduate Development Program (FGDP) yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan baik dalam maupun luar negeri.
“Program ini bisa diterapkan untuk tenaga kerja Papua. MT untuk bidang manajerial dan FGDP bisa untuk banyak bidang,” tambahnya.
Komitmen untuk Masa Depan yang Lebih Baik
Filep Wamafma menegaskan akan terus mengawal dan menyampaikan isu ini kepada kementerian/lembaga berwenang agar segera ditindaklanjuti. Ia berharap semua stakeholder tetap berkomitmen mengawal keberpihakan kepada masyarakat lokal agar tetap berjalan konsisten dan berkelanjutan di semua sektor.
Dengan langkah-langkah bijaksana dan kebijakan yang adil, Filep berharap masa depan pekerja asal Papua di LNG Tangguh akan lebih cerah dan berkelanjutan.
