Kehadiran Ignasius Jonan di Istana Kepresidenan
Pada Senin (3/11/2025), Ignasius Jonan, sosok yang dikenal sebagai tokoh penting dalam transformasi Kereta Api Indonesia (KAI), tiba-tiba muncul di Istana Kepresidenan Jakarta. Kehadirannya menimbulkan perhatian besar karena terjadi di tengah polemik utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) alias Whoosh yang menjadi topik hangat.
Jonan mengatakan bahwa ia dihubungi oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dan hanya memenuhi undangan tersebut. Meski tidak menyebutkan alasan pasti dari pertemuan itu, ia menegaskan bahwa ia tidak membawa dokumen apa pun terkait proyek KCJB.
Dalam pernyataannya kepada awak media, Jonan menolak menjawab secara langsung apakah pemanggilannya berkaitan dengan polemik kereta cepat. Ia mengaku bahwa ia sudah pensiun dan tidak ingin ikut campur dalam isu-isu yang sedang berlangsung.
“Wih saya enggak komentari itu. Mungkin (bahas kereta cepat), saya sudah pensiun jadi enggak ngikutin. Saya enggak tahu,” ujarnya sambil berlalu masuk ke lingkungan Istana Negara.
Selain Jonan, Prabowo juga memanggil Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). AHY yang hadir lebih dulu menyampaikan bahwa kedatangannya akan membahas sejumlah isu, salah satunya adalah polemik KCJB yang kini dilanda utang. Pembahasan akan berkaitan dengan restrukturisasi utang.
“Mau melaporkan tentunya sekaligus meminta arahan-arahan dari beliau, dari Bapak Presiden tentang banyak. Termasuk kereta cepat,” kata AHY di Istana, di tempat yang sama.
Pertemuan Dengan Prabowo
Pertemuan antara Jonan dan Prabowo berlangsung selama sekitar 2 jam. Jonan tiba di Istana Kepresidenan pada pukul 15.34 WIB dan keluar dari lingkungan Istana Negara pada pukul 18.20 WIB. Usai bertemu dua jam, ia bersikukuh menyatakan bahwa pertemuannya dengan Prabowo tidak membahas KCJB.
Direktur Utama (Dirut) KAI 2009-2014 ini cenderung tutup mulut saat ditanya polemik tersebut, dengan alasan sudah pensiun. “Enggak, enggak (bahas kereta cepat). Enggak, saya enggak diminta masukan kok soal itu,” imbuh Jonan.
Jonan menyampaikan bahwa kedatangannya ke Istana hanya untuk berbagi cerita dan berdiskusi sebagai rakyat dan warga negara. Diskusi itu seputar program-program yang dijalankan oleh Prabowo selama ini. Begitu pun peran aktif Prabowo dalam diplomasi luar negeri, pengembangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta partisipasi BUMN untuk Indonesia.
Lalu, program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, hingga Koperasi Desa Merah Putih yang mampu menciptakan efek merambat (multiplier effect) kepada perekonomian. Selama diskusi berlangsung, Kepala Negara mendengarkan dengan baik.
“Puji Tuhan beliau berkenan untuk mendengarkan dan diskusi dan menerima lah beberapa masukan. Juga program-program yang sifatnya itu kerakyatan. Jadi diskusinya itu saja sih, enggak ada yang lain,” beber Jonan.
Sudah Pensiun, Tidak Berkomentar
Saat ditanya mengenai proyek kereta cepat yang sempat ditentangnya selama menjabat sebagai Menteri Perhubungan (Menhub), Jonan memilih konsisten tidak berkomentar. Ia beralasan sudah pensiun dari kabinet, sehingga tidak elok menyampaikan pendapat.
“Enggak ada, saya sudah pensiun, saya enggak akan nyampaikan pendapat lah. Enggak, enggak ada. Enggak, ya diskusi saja kok. Diskusi saja,” beber Jonan.
Jonan mengeklaim, Prabowo juga tidak bertanya kepadanya terkait pandangannya mengenai proyek Whoosh. Oleh karenanya, tidak ada yang ingin ia sampaikan terkait proyek itu, termasuk cara melunasi utang Whoosh dan opsi perpanjangan tenor.
“Saya kira kalau, saya enggak tahu ya, soal Whoosh sih beliau enggak tanya ke saya pandangannya apa segala, enggak. Saya enggak komentar soal yang begituan. Wong saya sudah pensiun, enggak punya kewenangan kok. Enggak, jangan. Enggak boleh,” ujar dia.
Kontra Sejak Awal
Sebelum mulai digarap, proyek ini sejatinya sudah menuai banyak kontroversi. Jonan menjadi salah satu sosok yang menentang pembangunan kereta cepat sejak awal. Sikap tegas itu terbawa hingga ia menjabat sebagai Menteri Perhubungan (Menhub) pada periode pertama Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Pria asal Surabaya itu mengharamkan dana APBN digunakan untuk membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Ia juga menolak memberikan izin trase kala itu karena masalah konsesi, di mana KCIC meminta konsesi KCJB adalah 50 tahun sejak kereta beroperasi, sementara menurut aturan konsesi seharusnya dimulai dari penandatanganan kontrak.
Jonan menegaskan keputusannya itu untuk menegakkan aturan yang berlaku, yakni sesuai dengan Perpres Nomor 107 Tahun 2015 dan UU Nomor 23 Tahun 2007. Belakangan, konsesi KCJB kini malah ditetapkan menjadi 80 tahun.
Tak Datang Groundbreaking
Jonan bahkan memilih tidak hadir ketika atasannya, Jokowi, meletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan KCJB pada 21 Januari 2016. Padahal, sebagai Menteri Perhubungan kala itu, ia seharusnya merupakan penanggung jawab utama sektor perkeretaapian di Indonesia.
Acara itu hanya dihadiri sejumlah menteri, salah satunya Menteri BUMN Rini Soemarno. Rini diketahui merupakan anggota kabinet yang getol mendukung mega proyek kerja sama dengan China itu.
Usai ketidakhadiran Jonan dalam acara seremonial penting tersebut memancing kontroversi publik Tanah Air, Kementerian Perhubungan memberikan klarifikasi. Jonan tak bisa hadir dalam peletakan batu pertama Kereta Cepat Jakarta Bandung karena mengaku sedang sibuk menyelesaikan perizinan proyek tersebut.
“Menhub tidak hadir pada groundbreaking karena harus fokus menuntaskan aspek perizinan, agar pembangunan bisa segera dilaksanakan tidak hanya groundbreaking saja,” kata Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Informasi dan Keterbukaan Publik Hadi M Djuraid kala itu, 21 Januari 2016.
Beban Utang KCJB
Kini, KCJB menghadapi beban utang yang cukup berat. KAI bersama dengan tiga BUMN lainnya harus menanggung renteng kerugian dari Whoosh sesuai porsi sahamnya di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT PSBI).
Dalam laporan keuangan per 30 Juni 2025 (unaudited) yang dipublikasikan di situs resminya, entitas anak KAI, PT PSBI, tercatat merugi hingga Rp 4,195 triliun sepanjang 2024. Artinya, dalam sehari saja bila menghitung dalam setahun ada 365 hari, konsorsium BUMN Indonesia harus menanggung rugi dari beban KCIC sebesar Rp 11,493 miliar per hari.
Kerugian itu masih berlanjut tahun ini. Hingga semester I-2025 atau periode Januari–Juli, PSBI sudah membukukan kerugian sebesar Rp 1,625 triliun. Sebagai pemimpin konsorsium, KAI memegang porsi saham terbesar di PSBI, yakni 58,53 persen, sesuai penugasan yang diberikan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
