Kesepakatan Pemerintah dan BI dalam Pembiayaan APBN 2026
Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) sepakat untuk melanjutkan mekanisme ‘burden sharing’ dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026. Salah satu langkah yang diambil adalah pembelian surat berharga negara (SBN) oleh BI di pasar sekunder, termasuk skema debt switching senilai Rp173,4 triliun.
Apa Itu Debt Switching?
Debt switching merupakan skema pembelian surat utang lama yang telah jatuh tempo dengan surat utang baru dengan tenor lebih panjang. Skema ini pernah diterapkan pemerintah sebelumnya, termasuk untuk membiayai APBN tahun lalu. Pada masa itu, total debt switching yang dilakukan BI mencapai Rp246,6 triliun atau 74,25% dari total pembelian SBN sebesar Rp332,1 triliun sepanjang tahun 2025.
Kondisi Fiskal yang Menyempit
Pada tahun fiskal 2026, kesepakatan untuk melibatkan kembali BI dalam pembiayaan APBN terjadi karena ruang fiskal pemerintah semakin sempit. Selain itu, pemerintah menghadapi tantangan besar dalam pembiayaan anggaran, seperti target pertumbuhan penerimaan pajak di atas 20% dan penurunan jumlah penawaran atau incoming bids dalam lelang SUN.
Gubernur BI Perry Warjiyo menekankan pentingnya koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia menyebut bahwa hingga 18 Februari 2026, BI telah membeli SBN senilai Rp39,92 triliun, termasuk pembelian di pasar sekunder sebesar Rp20,23 triliun. Selain itu, BI juga terus memberikan stimulus melalui kebijakan suku bunga longgar dan ekspansi likuiditas di pasar keuangan.
Stimulus Moneter dan Fiskal
BI telah menurunkan posisi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dari Rp916,97 triliun pada awal 2025 menjadi Rp819,50 triliun pada 18 Februari 2026. Selain itu, BI memberi insentif likuiditas makroprodensial (KLM) sebesar Rp427,5 triliun kepada perbankan hingga minggu pertama Februari 2026. Rinciannya, alokasi pada lending channel sebesar Rp357,9 triliun serta interest rate channel sebesar Rp69,6 triliun.
Langkah moneter ini berjalan seiring dengan stimulus fiskal yang disiapkan pemerintah. Contohnya, pemerintah memberi diskon transportasi jelang Idulfitri dengan total anggaran Rp911,16 miliar dan penyaluran bantuan pangan berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng senilai Rp11,92 triliun.
Peran Program Pemerintah
Perry menyoroti peran krusial dari realisasi program andalan pemerintah yang kini mulai berjalan di lapangan seperti Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) hingga Kemitraan Dana Masarakat Pedesaan (KDMP). Ia menegaskan bahwa program-program tersebut akan mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Kesepakatan BI dan Kemenkeu
Tidak lama setelah pernyataan Perry dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG), pada Jumat 20 Februari 2026, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan BI telah berkoordinasi dan menyepakati sejumlah poin penting, salah satunya adalah keterlibatan bank sentral untuk mendukung pembiayaan APBN melalui pembelian SBN di pasar sekunder dan debt switch.
Kemenkeu dan BI menyatakan bahwa penerbitan SBN oleh pemerintah dan pembelian SBN dari pasar sekunder oleh BI dilakukan berdasarkan prinsip kebijakan fiskal dan moneter yang pruden serta menjaga disiplin dan integritas pasar.
Mekanisme Debt Switching
Pelaksanaan transaksi debt switching SBN tahun 2026 direncanakan sesuai dengan jumlah SBN yang jatuh tempo tahun 2026 sebesar Rp173,4 triliun dan dilakukan secara bertahap terhadap SBN yang dimiliki BI dengan setelmen sebelum jatuh tempo sesuai ketentuan yang berlaku. Mekanisme pertukaran SBN secara bilateral antara Kemenkeu dan BI telah dilakukan sebelumnya, termasuk pada tahun 2021, 2022, dan 2025.
Risiko dari Debt Switching
Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai opsi debt switching sebagai langkah rasional di tengah kondisi fiskal yang tidak baik. Ia menyoroti defisit APBN 2025 yang mencapai Rp695,1 triliun dengan keseimbangan primer yang masih negatif Rp180,7 triliun.
Namun, Josua mengingatkan bahwa debt switching bukan solusi akhir. Mekanisme ini hanya mengubah jadwal pembayaran utang, bukan menghapusnya. Ia memperingatkan agar pemerintah dan BI tidak terlalu agresif, karena jika pasar membaca langkah ini sebagai sinyal ketergantungan pada bank sentral maka dampaknya bisa menjadi bumerang berupa kenaikan premi risiko.
Menurutnya, transparansi dan disiplin kebijakan menjadi mutlak agar yield SBN tetap kompetitif. Ia menyarankan agar debt switching ditempatkan murni sebagai alat manajemen risiko, bukan jalan pintas menutup defisit.
