Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 diprediksi akan berada di kisaran 4,7 hingga 5 persen. Proyeksi ini sedikit lebih rendah dari target awal pemerintah yang sebesar 5,2 persen. Prediksi tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 Juli 2025.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa prediksi pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didasarkan pada kondisi global yang masih penuh ketidakpastian. Dua faktor utama yang menjadi perhatian adalah pengumuman kebijakan tarif oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan konflik yang berlangsung di Timur Tengah. Kedua isu ini dinilai memiliki potensi besar untuk memengaruhi stabilitas ekonomi dunia, termasuk Indonesia.
“Kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2025 pada kisaran 4,7 hingga 5,0 persen untuk semester kedua. Sehingga secara keseluruhan pertumbuhan akan berada di rentang tersebut,” ujar Sri Mulyani.
Selain itu, pemerintah juga memproyeksikan tingkat inflasi pada semester II 2025 akan berada di level 2,2 hingga 2,6 persen. Sementara nilai tukar rupiah diperkirakan akan berfluktuasi antara Rp 16.300 hingga Rp 16.800 per dolar Amerika Serikat.
Program Prioritas Pemerintah
Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerintah telah menetapkan beberapa program prioritas yang akan dijalankan pada semester II tahun ini. Program-program tersebut dirancang untuk menciptakan efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian nasional. Beberapa program utama yang disebutkan oleh Sri Mulyani antara lain:
- Makan Bergizi Gratis (MBG) – Memberikan akses makanan bergizi kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan.
- Koperasi Desa Merah Putih – Mendorong pemberdayaan ekonomi desa melalui koperasi sebagai pusat aktivitas usaha lokal.
- Sekolah Rakyat – Menyediakan pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu guna meningkatkan sumber daya manusia.
Defisit APBN 2025 Diprediksi Melebar
Dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani juga menyampaikan proyeksi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025. Defisit diperkirakan mencapai Rp 662 triliun atau setara dengan 2,78 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini lebih tinggi dari target awal yang sebesar Rp 616 triliun atau 2,53 persen dari PDB.
Meski demikian, pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga defisit di bawah 3 persen dari PDB agar tidak membahayakan stabilitas fiskal jangka panjang. Untuk membiayai defisit tersebut, pemerintah mengajukan penggunaan sisa anggaran lebih sebesar Rp 85,6 triliun kepada DPR. Langkah ini dilakukan agar peningkatan defisit tidak sepenuhnya bergantung pada penerbitan surat utang.
“Sehingga kenaikan defisit itu tidak harus dibiayai semua dengan penerbitan surat utang, namun menggunakan cash yang ada,” kata Sri Mulyani.
Saat ini, sisa saldo akhir tahun pada APBN 2024 mencapai Rp 457,5 triliun. Namun, tekanan terhadap penerimaan negara sempat terjadi di kuartal I 2025, salah satunya karena adanya perubahan kebijakan seperti pajak pertambahan nilai (PPN) yang tidak dapat dikumpulkan serta dividen dari BUMN yang belum dibayarkan karena dipegang oleh Danantara.
Belanja Negara Capai Rp 3.527 Triliun
Belanja negara pada 2025 diperkirakan mencapai total Rp 3.527 triliun. Rinciannya terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.663 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 864,1 triliun. Kenaikan belanja pemerintah pusat terutama dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas seperti MBG, Sekolah Rakyat, serta penguatan ketahanan pangan.
Menurut Sri Mulyani, tantangan dalam pelaksanaan APBN 2025 sangat signifikan. Faktor eksternal seperti situasi global yang dinamis dan penuh ketidakpastian menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. Meskipun demikian, Kementerian Keuangan tetap berupaya keras untuk menjaga kesehatan APBN dan meredam gejolak yang mungkin timbul.
