Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan mengambil keputusan untuk mengurangi anggaran belanja alat tulis kantor (ATK) hingga sebesar 90 persen.
Kesenjangan ini menjadi paling besar dibandingkan dengan kekurangan di pos lain di kementerian dan lembaga (K/L).
Keputusan ini tercantum dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025. Bonus pemotongan anggaran belanja K/L secara keseluruhan sebesar Rp 256,1 triliun.
Pemangkasan ini merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi untuk menangkap persediaan anggaran sebesar Rp 306,69 triliun.
Anggaran belanja ATK di kementerian dan lembaga ternyata sudah mencapai Rp 44,4 triliun. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, pernah menyoroti besarnya angka ini.
“Pembelian ATK untuk seluruh kementerian dan lembaga ini sebesar Rp 44,4 triliun, hanya belanja alas tinta tulis ini,” ujar Dasco dalam acara KSPSI dan Sabang-Merauke Circle di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (7/1/2025).
Besarnya anggaran ini membuat pemerintah menjadikannya sebagai salah satu prioritas untuk meningkatkan efisiensi.
Dasco mengatakan pemerintah memulai langkah efisiensi dari hal-hal kecil yang sering kali diabaikan.
“Apa saja hal-hal kecil yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo dalam melakukan efisiensi terhadap pengeluaran kementerian dan lembaga,” kata Dasco.
Selain pembelian ATK, penurunan besar lainnya dipangkas pada belanja percetakan dan souvenir sebesar 75,9 persen, serta pembelian sewa gedung, kendaraan, dan peralatan sebesar 73,3 persen.
Berikut rincian pemotongan anggaran K/L yang ditetapkan Sri Mulyani:
Perlambatan pasokan karena serangan virus corona
Penerbit buku dan souvenir mengalami penurunan sebanyak 75,9 persen.
-Sewa gedung, kendaraan, dan peralatan dikurangi sebesar 73,3 persen
– Pembelanjaan lainnya dipotong sekitar 59,1 persen
– Upacara perayaan ditangguhkan 56,9 persen
Perjalanan dinas dikurangi 53,9 persen
Penelitian dan analisis dipangkas 51,5 persen
-Pertemuan bisnis, seminar, dan acara serupa dikurangi 45 persen
– Industri perusahaan jasa mengalami penurunan bisnis 45,7%.
Output kegiatan dan jasa profesional dipangkas 40 persen.
– Infrastruktur mengalami pengurangan sebesar 34,3 persen
Sumber daya limbah di perusahaan difokuskan dengan membuat peralatan dan mesin pendukung dipotong menjadi 28 persen.
– Fall 29 persen belanja Diklat dan Bimtek
Kedua aplikasi ini menggunakan lisensi aplikasi yang dipangkas 21,6 persen.
Anggaran bantuan pemerintah dikurangi 16,7 persen
Dibudgetkan 10,2% untuk pemeliharaan dan perawatan.
Related posts:
