Ringkasan Berita:
- NU, Muhammadiyah, dan Persis di Riau pertama kali duduk bersama sejak 1937, keluarkan rekomendasi akhir tahun.
- Rekomendasi menyoroti kepemimpinan, korupsi, pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur sebagai masalah utama di Riau.
- Usulan juga mencakup pengawasan narkoba di Selat Malaka, penguatan UMKM, serta nilai kebangsaan di pendidikan.
PasarModern.com, PEKANBARU – Tiga Organisasi masyarakat Islam di Riau catatkan sejarah, duduk bersama menyampaikan refleksi akhir tahun hingga mengeluarkan rekomendasi untuk pemerintah, paling disorot soal kepemimpinan di Provinsi Riau.
Pertemuan tiga ormas Islam yakni Nahdlatul Ulama (NU) Muhammadiyah dan Persatuan Islam (Persis) ini berangkat dari kerisauan terhadap kondisi permasalahan saat ini di Provinsi Riau.
Hadir langsung masing-masing Ketua Ormas, dari NU hadir Ketua Pengurus Wilayah Nahdhatul ulama (PWNU) Riau KH Abdul Halim Mahali, dari Muhammadiyah ketua PW Muhammadiyah Hendri Sayuti dan ketua Persis Koko Iskandar.
Ketua PWNU Riau Abdul Halim Mahali mengatakan, duduknya tiga ormas Islam ini merupakan sejarah, karena selama ini sejak 1937 tidak ada duduk bersama toga ormas ini.
“Ini menjadi awal yang baik bagi tiga ormas ini, diawali di Riau, kami memberikan rekomendasi kepada pemerintah,” ujar Abdul Halim Mahali Minggu (21/12/2025) malam.
Abdul Halim menyampaikan tiga ormas ini sepakat menyampaikan sejumlah rekomendasi baik itu kepada pemerintah daerah maupun lembaga vertikal di daerah.
Langkah ini menurutnya, untuk menjalankan tanggung jawab moral dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintah pusat.
Karena ini dipandang sebagai wujud kepedulian terhadap keberlanjutan sistem pemerintahan dan tatanan sosial di Provinsi Riau.
Inisiatif ini berangkat dari semangat saling mengingatkan dalam kebenaran demi kemaslahatan bersama. Kolaborasi strategis yang baru pertama kali dilakukan ini dinilai sebagai tonggak penting dalam sejarah sinergi ormas Islam di Bumi Lancang Kuning.
“Muhammadiyah, NU, dan Persis di Riau pertama kali menyelenggarakan konferensi bersama sebagai wadah lahirnya gagasan-gagasan konstruktif untuk mengawal kebijakan pemerintah dan memperkuat kehidupan sosial kemasyarakatan,” ujarnya.
Korupsi Jadi Sorotan
Adapun persoalan yang menjadi krusial dalam rekomendasi yang disampaikan ini, persoalan sosial politik dan pemerintahan di Provinsi Riau, pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan persoalan korupsi lainnya.
Ketua PW Muhammadiyah Hendri Sayuti menegaskan tahun 2025 Riau penuh dinamika asam manis dalam konteks kehidupan bermasyarakat, namun bersyukur masih dilindungi dari bencana ekologis sebagaimana yang terjadi di beberapa Provinsi lainnya.
“Kami menyoroti kepemimpinan di Riau, apapun situasinya Riau hari ini dalam situasi asam manis, karena dinamika kepemimpinan. Riau terkenal di Jakarta karena korupsinya,” ujar Hendri Sayuti.
Semoga, lanjut Hendri Sayuti, kepemimpinan Riau kedepan lebih baik, satu hal yang perlu disarankan bahwa Riau adalah milik bersama dan harus melibatkan semua kalangan dalam pembangunan Riau.
Alternatif pemikiran Riau ini lebih baik kedepannya menurut Hendri Sayuti, pengambilan keputusan melibatkan seluruh komponen yang ada di Riau, civil society.
“Riau tidak bisa dipimpin dengan kekuatan personal, baik di struktur pemerintahan maupun di luar, Riau harus secara bersama kita bertanggungjawab untuk Riau. Pemegang kekuasaan mari duduk bersama,” jelasnya.
Karena Hendri Sayuti melihat, selama ini kekuatan kebersamaan ini tidak dianggap penting lagi, mulai dari melibatkan lembaga keagamaan dan banyak tokoh yang bisa memberikan masukan untuk kemajuan daerah.
Hasil Rekomendasi ke Pemerintah
Perwakilan tiga organisasi Islam yang juga merupakan akademisi Riau, Aidil Haris menyampaikan hasil kajian sepanjang tahun 2025 menunjukkan masih adanya persoalan mendasar di bidang pendidikan, khususnya tingginya angka putus sekolah dan ketimpangan akses pendidikan di wilayah terpencil.
Ormas Islam mendorong pemerintah daerah untuk menghadirkan layanan pendidikan yang lebih merata dan berkeadilan.
Di sektor sosial dan politik, dinamika lokal di Riau sepanjang 2025 masih diwarnai persoalan korupsi, kesejahteraan masyarakat, serta pelestarian budaya Melayu. Isu integritas pemerintahan menjadi perhatian serius seiring masih tingginya tingkat korupsi di sejumlah pemerintah daerah.
“Temuan Survei Penilaian Integritas KPK yang menempatkan hampir seluruh pemerintah daerah di Riau pada zona merah memperkuat keprihatinan publik. Operasi tangkap tangan dan konflik kepemimpinan turut berdampak pada terganggunya tata kelola pemerintahan di Riau,” ujarnya.
Ormas Islam berharap adanya sinergi yang lebih kuat antara Pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah kabupaten/kota dalam menjalankan pembangunan yang berlandaskan keadilan, kebijaksanaan, dan kepentingan masyarakat luas.
Dukungan Ormas Islam terkait gagasan menjadikan Riau sebagai daerah istimewa dinilai sebagai langkah realistis dan konstitusional dengan bertumpu pada kearifan lokal, sejarah, serta kontribusi Kesultanan Siak. Upaya ini diapresiasi sebagai bagian dari penguatan identitas dan marwah Riau.
Dari sisi ekonomi, kesenjangan antarwilayah dan ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih menjadi tantangan utama.
Lemahnya kemandirian fiskal daerah, defisit APBD, serta penurunan sektor migas dan sawit menuntut strategi pembangunan yang lebih kreatif dan berkelanjutan.
“Defisit fiskal daerah yang besar berdampak langsung pada keterbatasan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Persoalan konflik agraria, kerusakan lingkungan, dan penurunan produksi migas juga memerlukan penanganan serius dan terintegrasi,” tegasnya.
Infrastruktur menjadi isu krusial sepanjang 2025, mulai dari kerusakan jalan akibat kendaraan ODOL, kondisi lahan gambut, hingga kebutuhan konektivitas jalan tol dan listrik. Ormas Islam menilai diperlukan komitmen politik yang kuat serta penegakan hukum yang konsisten.
Pengawasan Narkoba di Selat Malaka
Terhadap instansi vertikal, Ketua PWNU Riau KH Abdul Halim Mahali mengapresiasi atas kinerja aparat penegak hukum kejaksaan dan kepolisian, serta mendorong percepatan penanganan kasus, peningkatan pengawasan di Selat Malaka, serta penguatan pelayanan kepolisian yang humanis.
“Kepada Polda Riau, kami mengusulkan peningkatan pengawasan di wilayah Selat Malaka yang rawan kejahatan lintas negara, seperti peredaran narkoba, perdagangan manusia, dan penyelundupan kayu ilegal. Penguatan personel di lapangan, peningkatan pelayanan lalu lintas yang humanis. Selain itu, kami mendorong penguatan kerja sama dengan ormas keagamaan, dalam rangka merawat persatuan dan kesatuan bangsa” ujarnya.
Ormas Islam juga memberikan sejumlah usulan kepada Bank Indonesia, perbankan, BPS, Kementerian Agama, dan ATR/BPN, termasuk penguatan UMKM melalui KUR, penyaluran CSR, pembaruan data bantuan sosial, percepatan sertifikasi tanah, serta penguatan moderasi beragama dan pencegahan narkoba.
Ormas Islam menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo, atas pelaksanaan berbagai program kerakyatan serta respons cepat dalam penanganan bencana di Sumatera.
Pemerintah juga diingatkan agar dalam penertiban kawasan hutan tetap mengedepankan perlindungan hak-hak masyarakat agar tidak menimbulkan kerugian.
Selain itu, disampaikan duka dan keprihatinan mendalam atas musibah yang terjadi serta harapan agar seluruh korban diberi kekuatan dan kesabaran.
Di sisi lain, diajukan sejumlah usulan strategis untuk penguatan nilai kebangsaan dan persatuan nasional. Usulan tersebut meliputi imbauan doa bersama untuk keselamatan bangsa melalui masjid-masjid.
Kebijakan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Padamu Negeri di lembaga pendidikan, penguatan pendidikan cinta tanah air melalui kurikulum berjenjang, serta pemasangan foto pahlawan nasional dan Presiden RI dari masa ke masa di institusi pendidikan sebagai sarana penanaman nilai kebangsaan.
(PasarModern.com/Nasuha Nasution)
