Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjawab keluhan soal aktivitas organisasi masyarakat (ormas) yang merugikan proses investasi hingga ratusan triliun rupiah.
Dedi Mulyadi kemudian menyatakan bahwa ia memiliki solusi atas permasalahan tersebut ketika nanti resmi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.
“Iya, bahwa negara harus hadir melindungi masyarakat yang berada di dalamnya, termasuk para pengusaha,” kata Dedi kepada di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (12/2/2025).
“Jadi, ketika nanti saya menjadi gubernur, saya akan melakukan langkah-langkah strategis untuk melakukan penataan, pendataan, dan tindakan nyata, yang terukur, agar investasi tidak diganggu oleh siapa pun, termasuk diganggu oleh oknum ormas,” katanya.
Dedi menegaskan bahwa dirinya akan langsung turun tangan atau hadir ketika para pengusaha mendapat gangguan dari ormas-ormas yang tidak bertanggung jawab.
Ia mencontohkan saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta.
Selama kepemimpinannya, tidak ada organisasi massa yang berani mengganggu investasi di wilayah Purwakarta.
“Jarang sekali, bahkan selama saya memimpin, tidak ada organisasi massa yang mengganggu investasi,” ucapnya.
“Iya, saya tahu, alurnya sudah tahu. Wilayahnya sudah tahu, dan saya dari dulu selalu hadir ketika para pengusaha mendapat gangguan,” katanya.
Dedi tidak menjawab dengan jelas tentang sanksi konkret apabila ada organisasi massa yang masih mengganggu investasi.
Dedi hanya menyebutkan bahwa sanksi pembubaran organisasi massa berada dalam kewenangan pemerintah pusat.
Meskipun demikian, ia akan terus menjamin para pengusaha agar nyaman berinvestasi di Jawa Barat dengan cara menyiapkan anggaran untuk memberikan jaminan investasi kepada para pengusaha.
“Kewenangannya bukan di provinsi, ya kan itu kewenangan pemerintah pusat. Namun, yang jelas bahwa kami akan hadir untuk menyelesaikan berbagai masalah para pengusaha agar nyaman berinvestasi di Jawa Barat dan gubernur menjamin,” katanya.
“Saya juga menjamin akan menyediakan anggaran untuk menyediakan jaminan investasi agar prosesnya berjalan dengan lancar,” ujarnya.
Dikabarkan sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, meminta organisasi masyarakat (ormas) tidak mengganggu iklim investasi, khususnya di kawasan industri.
Dia mengatakan, pihaknya menerima banyak keluhan dari pelaku industri yang terganggu dengan aksi sekelompok ormas yang meresahkan, bahkan sampai mengganggu operasional pabrik.
Ia menyampaikan hal tersebut dalam diskusi pengelola kawasan industri dan pelaku usaha di aula SMK Mitra Industri MM 2100 di Kabupaten Bekasi, Senin (10/2/2025).
“Nanti kita bisa berdiskusi, berdialog seperti apa yang diperlukan, yang pasti iklim investasi ini harus tetap kondusif,” ujar Bey dalam keterangan resminya, Selasa (11/2/2025).
