Kebijakan Rombel Negeri yang Memicu Kekhawatiran Sekolah Swasta
Sejumlah sekolah swasta di Jawa Barat kini menghadapi tantangan berat akibat kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi yang menaikkan jumlah rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri. Diketahui, pemerintah provinsi akan meningkatkan jumlah siswa per kelas dari 36 menjadi 50 orang. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terutama bagi guru-guru sertifikasi di sekolah swasta.
Keterkaitan dengan Nasib Guru Sertifikasi
Kepala SMA Pendidikan Membangun Bangsa (PMB), Nurlaela, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut seperti memadamkan nasib guru sertifikasi di sekolah swasta. Ia menjelaskan bahwa saat ini, SMA PMB hanya menerima sekitar 12 calon siswa baru, jauh di bawah harapan sekolah. Biasanya, sekolah ini menerima puluhan siswa setiap tahun ajaran.
Nurlaela khawatir, jumlah siswa yang sedikit akan memengaruhi kinerja guru, terutama yang sudah memiliki sertifikasi. Di sekolahnya, terdapat enam guru bersertifikasi yang wajib mengajar minimal 24 jam per minggu. Namun, dengan jumlah siswa yang sangat sedikit, sulit bagi sekolah untuk memenuhi jam mengajar yang diperlukan.
Tantangan dalam Memenuhi Beban Kerja
Tugas sebagai wali kelas, pembina ekstrakurikuler, atau pembina OSIS hanya memberi bobot dua jam. Oleh karena itu, tidak mungkin semua tugas itu diberikan kepada satu guru. Akibatnya, para guru sertifikasi terpaksa mencari tambahan jam mengajar di sekolah lain. Namun, kondisi sekolah swasta lain di Bandung juga serupa, sehingga tidak mudah bagi guru untuk mendapatkan jam tambahan.
Dugaan Terkait Kebijakan Gubernur
Nurlaela menduga minimnya pendaftar di SMA PMB tahun ini tak lepas dari kebijakan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. Tahun lalu, SMA PMB masih menerima pendaftaran puluhan siswa baru hingga cukup untuk membentuk dua rombel. Namun, tahun ini hanya 12 calon siswa yang mendaftar, padahal tahun ajaran baru sudah di depan mata.
Ia berharap ada solusi yang bisa menyelamatkan nasib guru-guru swasta yang kini kesulitan memenuhi target kerja karena minim siswa. Selain itu, Nurlaela juga berharap orangtua murid tetap mempertimbangkan kualitas pendidikan di sekolah swasta yang tetap kompetitif.
Alasan Penambahan Rombel oleh Gubernur
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menjelaskan alasan penambahan rombel dari 36 menjadi 50. Menurutnya, ini merupakan komitmen pemerintah dalam memberikan pendidikan kepada seluruh warga. Negara meminta rakyatnya untuk sekolah, maka sudah menjadi tugas pemerintah menyediakan fasilitas dan kemudahan untuk warganya mendapat pendidikan.
Dedi menegaskan bahwa negara tidak boleh menelantarkan warganya, sehingga tidak bersekolah. Ia menyatakan bahwa anak-anak Jabar tidak boleh putus sekolah. Dalam kebijakannya, maksimal 50 siswa dalam satu rombel. Artinya, setiap kelas bisa menerima 30, 35 atau 40 siswa. Pertimbangan penambahan rombel itu, kata dia, berdasarkan ketersediaan sekolah di suatu daerah dan kemampuan ekonomi warganya.
Solusi Darurat untuk Mengurangi Putus Sekolah
Menurut Dedi, kebijakan ini dilakukan karena darurat. Tujuannya adalah agar anak-anak tetap bersekolah, meskipun di kelas yang lebih besar. Ia menjelaskan bahwa tidak mampu bukan hanya soal biaya bulanan, tapi juga kemampuan transportasi dan akses ke sekolah.
Dedi juga menyampaikan bahwa kebijakan penambahan rombel ini diharapkan dapat menurunkan angka putus sekolah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat per November 2024, terdapat 658.831 anak di Jawa Barat yang tidak bersekolah. Angka ini mencakup anak yang putus sekolah, lulus tapi tidak melanjutkan, dan yang belum pernah bersekolah sama sekali.
Harapan untuk Kedepannya
Gubernur Dedi meminta sekolah negeri di Jawa Barat mau menampung siswa yang mendaftar demi mencegah putus sekolah. Ia berharap kebijakan ini bisa mencegah masyarakat Jabar untuk tidak putus sekolah. Meski awalnya hanya sementara, pada semester berikutnya Pemprov Jabar akan membangun ruang kelas baru dan bisa menurunkan jumlah rombel siswanya.
Related posts:
