Sistem Pertahanan Semesta sebagai Kebutuhan Strategis
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa sistem pertahanan semesta yang diusung Presiden RI Prabowo Subianto merupakan kebutuhan strategis bangsa dalam menghadapi dinamika geopolitik global. Menurutnya, Indonesia tidak bisa hanya puas dengan status sebagai kekuatan militer terkuat di kawasan ASEAN. Ia menilai, sistem pertahanan nasional harus benar-benar kokoh menghadapi berbagai bentuk ancaman, baik konvensional maupun nonkonvensional.
“Sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh rakyat dan sumber daya nasional menjadi modal penting untuk membangun pertahanan yang kuat,” ujar Said dalam keterangannya, Senin (6/10/2025). Dalam pelaksanaannya, sistem tersebut menempatkan TNI dan Polri sebagai kekuatan utama pertahanan dan keamanan, yang didukung partisipasi aktif rakyat melalui pelatihan bela negara.
Menurut Said, sistem pertahanan semesta yang dirumuskan Jenderal Abdul Haris (AH) Nasution masih sangat relevan, karena kini dunia tidak hanya mengarah pada perang konvensional, tetapi juga perang politik, ekonomi, budaya, dan siber. Dalam perang nonkonvensional, TNI dan Polri memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan rakyat terlatih serta profesional di berbagai bidang untuk bersatu dengan kekuatan militer dan kepolisian.
Dinamika Geopolitik Global dan Perubahan Kekuatan Internasional
Said menyoroti bahwa runtuhnya Uni Soviet pada 1991 menandai berakhirnya blok timur, sehingga blok barat dipandang sebagai penguasa tunggal dunia. Kala itu, banyak ilmuwan memperkirakan dominasi barat akan memperkuat liberalisasi politik dan ekonomi. Bahkan, Francis Fukuyama (1989) menyebut demokrasi liberal sebagai titik akhir perkembangan ideologi manusia.
Namun, anggapan itu terbukti keliru. Meski sosialisme-komunisme runtuh, dunia tetap dilanda pertentangan ideologi, ekonomi, dan militer. Lahirnya ideologi berbasis absolutisme agama, perebutan sumber daya alam (SDA), aksi terorisme global, hingga konflik perebutan wilayah menunjukkan dunia masih penuh gejolak. Iran dan Afganistan menjadi contoh nyata bagaimana ideologi keagamaan berhadapan langsung dengan Amerika Serikat dan sekutunya.
Sementara itu, Tiongkok mengambil pelajaran dari bubarnya Uni Soviet. Sejak era Deng Xiaoping pada 1978, komunisme Tiongkok mulai berubah lebih fleksibel, dipadukan dengan sistem pasar. Para pemimpin berikutnya, Jiang Zemin dan Hu Jintao melanjutkan arah ini hingga melahirkan “hibrida politik” yang memadukan komunisme dengan kekuatan pasar global.
Dengan strategi tersebut, Tiongkok membangun aliansi-aliansi politik melalui pendekatan ekonomi pasar seperti BRICS, proyek jalur sutra baru dari Asia Tengah hingga ke Eropa, maupun jalur sutra maritim yang terhubung hingga ke Indonesia dan Afrika. Said menyebut, kebangkitan Tiongkok dan Rusia membentuk poros baru kekuatan dunia, baik politik, ekonomi, maupun militer.
MEF sebagai Alat Konfirmasi Kekuatan Militer
Dengan kondisi geopolitik yang masih terguncang, Said menekankan pentingnya memperkuat Minimum Essential Force (MEF) TNI. Ia menilai, MEF TNI berguna sebagai alat konfirmasi untuk menentukan apakah TNI sudah mampu memenuhi kebutuhan pokok minimum pertahanan secara ideal.
Untuk memenuhi MEF TNI, dibutuhkan dukungan pengembangan organisasi, kemampuan industri militer, dukungan anggaran, dan profesionalitas prajurit. Said mengatakan bahwa capaian di era Presiden Prabowo saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan sudah menunjukkan langkah maju. Ia memaparkan, Presiden Prabowo saat itu telah membentuk 6 Komando Daerah Militer baru, 14 Komando Daerah Angkatan Laut, 3 Komando Daerah Angkatan Udara, 1 Komando Operasi Udara, 6 grup Komando Pasukan Khusus.
Selain itu, dibentuk pula 20 Brigade Teritorial Pembangunan, 1 Brigade Infanteri Marinir, 1 Resimen Korps Pasukan Gerak Cepat, 100 Batalion Teritorial, serta pembangunan 5 Batalion Infanteri Marinir dan 5 Komando Korps. “Kekuatan pertahanan konvensional tetap diperlukan sebagai konfirmasi bahwa TNI mampu memenuhi kebutuhan pokok minimum pertahanan yang ideal,” kata Said.
Kemandirian Industri Pertahanan
Selain pengembangan organisasi militer, ia juga menyoroti kemandirian industri pertahanan nasional. Menurutnya, PT PAL, PT Pindad, serta proyek kerja sama pengembangan pesawat tempur KAI KF-21 Boramae dengan Korea Selatan adalah bukti bahwa Indonesia mampu menopang kebutuhan alat pertahanan (alutsista) secara mandiri. “Intinya, industri pertahanan nasional harus diperkuat agar kita tidak bergantung pada pihak luar,” tegas Said.
Anggaran dan Profesionalitas TNI
Dari sisi anggaran, Said memastikan Banggar DPR RI selalu mendukung kebutuhan TNI untuk mencapai MEF. Namun, ia mengakui bahwa alokasi anggaran pertahanan Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan kebutuhan anggaran negara-negara maju dengan kekuatan militer canggih. “Defend Budget Rank 2025 yang dirilis Global Firepower menempatkan Indonesia di urutan 29, di bawah Singapura di urutan 26. Ini belum ideal untuk menopang MEF. Karena itu, ke depan kita harus perkuat anggaran pertahanan sejalan dengan penyehatan fiskal,” jelas Said.
Tak kalah penting, Said menekankan profesionalitas TNI sebagai modal utama dalam membangun pertahanan negara. Ia menegaskan bahwa TNI harus netral dari politik praktis, sementara politisi sipil tidak boleh menarik TNI ke arena politik. “TNI hanya berada pada kebijakan politik pertahanan negara. Profesionalitas TNI juga berarti prajurit TNI mampu memenuhi kecakapan mengemban tugas pertahanan,” ungkap Said.
Menurutnya, secara individual, prajurit TNI memiliki kemampuan tempur terlatih, disiplin, loyal, dan setia pada janji sapta marga. TNI telah dibangun dengan merit sistem yang ketat, prestasi menjadi acuan kenaikan pangkat. Said menutup keterangannya dengan memberikan penghormatan kepada TNI yang memasuki usia 80 tahun. “Bravo, Dirgahayu TNI. Jadilah patriot bangsa yang gagah berani,” ucapnya.
