Perbedaan Awal Ramadan di Indonesia
Pada tahun 1447 Hijriah, umat Islam di Indonesia sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Tahun ini, terjadi perbedaan dalam menentukan awal Ramadan antara masyarakat yang mengikuti penetapan pemerintah dan kelompok Muhammadiyah. Bagi yang mengikuti keputusan pemerintah, puasa dimulai pada Kamis, 19 Februari 2026. Sementara itu, masyarakat Muhammadiyah memulai puasa lebih awal, yaitu pada Rabu, 18 Februari 2026.
Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar, menjelaskan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura (MABIMS) memiliki rujukan bersama terkait kriteria imkanur rukyat. Standar visibilitas hilal yang digunakan adalah ketinggian bulan minimal 3 derajat serta elongasi minimal 6,4 derajat.
Pendapat Masyarakat
Beberapa warga menyampaikan pandangan mereka mengenai perbedaan awal Ramadan. Salah satu warga, Sugandi, mengatakan bahwa ia tidak masalah dengan perbedaan tersebut. Menurutnya, hal ini menjadi cara saling menghormati perbedaan antar umat beragama.
“Rasanya senang saja kali awal Ramadan dan Idul Fitri berbarengan. Namun jika ada yang masih berbeda, tetap kita hormati,” ujarnya.
Secara terpisah, Divika Wina, seorang ibu rumah tangga, juga tidak merasa masalah dengan perbedaan tersebut. Ia berpendapat bahwa meski pelaksanaannya berbeda, niat untuk melaksanakan perintah Allah subhanallahuwata’ala tetap sama.
“Gak apa-apa sih, yang penting kita tetap beriman kepada Allah SWT,” kata Divika.
Alasan Perbedaan Awal Ramadan
Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi’i menjelaskan bahwa seluruh ormas Islam di Indonesia memiliki kesamaan pandangan mengenai kewajiban berpuasa (Qad’i). Namun, perbedaan sering muncul dalam metode penentuan waktu pelaksanaannya (Ijtihadi).
“Begini, sebenarnya kan dalam sidang isbat ini kita inginkan ada kesamaan bagi seluruh umat Islam di Indonesia dalam penetapan awal Ramadan. Tetapi kita kan sama tahu, lebih 90 ormas Islam di Indonesia ini punya kesamaan dalam ibadah yang Qad’i, tapi memang masih ada perbedaan dalam ibadah yang sifatnya Ijtihadi. Dalam berpuasa ini kan yang Qad’i itu adalah puasanya, gak boleh gak puasa,” ujar Romo.
Sidang Isbat Bukan Sekadar Ritual
Menurut Romo Syafi’i, sidang isbat bukan sekadar ritual penetapan tanggal Hijriah, melainkan momen penting untuk mempertemukan berbagai pandangan ilmiah dari para pakar dan tokoh agama. Pemerintah bertindak sebagai fasilitator yang memegang mandat penetapan waktu ibadah.
“Sederhana aja kok, memutuskan kapan awal Ramadan, nanti kapan awal Syawal. Tapi ada substansi orang tidak lihat. Saya melihat dalam sidang isbat ini ada silaturahmi yang digelorakan, karena diundang semua tokoh Islam, ormas Islam, para pakar,” ucap dia.
Selain itu, pemerintah juga terbuka terkait perbedaan pandangan yang disampaikan ormas Islam yang hadir pada sidang isbat.
MUI Mengimbau Saling Menghormati
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Iskandar, mengimbau masyarakat nonmuslim agar saling menghormati umat Islam yang menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi. Seruan ini disampaikan bertepatan dengan penetapan awal Ramadan oleh pemerintah.
“Kepada teman-teman yang bukan muslim dan memang tidak diwajibkan berpuasa, kami mengimbau agar kita bersama-sama menghormati, dan menjaga teman-teman yang berpuasa,” ujar Anwar dalam jumpa pers sidang Isbat 1 Ramadan 1447 H di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa, 17 Februari 2026.
Anwar menjelaskan puasa merupakan kewajiban bagi umat Islam. Namun, menjaga suasana yang kondusif dan saling menghormati adalah tanggung jawab seluruh warga negara tanpa memandang agama.
Muhammadiyah Menggunakan Kalender Hijriah Global
Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah dalam menetapkan awal bulan Hijriah, termasuk Ramadan, menggunakan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) sebagai metode baru yang kini menjadi acuan resmi Muhammadiyah, menggantikan metode wujudul hilal yang sebelumnya digunakan.
Pakar Falak Muhammadiyah, Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, mengungkapkan alasan Muhammadiyah menetapkan awal puasa lebih awal. Dia mengatakan salah satu parameter penting adalah terpenuhinya posisi hilal setelah ijtimak dengan ketinggian minimal 5 derajat dan elongasi 8 derajat, di mana saja di permukaan bumi, bukan terbatas di wilayah tertentu.
PBNU Menggunakan Rukyatul Hilal
Sementara itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam menetapkan awal Ramadan menggunakan metode rukyatul hilal, sama dengan pemerintah. Pada tahun ini, Lembaga Falakiyah PBNU memantau hilal di 45 titik di seluruh Indonesia.
Ketua Umum PBNU, KH. Yahya Cholil Staquf, mengatakan metode tersebut juga sesuai degan prinsip empat mazhab syariah, yakni Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali.
“Oleh karena itu, berdasarkan prinsip empat mazhab syariah, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali yang menetapkan awal bulan berdasarkan penglihatan atas hilal didasarkan atas melihat hilal secara langsung, berarti bahwa bulan Syakban tahun ini dihitung istikmal, yaitu disempurnakan menjadi 30 hari sampai dengan besok, Rabu. Dan berarti bahwa awal Ramadan atau tanggal 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Kamis Pahing tanggal 19 Februari 2026,” ujar Yahya.
