Rocky Gerung Kritik Utang Kereta Cepat Whoosh, Sebut Jokowi Terlalu Memaksa

Posted on

Kritik terhadap Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh)

Akademisi dan pengamat politik Rocky Gerung kembali mengkritik mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kali ini terkait proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. Ia menilai proyek tersebut menyisakan utang besar dan membuka ruang tudingan publik soal dugaan mark-up anggaran.

Dalam video yang diunggah di kanal YouTube Rocky Gerung Official, Rocky mengaitkan situasi Jokowi dengan konsep “kelangan pulung” dalam filsafat Jawa. Pulung, menurut kepercayaan masyarakat Jawa, adalah seberkas cahaya biru atau hijau yang diyakini sebagai pertanda wahyu atau legitimasi kekuasaan. Menurut Rocky, Jokowi telah kehilangan intuisi politik dan tidak lagi mampu membaca dinamika sosial yang berkembang setelah masa jabatannya berakhir.

Rocky juga menyebut bahwa berbagai kontroversi selama dua periode kepemimpinan Jokowi terus diungkit publik. Ia menyinggung isu keabsahan ijazah Jokowi serta pencalonan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai Wakil Presiden dalam Pilpres 2024. Ia menambahkan bahwa bukan hanya soal ijazah, tetapi juga dugaan penyalahgunaan hukum dalam pencalonan Gibran yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden RI.

Polemik Proyek Whoosh

Kini, dengan adanya polemik kereta cepat Whoosh, Rocky Gerung menilai Jokowi akan semakin sulit menghindar dari tudingan publik. Apalagi, ada dugaan mark-up dalam pembangunan proyek tersebut. Sebab, peralihan kerjasama dari JICA (bersama Jepang) menjadi bersama China (KCIC) justru dinilai lebih mahal.

Proyek Whoosh sendiri awalnya digagas sejak era Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2011, dengan Jepang sebagai mitra utama melalui JICA. Jepang telah melakukan studi kelayakan hingga menggelontorkan biaya sebesar 3,5 juta dollar AS, dan menawarkan pinjaman bunga rendah 0,1 persen dengan tenor 40 tahun, memakai skema Government-to-Government (G2G) dan biaya estimasi 5 hingga 6,2 miliar dollar AS.

Namun, pada 2015, Jokowi mendadak memilih China sebagai mitra untuk membangun Whoosh. Alasannya, China menawarkan skema Business-to-Business (B2B) tanpa jaminan APBN, berbagi teknologi lebih luas, dan pinjaman sebesar 5 miliar dollar AS tanpa syarat ketat seperti Jepang, meski bunganya lebih tinggi, yakni 2 hingga 3,4 persen.

Utang Whoosh yang Membengkak

Proyek Whoosh saat ini menuai sorotan lantaran utangnya yang mencapai Rp116 triliun menjadi beban berat bagi BUMN Indonesia, terutama PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai pemimpin konsorsium PSBI. Utang proyek Whoosh dinilai bagai bom waktu, membawa beban yang membuat PT KAI dan konsorsium BUMN yang terlibat kewalahan menanggung kerugian.

Proyek yang resmi beroperasi sejak 2 Oktober 2023 ini mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp19,54 triliun, dari biaya awal yang direncanakan 6,07 miliar dollar AS. Sehingga, total investasi proyek Whoosh mencapai 7,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp116 triliun.

Untuk membiayai investasi 7,2 miliar dollar AS pada proyek ini, 75 persen di antaranya didapat dari pinjaman China Development Bank. Sementara sisanya berasal dari setoran modal pemegang saham, yaitu PT KCIC yang merupakan gabungan dari PSBI (60 persen) dan Beijing Yawan HSR Co Ltd (40 persen).

Beban Finansial yang Berat

Whoosh, yang notabene merupakan program yang dibangga-banggakan oleh Jokowi, jelas memberikan tekanan besar terhadap kinerja keuangan PT KAI (Persero). Utang untuk pembiayaan proyek Whoosh membuat PSBI mencatat kerugian senilai Rp1,625 triliun pada semester I-2025. Karena menjadi lead konsorsium PSBI, maka PT KAI (Persero) menanggung porsi kerugian paling besar, yakni Rp951,48 miliar per Juni 2025, jika dibanding tiga BUMN anggota konsorsium PSBI lainnya.

Beban yang ditanggung PT KAI (Persero) begitu berat, baik dalam bentuk biaya operasional kereta cepat maupun pengembalian utang. Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin bahkan menyebut besar utang proyek Whoosh ini bagai bom waktu, sehingga pihaknya akan melakukan koordinasi dengan BPI Danantara untuk menanganinya.