Penambang Bangka Belitung Akhirnya Diberi Kenaikan Harga Timah
Pada hari Senin (6/10/2025), PT Timah Tbk akhirnya menyetujui tuntutan ribuan penambang untuk menaikkan harga beli pasir timah dengan kadar SN 70 persen sebesar Rp300 ribu per kilogram. Kesepakatan ini diumumkan langsung oleh Direktur Utama PT Timah Tbk, Restu Widiyantoro, saat bertemu massa penambang di sela unjuk rasa di Kantor Pusat PT Timah Tbk Jalan Jenderal Sudirman Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Restu menjelaskan bahwa pihaknya setuju dengan kenaikan harga tersebut karena mereka juga warga Bangka Belitung. Ia mengatakan bahwa dari 4.000 lebih karyawan PT Timah Tbk, semuanya adalah warga setempat. Hal ini membuat PT Timah Tbk merasa memiliki tanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat.
Selain itu, Restu menyampaikan bahwa pihaknya telah mendapat arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya memanfaatkan sumber daya alam timah untuk kesejahteraan rakyat. Ia juga menyebutkan bahwa PT Timah Tbk telah menyiapkan dana sebesar Rp1,5 triliun dari pemerintah melalui Danantara untuk pembayaran hasil tambang rakyat. Namun, ia meminta waktu beberapa hari agar proses pencairan dana bisa diselesaikan.
Terkait keberadaan Satgas, Restu menegaskan bahwa satuan tugas tersebut tidak memiliki kewenangan untuk menangkap masyarakat. “Jika ada yang ditangkap, tolong laporkan kepada kami. Satgas tidak memiliki tugas untuk menangkap siapa pun,” ujarnya.
PT Timah Tbk juga menyatakan siap menjadi penjembatan antara masyarakat dan pihak swasta terkait IUP yang tidak produktif. Meskipun kewenangan ada di tangan swasta, perusahaan siap membantu prosesnya agar masyarakat dapat menambang secara legal.
Aksi Demo Ricuh
Sebelum kesepakatan tercapai, aksi demo ribuan penambang di halaman kantor PT Timah Tbk di Kota Pangkalpinang, Senin (6/10/2025) siang diwarnai kericuhan. Suasana memanas setelah aparat keamanan menembakkan gas air mata ke arah massa yang berdesakan di gerbang masuk kantor PT Timah Tbk.
Awalnya aksi massa dari Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan dan Kota Pangkalpinang berlangsung aman, kondusif dan tertib. Mereka menyampaikan orasi atau tuntutan terhadap PT Timah Tbk sambil membawa spanduk bertuliskan “Harga Timah Naik” dan “Rakyat Jangan Ditindas di Negeri Sendiri.”
Kericuhan bermula ketika massa yang tergabung dalam Aliansi Tambang Rakyat Bersatu berusaha menerobos masuk ke kantor PT Timah Tbk. Ketegangan dan saling dorong terjadi antara polisi dan massa di depan gerbang utama PT Timah Tbk. Sejumlah pengunjuk rasa melempar botol ataupun gelas air mineral ke aparat kepolisian. Melihat kondisi mulai tidak kondusif, polisi menembakkan gas air mata ke arah kerumunan untuk meredam massa.
Gas air mata dilontarkan aparat keamanan berulang kali, tetapi belum mampu menghentikan aksi demonstrasi. Berselang 10 menit kemudian, massa kembali berkumpul memadati dua pintu gerbang utama PT Timah Tbk. Massa pun kembali beraksi. Mereka membakar ban dan melemparkan botol ataupun gelas air mineral ke arah gerbang PT Timah Tbk.
Peristiwa Lengkap
Setelah hampir empat jam menggelar aksi unjuk rasa, sejumlah perwakilan penambang akhirnya diterima masuk dalam ruang pertemuan PT Timah Tbk. Pertemuan terbatas tersebut dihadiri direksi PT Timah, Kapolda Bangka Belitung Irjen Hendro Pandowo, dan Ketua DPRD Bangka Belitung Didit Srigusjaya.
Demonstrasi yang diwarnai kericuhan tersebut, akhirnya berangsur redam setelah terjadi kesepakatan antara perwakilan massa dan pihak PT Timah Tbk terkait tuntutan mereka. Di mana PT Timah Tbk mengabulkan seluruh tuntutan massa, termasuk kenaikan harga timah dan pembayaran tunai hasil tambang rakyat.
Gubernur Babel Hidayat Arsani didampingi Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya, Dirut PT Timah Restu Widiyantoro dan Anggota DPR RI Bambang Patijaya, menemui para demonstran dan berdialog di depan kantor PT Timah Tbk. Usai berdialog, massa yang turun dalam aksi tersebut akhirnya kembali ke daerah masing-masing.
Keputusan Penting
Menurut Didit, keputusan PT Timah Tbk menaikkan harga beli timah rakyat bukan sekadar soal angka, tetapi menyangkut keadilan ekonomi dan keberlanjutan hidup ribuan keluarga penambang di Bangka Belitung. “Kenaikan harga harus menjadi pintu kesejahteraan, bukan hanya janji di meja rapat,” katanya.
Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa DPRD Babel tidak akan tinggal diam terhadap persoalan yang menyangkut hajat hidup rakyat kecil. Ia menilai, komunikasi antara PT Timah, pemerintah, dan penambang harus dijaga dengan baik agar tidak kembali terjadi kesalahpahaman yang berujung pada kericuhan.
