Program Bantuan Sosial Lain yang Cair Agustus 2025

Pencairan Bansos Tahap Ketiga: Pembagian Wilayah dan Daftar Program yang Akan Cair

Pemerintah kembali mengumumkan rencana pencairan bantuan sosial (bansos) untuk tahap ketiga. Kali ini, penyaluran akan mencakup bulan Juli, Agustus, hingga September 2025. Untuk memastikan distribusi yang merata dan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal, pemerintah telah menetapkan pembagian wilayah secara bertahap.

Dengan pendekatan ini, setiap provinsi akan menerima bansos sesuai jadwal yang ditentukan, sehingga masyarakat dapat lebih mudah memantau masuknya dana melalui rekening bank masing-masing. Berikut adalah rincian pembagian wilayah pencairan bansos tahap ketiga.

Pembagian Wilayah Pencairan Bansos Tahap Ketiga

1. Kelompok Wilayah 1
   
   Pada tahap awal, wilayah yang menjadi prioritas adalah Pulau Sumatra serta sebagian wilayah Jawa. Beberapa provinsi yang termasuk dalam kelompok ini antara lain Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, dan Jawa Barat. Masyarakat di provinsi-provinsi tersebut akan menjadi prioritas dalam pencairan bansos kali ini.

2. Kelompok Wilayah 2
   
   Tahap kedua mencakup DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Di samping itu, wilayah Kalimantan juga mendapatkan jatah pencairan bansos. Lima provinsi di Kalimantan yang terlibat adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Selain itu, Bali beserta dua provinsi tetangga di Nusa Tenggara, yaitu NTB dan NTT, juga masuk dalam kelompok ini.

3. Kelompok Wilayah 3
   
   Gelombang terakhir pencairan bansos mencakup provinsi di kawasan timur Indonesia. Daerah-daerah yang termasuk di dalamnya meliputi Jawa Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Tak ketinggalan, wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, serta Papua juga masuk dalam kelompok penyaluran tahap ketiga ini.

Lima Program Bansos yang Akan Cair pada Agustus 2025

Selain program rutin seperti PKH dan BPNT, pemerintah juga menyediakan beberapa bantuan sosial tambahan yang akan cair pada Agustus 2025. Berikut adalah lima program utama yang akan dijalankan:

1. PKH dan BPNT Tahap 3
   
   Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tetap menjadi prioritas. Dana ini dialokasikan untuk periode Juli–September 2025. Setiap keluarga penerima manfaat akan menerima bantuan sesuai kategori komponen yang tercatat dalam data Kementerian Sosial.

2. Bantuan Beras 10 Kilogram
   
   Distribusi beras kembali dilakukan bagi keluarga yang belum mendapatkan jatah pada penyaluran sebelumnya. Pemerintah memastikan program ini berlanjut untuk jutaan penerima manfaat. Setiap keluarga berhak menerima 10 kilogram beras yang akan disalurkan melalui jaringan distribusi resmi.

3. Program Indonesia Pintar (PIP)
   
   Bantuan pendidikan bagi pelajar tetap menjadi prioritas. Dana PIP disalurkan kepada siswa yang sudah memiliki rekening aktif di bank mitra pemerintah. Dengan begitu, anak-anak sekolah penerima manfaat bisa langsung menggunakan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan belajar.

4. BPNT Sembako Tahap 3
   
   Selain bantuan reguler, ada pula BPNT Sembako senilai Rp600.000 per keluarga. Dana ini akan diberikan dalam bentuk saldo yang bisa dipakai untuk membeli bahan pokok di e-warong atau agen yang ditunjuk. Program ini diharapkan mampu membantu keluarga penerima dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

5. PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan)
   
   Lewat skema PBI-JK, pemerintah tetap menanggung biaya iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Dengan adanya program ini, jutaan keluarga miskin tetap bisa mengakses layanan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS.

Penyaluran bansos tahap ketiga ini menjadi bagian penting dari strategi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi. Skema distribusi berdasarkan wilayah tidak hanya mempermudah teknis pencairan, tetapi juga memastikan agar seluruh provinsi mendapatkan haknya secara merata. Masyarakat penerima manfaat diimbau untuk aktif memantau rekening bank masing-masing, terutama bagi mereka yang sudah terdaftar sebagai penerima bantuan.