Latar Belakang dan Perjalanan Karier Sudewo
Sudewo, yang kini menjabat sebagai Bupati Pati periode 2025–2030, menjadi sorotan setelah mengeluarkan pernyataan kontroversial terkait kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) hingga 250 persen. Peristiwa ini memicu reaksi dari masyarakat yang tidak menyukai kebijakan tersebut, bahkan sampai berencana melakukan demo besar-besaran. Di balik pernyataan itu, ternyata Sudewo memiliki latar belakang karier yang cukup panjang dan menarik.
Lahir di Pati, Jawa Tengah, pada 11 Oktober 1968, Sudewo mengawali pendidikannya di SD Negeri 1 Slungkep. Setelah itu, ia melanjutkan studi ke SMP Negeri 1 Kayen dan SMA Negeri 1 Pati. Semangat belajar yang tinggi membawanya meraih gelar sarjana dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo dengan jurusan Teknik Sipil. Tak berhenti sampai di situ, ia melanjutkan studi S2 di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, jurusan Teknik Pembangunan.
Selama masa kuliah, Sudewo aktif dalam berbagai organisasi. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil UNS tahun 1991, lalu dikenal pula sebagai Ketua Keluarga Besar Marhaenis pada 2000, serta sempat menjadi Wakil Ketua Persatuan Insinyur Indonesia tahun 2001.
Kariernya di Sektor Konstruksi dan Politik
Setelah lulus kuliah, Sudewo memulai kariernya di sektor konstruksi. Ia bekerja di PT Jaya Construction selama setahun (1993–1994), kemudian bergabung sebagai pegawai honorer di Departemen Pekerjaan Umum Kanwil Bali. Selanjutnya, ia menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di proyek peningkatan jalan dan jembatan.
Perjalanan kariernya berlanjut di Kanwil PU Jawa Timur dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karanganyar, tempat ia mengabdi hingga 2006. Setelah sempat menjadi wiraswasta, Sudewo mulai masuk ke dunia politik. Ia menjadi Koordinator Tim Sukses Pilkada Pacitan 2005 serta Pilgub Jateng 2008. Ia juga terlibat sebagai Dewan Penasehat Fokerdesi (Forum Komunikasi Desa Seluruh Indonesia) pada 2007.
Langkah Sudewo ke panggung nasional terjadi saat ia terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2009–2013 dari Partai Demokrat. Pada 2019, ia kembali ke Senayan namun kali ini lewat Fraksi Partai Gerindra. Ia kini menjabat sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi di DPP Partai Gerindra.
Kemenangan di Pilkada dan Kebijakan Kontroversial
Sudewo sempat mencoba peruntungan di Pilkada Karanganyar pada 2002 berpasangan dengan Juliyatmono, meski saat itu belum berhasil. Baru pada Pilkada Pati 2024, ia resmi terpilih sebagai Bupati Pati, didampingi oleh Risma Ardhi Chandra sebagai Wakil Bupati.
Gaya kepemimpinan Sudewo dikenal tegas dan berani mengambil risiko. Hal ini terlihat dari keputusan politiknya menaikkan tarif PBB-P2 hingga 250 persen setelah 14 tahun tidak mengalami penyesuaian. Kebijakan ini diambil sebagai langkah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) guna mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan publik.
Namun, kebijakan tersebut menuai polemik. Warga menilai kebijakan itu terlalu drastis dan memberatkan. Respons Sudewo pun memantik emosi publik, terutama ketika ia menyatakan tidak akan gentar meskipun didemo oleh puluhan ribu warga.
“Silakan saja demo, bukan 5 ribu, bawa saja 50 ribu orang. Saya tidak akan mengubah keputusan,” tegasnya dalam pernyataan yang beredar luas.
Pernyataan tersebut menuai reaksi keras. Warga membentuk posko donasi di depan Kantor Bupati Pati dan bersiap melakukan aksi demonstrasi besar-besaran pada 13 Agustus 2025. Aksi itu bahkan sempat memicu adu mulut dan ketegangan dengan aparat Satpol PP serta Plt. Sekda Pati Riyoso.
Kendati diterpa gelombang kritik, Sudewo tetap berdiri pada keputusannya. Menurutnya, kenaikan PBB diperlukan agar Pati dapat mengejar ketertinggalan dari daerah tetangga seperti Jepara dan Kudus dalam hal penerimaan PBB.
“Kabupaten Pati punya potensi besar. Kami butuh dana untuk pembangunan jalan, rumah sakit, pertanian, dan sektor lainnya,” ujarnya melalui keterangan resmi di laman Humas Pati.
Kiprah Sudewo: Antara Berani dan Kontroversial
Kiprah Sudewo saat ini mencerminkan dua sisi: seorang pemimpin yang berani mengambil langkah tidak populer, sekaligus tokoh politik dengan jejak panjang di berbagai tingkatan organisasi dan pemerintahan. Waktu yang akan menjawab, apakah keputusan kontroversial ini akan membuahkan hasil untuk kemajuan Pati atau justru menjadi batu sandungan dalam karier politiknya ke depan.
Related posts:
