Pengertian Organisasi
Organisasi merupakan kumpulan individu yang bekerja sama dengan tujuan, visi, dan ideologi yang sama. Tujuan utama dari organisasi adalah menciptakan persatuan antaranggota melalui solidaritas yang kuat. Dengan adanya organisasi, pergerakan dapat tercipta dan saling bertukar pikiran serta gagasan menjadi mungkin. Hal ini memungkinkan pertukaran ide yang membantu dalam produksi pengetahuan.
Dari sudut pandang sosiologi, organisasi dilihat sebagai entitas yang terdiri dari interaksi sosial dan jaringan hubungan antarindividu. Selain itu, organisasi juga bisa dianggap sebagai struktur kompleks yang terdiri dari hubungan antardivisi untuk menjaga stabilitas organisasi.
Menurut Bittner (1965), organisasi adalah asosiasi stabil dari orang-orang yang terlibat untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi diidentifikasikan oleh lembaga yang disengaja dan perencanaan rasional, yang melibatkan program tindakan yang dilaksanakan. Perspektif lain mengatakan bahwa organisasi adalah entitas yang sengaja disusun untuk mengkoordinasikan upaya menuju tujuan bersama dan berfungsi untuk meningkatkan keterampilan serta menambah wawasan dari anggota-anggota yang ada di dalamnya.
Teori Tindakan Komunikatif dan Ruang Publik
Komunikasi adalah usaha penyampaian pesan atau ide kepada individu atau kelompok. Dalam konteks ini, kita akan membahas pemikiran Habermas tentang teori tindakan komunikatif dan ruang publik dalam kaitannya dengan organisasi.
Teori tindakan komunikatif Habermas berangkat dari tradisi teori kritis Mazhab Frankfurt. Tujuan Mazhab ini adalah membuka seluruh selubung ideologi dan irasionalisme yang menghambat kejernihan berpikir masyarakat modern. Habermas melanjutkan perkembangan Mazhab Frankfurt dengan menambahkan konsep komunikasi dalam teori kritis. Baginya, komunikasi merupakan satu konsep yang memberikan jalan keluar dari kemacetan perkembangan teori kritis.
Teori tindakan komunikatif menyatakan bahwa dasar koordinasi dan kerja sama sosial terletak pada bahasa manusia yang berorientasi pada pemahaman bersama dan konsensus. Komunikasi dalam pandangan Habermas adalah tindakan saling pengertian. Teori ini memiliki implikasi besar terhadap organisasi. Teori ini menawarkan kerangka kerja dalam membangun struktur komunikasi, pengambilan keputusan, dan resolusi konflik. Teori ini akan mendorong organisasi untuk melampaui model top-down dan mengarah pada proses partisipatif dengan menciptakan ruang publik internal untuk dialog.
Konsep ruang publik berkaitan erat dengan teori tindakan komunikatif. Ruang publik adalah tempat berkumpulnya individu untuk berdiskusi tentang hal-hal yang menjadi perhatian bersama. Diskusi ini pada akhirnya akan membentuk opini publik melalui penggunaan akal budi di depan umum. Ruang publik adalah tempat idealnya terjadi tindakan komunikatif karena dalam ruang publik terdapat kesetaraan akses yang sama antarindividu, sehingga tindakan saling pengertian mudah terjadi tanpa adanya paksaan atau hierarkis.
Interaksi dalam Organisasi
Interaksi dalam organisasi merujuk pada proses dinamika di mana para anggota mengkoordinasikan aktivitas mereka, menciptakan makna, dan menetapkan tatanan. Interaksi melihat organisasi sebagai hasil dari negosiasi, komunikasi, dan penyesuaian terus-menerus antarseluruh anggotanya.
Menurut Maines (1977), struktur dalam organisasi terbentuk dengan adanya negosiasi yang terjadi secara konstan. Negosiasi ini terjadi karena aturan formal yang terkesan ambigu. Para anggota dalam organisasi akan mengembangkan strategi guna untuk menangani situasi yang bermasalah dan menciptakan hasil yang paling baik. Interaksi menjadi pokok yang fundamental dalam organisasi. Struktur tidaklah statis, tetapi dia terus diproduksi dan direproduksi melalui interaksi. Perspektif ini mendorong untuk organisasi mengembangkan kerangka kerja yang lebih cair dan tidak kaku; kerangka kerja yang dipenuhi oleh proses negosiasi dari para anggotanya.
Struktur dalam Organisasi
Philip Selznick (1948) dalam tulisannya yang berjudul “Foundations of the Theory of Organization”, menjelaskan struktur merupakan kerangka kerja lengkap yang mendikte bagaimana organisasi bekerja. Selnick menjelaskan struktur adalah penataan sistematis posisi dan tugas yang memfasilitasi koordinasi dan integrasi fungsi-fungsi khusus.
Struktur merupakan rantai komando dan menetapkan hubungan di antara anggota demi mewujudkan manajemen yang efektif dan efisien. Struktur juga merepresentasikan ekspresi formal dari tindakan rasional. Pola terorganisir dan tanggung jawab diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Singkatnya, struktur organisasi merupakan sistem formal aktivitas yang terkoordinasi dan cerminan dari kebutuhan, sumber daya, serta lingkungan eksternal organisasi.
Selznick menjelaskan terdapat dua aspek struktur dalam organisasi. Pertama adalah struktur formal. Struktur ini mengacu pada sistem aktivitas dan kekuatan yang dikoordinasikan oleh dua orang atau lebih. Mereka ini mewakili ekspresi struktural dari tindakan rasional. Struktur ini melibatkan penataan posisi dan tugas yang sistematis. Struktur ini diikat oleh rantai komando dan memfasilitasi integrasi administratif fungsi-fungsi khusus. Struktur ini ditandai oleh delegasi, koordinasi, dan kontrol untuk mencapai tujuan bersama.
Kedua adalah pola. Hal ini mengacu pada aturan-aturan tak tertulis, asosiasi informal, dan pola yang muncul dalam organisasi. Mereka muncul dengan sendirinya, sering kali didasarkan pada hubungan pribadi dan mewakili penyimpangan dari sistem formal yang sudah terinstitusionalisasi. Pola dapat berfungsi untuk mengendalikan kelompok, mengelola pengambilan keputusan organisasi, atau mewakili kepentingan individu atau kelompok tertentu. Kedua struktur tersebut memang terdengar berbeda satu sama lain. Namun, terdapat kemungkinan bahwa kedua struktur tersebut dapat berdampingan dalam satu organisasi yang sama.
Pembagian Kerja dalam Organisasi
Emile Durkheim dalam Ritzer (2003) berpendapat bahwa pembagian kerja lebih sekadar efisiensi ekonomi semata. Bagi Durkheim, pembagian kerja menghasilkan efek moral yang memupuk solidaritas antarindividu. Kondisi ini terjadi pada masyarakat modern. Masyarakat modern memiliki apa yang Durkheim disebut sebagai solidaritas organik; kondisi ketika spesialisasi dan rasa ketergantungan satu sama lain mengikat satu individu dengan yang lainnya.
Tentunya, kondisi ini berbeda dengan solidaritas mekanik. Ketika masyarakat berakar pada kesamaan dan kesadaran kolektif yang kuat. Dari penjelasan tersebut organisasi harus mengambil kedua sisi dari solidaritas Durkheim. Pada satu sisi, kohesi pada organisasi berasal dari saling ketergantungan dalam peran-peran yang terspesialisasi, sekaligus dapat memungkinkan otonomi individu yang lebih besar seiring melemahnya kesadaran kolektif itu. Durkheim mengingatkan kepada kita, bahwa tanpa adanya regulasi moral, dapat memunculkan anomie. Dalam pandangan Durkheim, anomie adalah kondisi ketika norma, nilai, dan kaidah sosial mulai runtuh dalam masyarakat. Kondisi ini akan menghasilkan individu yang merasa tidak terarah dan terasing dari tatanan sosial.
Maka, penting bagi organisasi untuk menetapkan norma bersama dan memperkuat divisi yang ada di organisasi yang bermanfaat mengatur kondisi, menyelesaikan konflik, dan mempertahankan ikatan sosial. Dari sini, organisasi mengambil kedua solidaritas Durkheim. Organisasi harus memiliki kesadaran kolektif yang kuat agar setiap anggotanya tidak terpecah belah dan terasingkan. Namun, mereka juga harus memiliki spesialisasi kerja agar organisasi dapat berjalan dengan efektif.
Birokrasi dalam Organisasi
Sosiolog Jerman Max Weber dalam Ritzer (2003) menjelaskan bahwa birokrasi adalah perwujudan organisasi dari otoritas rasional-legal, yang mendominasi masyarakat modern melalui strukturnya yang impersonal, berbasis aturan, dan berorientasi pada efisiensi. Birokrasi dicirikan oleh hierarkis, spesialisasi, regulasi formal, kompetensi teknis, dan prinsip bahwa kepatuhan lebih diutamakan pada aturan daripada individu.
Weber memperingatkan bahwa kekuatan birokrasi terletak pada dehumanisasi yang melucuti urusan resmi dari unsur personal, emosional, dan irasional. Meskipun memungkinkan superioritas teknis dan efisiensi organisasi, birokrasi juga berisiko menciptakan “sangkar besi” hubungan impersonal, yang mendorong spesialis sempit, pengerasan masyarakat, dan potensi hilangnya kebebasan individu, meskipun tetap diperlukan untuk mengelola kompleksitas negara dan ekonomi modern.
Dari Weber, kita dapat menghasilkan organisasi yang memiliki efisiensi tinggi karena adanya aturan kuat yang melekat pada masing-masing individu dalam organisasi. Mereka akan dipaksakan untuk mematuhi aturan birokrasi agar organisasi menjadi mesin yang berputar dengan baik. Organisasi mampu menghasilkan individu yang memiliki spesialisasi yang tinggi karena mereka dilatih untuk mematuhi sistem birokrasi. Tentunya, organisasi memiliki efisiensi yang tinggi dan mampu berjalan dengan baik dan hampir sempurna dengan birokrasi. Namun, kekakuan dalam birokrasi dan ketatnya pada aturan membuat para individu dikekang olehnya.
Distribusi dan Keadilan dalam Organisasi
Distribusi mengacu pada cara sumber daya, keuntungan, dan tanggung jawab dialokasikan kepada seluruh anggota organisasi. Distribusi tidak hanya eksklusif pada aset-aset materil (seperti pendapatan), akan tetapi distribusi juga mencakup tanggung jawab, peluang, dan hak-hak khusus. Sistem ini membentuk keinginan dan aspirasi anggota organisasi dan menentukan prospek mereka di dalamnya.
Pada bagian ini, kita akan mengulas pemikiran John Rawls, filsuf Amerika yang berbicara mengenai keadilan. Rawls (1999), menggagas konsep keadilan distributif. Keadilan distributif adalah konsep yang memberikan standar moral mengenai bagaimana manfaat dan beban kerja sama seharusnya dibagi rata. Konsep keadilan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan yang tepat antara tuntutan yang saling bertentangan antar individu dalam suatu kelompok.
Rawls juga mengatakan, bahwa sistem distribusi yang tidak adil dapat menghasilkan ketimpangan dan gesekan sosial yang signifikan dalam suatu kelompok. Distribusi yang adil berusaha untuk mengatur ketimpangan ini berdasarkan prinsip-prinsip yang adil. Prinsip ini memastikan bahwa sistem kerja sama menguntungkan untuk seluruh anggota, bukan untuk sebagian.
Keadilan distributif merupakan hal yang vital pada kesehatan dan stabilitas suatu organisasi. Sistem yang adil dapat menghasilkan kepercayaan dan membatasi kepentingan pribadi yang bertentangan. Dengan keadilan distributif, motivasi dan rasa hormat diri anggota dapat ditingkatkan dengan menegaskan bahwa kontribusi mereka dihargai. Pada sisi lain, keadilan dapat memberikan kerangka kerja untuk menyelesaikan konflik yang tak terhindarkan dan mencegah eskalasi konflik sebelum menjadi konflik yang meluas.
Menerapkan keadilan distributif mampu menciptakan struktur organisasi berdasarkan prinsip-prinsip adil. Pada dasarnya, mampu memastikan kebebasan dasar yang setara dan kesetaraan kesempatan yang adil. Salah satu contoh yang dapat diambil: ketika suatu jabatan dalam organisasi dapat diraih oleh semua orang melalui sistem seleksi dan pelatihan yang setara. Ketidaksetaraan dalam pendapatan atau wewenang mungkin saja masih diperlukan. Namun, hal tersebut harus menguntungkan anggota yang paling kurang beruntung. Hal ini mencerminkan timbal balik daripada eksploitasi.
Refleksi Akhir
Dasar dari segala organisasi terletak pada dua unsur: pertama adalah komunikasi dan kedua adalah struktur. Kita bahas dari sisi komunikasi. Komunikasi yang terjadi harus berdasarkan pada prinsip partisipasi di mana terjadinya dialog dua arah. Dialog ini hanya dapat terjadi ketika suatu ruang sengaja diciptakan oleh organisasi untuk melakukan dialog tersebut. Dialog ini yang akan mendorong pertukaran ide dan saling kritik: dialog ini yang akan membuat pemahaman bersama dan konsensus dari pengambilan keputusan serta koordinasi tindakan.
Maka, tindakan yang diambil tidak berasal dari tindakan satu pihak, tetapi tindakan yang sudah melalui proses dialog partisipatif oleh seluruh anggota dalam organisasi.
Penciptaan ruang dan dialog tidaklah cukup. Perlu adanya struktur yang menjadi dasar organisasi agar dapat berjalan. Struktur tidak mesti yang tertulis dalam kertas atau bersifat formal. Namun, pola hubungan informal dan aturan-aturan tak tertulis (seperti aspek kultural) perlu direkognisi. Struktur terdiri dari divisi dan unit yang memiliki tugas-tugas atau fungsi khusus dalam organisasi. Peran dari struktur akan memfasilitasi koordinasi antarfungsi khusus dalam organisasi agar suatu organisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien.
Di lain sisi, struktur ini harus menjaga norma, nilai, kaidah sosial, personal, dan emosional anggota organisasi untuk menghindari anomie dan “sangkar besi” yang mengekang. Penting untuk diakui bahwa struktur bukanlah suatu hal yang kaku, tetapi ia adalah suatu hal yang dinamis dan cair. Struktur terus diproduksi dan direproduksi melalui interaksi. Organisasi harus terus menyesuaikan dan mengevaluasi struktur yang sudah dibangun agar struktur tidak menjadi hal yang mengekang bagi anggotanya.
Kedua unsur organisasi yang sudah dijelaskan harus didasarkan pada keadilan. Baik struktur dan komunikasi harus berlandaskan pada keadilan. Keadilan ini yang akan menjamin kepada seluruh anggotanya memiliki hak yang sama. Keadilan akan memastikan semua anggota memiliki kebebasan dasar dan kesetaraan (kesempatan yang adil), tidak ada satu divisi yang lebih istimewa dari divisi yang lain.
Namun, jika terjadi ketimpangan, diusahakan bahwa ketimpangan itu menguntungkan pihak yang paling kurang beruntung. Ketika asas keadilan sudah dibangun sejak awal (baik dari komunikasi dan struktur), suatu sistem yang dipenuhi oleh kepercayaan akan dihasilkan.
Secara keseluruhan, praktik organisasi yang baik, benar, dan bijak adalah yang mampu menyeimbangkan segala bentuk aspek yang terlihat sangat berbeda. Inti dari semua ini adalah untuk menciptakan organisasi yang memiliki komunikasi yang sehat, memiliki asas keadilan, dan ruang interaksi yang memungkinkan setiap organisasi berkembang dan berkontribusi secara penuh untuk mencapai tujuan organisasi.
