Mulai mengencangkan ikat pinggang. Dia mengurangi anggaran yang tidak perlu dan mengalihkan sumber dayanya ke program prioritas dan sektor produktif lainnya, seperti keterjaminan pangan dalam negeri.
Namun demikian, upaya Prabowo untuk melakukan efisiensi itu memicu polemik. Banyak terjadi kegaduhan. Pegawai Negeri Sipil yang selama ini bisa berkumpul di hotel, kunjungan kerja ke dalam dan luar negeri, serta tarif BBM, tidak lagi mendapatkan fasilitas tersebut. Di sisi lain, upaya pemerintah membenahi subsidi energi, terutama LPG 3Kg, juga memicu Kontroversi di masyarakat.
Naskah yang ditandatangani Prabowo pada 22 Januari 2023 memangkas anggaran belanja kementerian atau lembaga (K/L) sebesar Rp256,1 triliun. Prabowo juga memotong alokasi dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp50,59 triliun.
Selain itu, Prabowo telah memerintahkan para menteri dan kepala lembaga di Kabinet Merah Putih untuk langsung mengidentifikasi lokasi-lokasi yang sifatnya efektif untuk ditekan. Meskipun begitu, efektifnya anggaran tidak termasuk untuk pembelanjaan pegawai dan bantuan sosial (bansos).
:
Identifikasi rencana efisiensi yang dimaksud pada poin 1, mencakup belanja operasional dan non-operasional. Paling tidak terdiri atas belanja operasional kantor, belanja perawatan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan alat dan mesin.
Langkah efisiensi seharusnya dilakukan karena kelebihan dari pesanan fiskal yang terbatas dari pemerintahan sebelumnya. Apalagi pada tahun ini, pemerintahan Prabowo Subianto harus mengalokasikan anggaran untuk membayar bunga utang sebesar Rp562,9 triliun. Besarnya alokasi pembayaran bunga utang berpotensi menggerus kualitas belanja negara pada 2025.
:
Peringatan: Pada tahun 2020, keseluruhan penerimaan bunga utang mencapai Rp314,1 triliun, meningkat menjadi Rp343,5 triliun pada tahun 2021, Rp386,3 triliun (2022), Rp439,9 triliun (2023), dan perkiraan realisasi pembayaran bunga utang pada tahun 2024 adalah Rp499 triliun. Alokasi anggaran pembayaran bunga utang senilai Rp552,9 triliun dalam RAPBN 2025 merupakan yang tertinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Jumlah uang negara untuk membayar bunga utang pemerintah itu bahkan memakan 35,8% dari total alokasi anggaran belanja non kementerian lembaga yang hanya Rp1.541,4 triliun. Typenya naik ketika ruang anggaran kita masih sempit. Rasio pajak masih sekitar 10% dan rasio utang saja sudah Tembus 39% dari produksi domestik bruto.
Tindak Lanjut Instruksi Prabowo
Instruksi Prabowo langsung diterima oleh kementerian dan lembaga terkait. Badan Kepegawaian Negara alias BKN, contohnya, langsung mengeluarkan nota dinas yang berisi 10 arahan mengenai kebijakan efisiensi pemerintah. “Untuk menanggapi efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden ini, diperlukan skema kerja yang lebih adaptif agar tugas dan pekerjaan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien,” kata Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh Selasa (4/2/2024).
Menurutnya, Inpres mengenai efisiensi anggaran 2025 ini merupakan peluang bagi pemerintah untuk dapat lebih responsif, efisien, dan transparan dalam melayani masyarakat sekaligus menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Di pihak lain, Zudan mengingatkan kepada instansinya untuk dapat menjalankan kebijakan teknis manajemen ASN sehingga dapat memudahkan ASN dalam menyikapi permasalahan kepegawaian yang ada di lingkungan ASN.
“Ia menjelaskan permasalahan-manajemen ASN yang dibahas di sini adalah penyelesaian masalah hukum, kesejahteraan dan karir ASN, karir yang berkembang fungsional dan kemudahan untuk meningkatkan pendidikan para ASN serta kemudahan-layanan pelayanan kepegawaian lainnya,” jelasnya.
Tidak hanya itu, Zudan juga meminta kepada pegawai BKN dan seluruh ASN di Indonesia tidak menganggap efisiensi anggaran ini sebagai hambatan, tetapi perlu dipandang sebagai kelebihan dan tantangan dalam meningkatkan pelayanan.
Sepuluh pedoman Kepala BKN terkait efisiensi anggaran itu mencakup penghapusan jam kerja fleksibel, penerapan skema kerja efektif, seperti Bekerja Dari Mana Saja (WFA) selama 2 (dua) hari dan bekerja di kantor selama 3 (tiga) hari, memastikan kinerja harian bawahan dengan sistem pelaporan yang jelas, hingga pembatasan perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri.
Kami juga meminta kepada kementerian dan lembaga untuk memaksimalkan koordinasi yang responsif melalui media daring, mencegah berlemparan anggaran listrik dan energi, menyesuaikan pakaian kerja yang lebih nyaman, menggunakan anggaran yang efektif, memaksimalkan kerjasama dengan donor, mitra, dan pihak lain dengan tetap menjaga integritas, serta memastikan kelengkapan pers SEG pengangkatan perangkat daerah di setiap wilayah kerja kami.
Gaduh Gas LPG
Pada saat peningkatan efisiensi yang cukup signifikan, kebijakan larangan untuk menjual gas LPG 3 kg mendapat reaksi negatif. Presiden Prabowo Subianto akhirnya turun tangan untuk meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, untuk menemui taihan kebijakan tersebut.
Pada kesempatan itu, Bahlil mengungkapkan bahwa kebijakan itu bermula dari temuan mengenai adanya pihak yang memborong LPG 3 kg dan menjualnya pada harga lebih rendah dari harga eceran tertinggi [HET] sekitar Rp18.000 per tabung. “Jumlah [pembeliannya] tidak wajar dan harga yang ditawarkan pun tidak seimbang. Nah, untuk menutupi hal ini, maka kita membuat regulasi,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (3/2/2025).
Bahlil menyalahkan pengecer. Dia mengatakan, jika distribusi LPG 3 kg hanya lewat pangkalan dan agen, pemerintah bisa mengontrolnya. “Jika harga di agen atau pangkalan melebihi HET, maka kebijakan pemerintah adalah mencabut izinnya,” tuturnya. Bahlil mengungkapkan, pemerintah bisa mengecek semua penjual di pusat distribusi dan mengambil tindakan jika harga tidak sesuai.
Di sisi lain, Bahlil juga membuka kesempatan bagi pengecer atau warung untuk menjadi agen resmi. Adapun, syaratnya warung harus memiliki Nomor Induk Berusaha. Bagi pengecer yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha, dia menyarankan untuk mendaftar dan membuatnya. Sementara, cara pembuatannya dilakukan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS).
“Saya sudah meminta pengecer-pengecer yang sudah memenuhi syarat, itu dijadikan aparatur pemerintah kita. Agar apa? Agar kami dapat mengontrol harga mereka karena kalau tidak ini memiliki potensi penyalahgunaan,” jelas Bahlil.
Anggaran Subsidi Jebol?
Pagu subsidi LPG 3 Kg menghabiskan anggaran yang sangat besar dalam APBN. Pada tahun 2024, misalnya, realisasi subsidi khusus LPG 3 Kg mencapai Rp80,2 triliun untuk lebih dari 40 juta pengguna.
Biaya Subsidi LPG 3 Kg Ditentukan Oleh Beban Anggaran Pemerintah Melalui Alokasi Dana Bantuan Negeri. Mengingat, catatan Kementerian Keuangan menunjukkan, keekonomian LPG 3 Kg senilai Rp42.750.
Sementara itu, jumlah yang ditanggung oleh pemerintah adalah Rp 30.000 atau sekitar 70% jika berdasarkan data Kemenkeu. Ini berarti bahwa beban pengeluaran yang harus dikeluarkan masyarakat setelah dikurangi subsidi dari pemerintah untuk membeli LPG 3 kg seharga Rp 12.750 per tabung.
Berikut adalah total realisasi anggaran subsidi minyak LPG 3 Kg, yaitu 71,6% dari outlook subsidi BBM dan LPG 3 Kg pada tahun 2024 yang mencapai Rp122 triliun. Jika dibandingkan dengan realisasi subsidi LPG 3 Kg tahun sebelumnya yang senilai Rp74,3 triliun, terjadi kenaikan sebesar 8%.
)
Sumber: Kemenkeu, LKPP
Dalam laporan bisnis, selama 5 tahun terakhir tren realisasi subsidi LPG 3 Kg cenderung berfluktuasi. Data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau LKPP yang teraudit menunjukkan bahwa realisasi subsidi LPG 3 Kg pada tahun 2020 mencapai Rp32,8 triliun. Angka itu meningkat lebih dari dua kali lipat pada tahun 2021 menjadi Rp67,6 triliun.
).
).
Menariknya, tahun 2025 berbeda dengan tahun sebelumnya 2024. Pertama, diperkirakan anggaran subsidi terbesar adalah untuk listrik yang sebesar Rp89,76 triliun. Lalu, anggaran subsidi bahan bakar minyak gas (LPG) yaitu Rp82,9 triliun, dan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yeng kurang dari Rp12,67 triliun.
