Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Dahnil Anzar Simanjuntak memberikan komentar mengenai pernyataan Presiden Prabowo Subianto pada saat membuka Kongres XVIII Muslimat NU.
Presiden Prabowo Subianto berbicara tentang Raja Kecil yang menentang kebijakan efisiensi anggaran atau penghematan pengeluaran.
Dahnil menyampaikan pernyataan Presiden Prabowo dalam forum terbuka yang setara dengan surat peringatan atau SP-2.
Dia kemudian menyebutkan langkah efisiensi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Di mana, Prabowo melakukan langkah-langkah yang sangat jarang dilakukan Presiden RI sebelumnya.
Menteri Pertahanan Prabowo menjelaskan bahwa Presiden Prabowo secara langsung melihat detail alokasi anggaran di seluruh kementerian saat ia menjabat.
Itu, kata Dahnil, dilakukan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani.
“Itulah Kemudian beliau menemukan anggaran-anggaran yang tidak efektif, artinya yang sebenarnya tidak kita butuhkan, dan itu rencana anggaran seperti itu selama ini dinikmati oleh banyak pihak,” kata Dahnil seperti dikutip dari akun Youtube CNN Indonesia, Rabu (12/2/2025).
Menurut Dahnil, hal itu lah yang membuat perubahan besar ketika Prabowo melakukan penelusuran anggaran sampai ditemukan angka Rp 306 triliun.
Besaran anggaran itu, lanjut Dahnil, dialihkan ke program-program prioritas yang langsung menunjang masyarakat Indonesia.
“Nah, jika kemudian di langkah-langkah itu saya menggunakan istilah ketidakpatuhan atau melanggar aturan misalnya beberapa pihak yang disinyalir oleh Presiden Prabowo sebagai raja-raja kecil yang mempertahankan status quo di birokrasi dan sebagai itu diperingati oleh Pak Prabowo,” katanya.
Dahnil kemudian menyampaikan pengalamannya sebagai orang yang menjabat sebagai juru bicara Prabowo selama tujuh tahun.
Dia menyatakan Prabowo bila telah menyampaikan peringatan di rapat tertutup yang mengandung unsur ketidakpatuhan maka hal itu sudah menjadi SP-1.
“Namun sekarang ini disampaikan secara terbuka di forum-forum terbuka, ya, sudah SP-2. Nah, kalau sudah SP-2, kemudian disobedience ini tidak berubah atau tidak ada perubahan, masih ada manuver yang kontraproduktif yang mengabaikan perintah presiden dan kebijakan presiden, pasti ada SP-3,” jelasnya.
Dahnil menjelaskan pernyataan Prabowo Subianto mengenai kebijakan Presiden Republik Indonesia.
Hal pertama, Prabowo melakukan langkah spesialisasi membentuk kementerian dan lembaga sendiri yang berdiri untuk kegiatan besar-besaran ekonomi.
Dia membentuk Badan Penyelenggara Haji (BP Haji).
Dahnil menjabat Wakil Ketua BP Haji.
“Skala ekonomi perhajian sangat luas, sehingga Pak Prabowo memisahkannya dari Kementerian Agama menjadi lembaga sendiri. Lembaga setingkat kementerian ini untuk kemudian dapat dikelola lebih efisien, lebih efektif dan lebih ekonomis,” katanya.
Dahnil menjelaskan tujuan Prabowo membentuk badan tersebut adalah untuk menghasilkan pelayanan yang jauh lebih baik. Menurutnya, kebijakan Prabowo tersebut harus dipatuhi oleh semua pihak.
Hingga tidak ada lagi manuver yang mengabaikan kebijakan presiden.
Dengan adanya kementerian baru tersebut, kata Dahnil, maka harus dilakukan langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi.
“Pak Prabowo melakukan langkah-langkah yang sangat jarang dilakukan oleh presiden-persiden sebelumnya, melihat secara detail alokasi anggaran di semua kementerian,” katanya.
Prabowo Singgung Raja Kecil
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, ada pihak-pihak yang disebut Raja Kecil melawan kebijakan penghematan pengeluaran atau efisiensi anggaran dari pemerintahannya yang dipimpinnya.
“Saya melakukan penghematan, saya ingin menghilangkan pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang berlebihan dan tidak berkepentingan, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Apakah ada yang melawan saya?” ungkap Prabowo saat membuka Kongres XVIII Muslimat NU di Jatim International Expo, Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2/2025).
Menurut Prabowo, ada yang merasa terganggu dengan kebijakan tersebut. Bahkan, ada birokrat yang sudah merasa seperti raja kecil di lembaganya.
“Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil,” katanya.
Prabowo menjelaskan, alasan kebijakan melakukan efisiensi anggaran di kementerian, lembaga, dan daerah adalah untuk memberi makan anak-anak dan melakukan perbaikan ratusan sekolah yang rusak.
Menurut Prabowo, terdapat 330.000 sekolah di Indonesia. Dana yang dihemat itu bisa digunakan untuk membangun 20 ribu sekolah.
“Para ibu guru, tolong angkat tangan. Apakah ibu-ibu setuju? Apakah sekolah-sekolah memerlukan perbaikan atau tidak? Saya melihat bahwa ada banyak sekolah. Kita memiliki 330.000 sekolah. Anggaran untuk perbaikan sekolah itu cukup untuk memperbaiki mungkin 20.000 sekolah. (Lalu) berapa tahun kita harus menyelesaikan perbaikan 330.000 sekolah?” katanya.
Pastikan Tribunners sudah menginstal aplikasi WhatsApp ya
