Ringkasan Berita:
- Banjir di Kutai Timur diprediksi meluas ke 8 kecamatan, BPBD imbau warga waspada buaya dan ular
- LBH siap dampingi pekerja RDMP Pertamina Balikpapan hadapi PHK
- Dua sisi selesainya pembangunan RDMP Balikpapan: Antara PHK pekerja dan picu pertumbuhan ekonomi
PasarModern.com Beberapa artikel mengenai peristiwa atau informasi terkini di kota dan kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur menjadi berita populer dalam 24 jam terakhir, hingga hari ini, Kamis (11/12/2025).
Banjir di kabupaten Kutai Timur yang makin meluas ke beberapa kecamatan menjadi berita yang menyita perhatian.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kutim juga sudah mengeluarkan peringatan terkait meluasnya air sungai.
Selain banjir di Kutim, berakhirnya proyek pembangunan RDMP di Balikpapan juga menjadi perhatian publik.
Berikut tiga berita paling populer di Kaltim:
- Banjir di Kutai Timur Diprediksi Meluas ke 8 Kecamatan, BPBD Imbau Warga Waspada Buaya dan Ular
Banjir di Kutai Timur diprediksi meluas ke 8 kecamatan, BPBD imbau warga waspada buaya dan ular, Rabu (10/12/2025).
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Timur meningkatkan patroli kesiapsiagaan banjir menyusul curah hujan tinggi yang melanda sejumlah kecamatan.
Setelah Kecamatan Batu Ampar dilaporkan terdampak, kini giliran Kecamatan Bengalon yang mengalami genangan air hingga ke jalanan.
Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kutim, Muhammad Naim, menyebut sejak Rabu (10/12/2025) siang, air Sungai Bengalon mulai naik ke daratan.
“Dari laporan relawan kami di Kecamatan Bengalon, ada lima desa yang terdampak dari kenaikan air Sungai Bengalon, sementara ini terpantau naik hingga 5 centimeter,” jelas Naim.
Desa yang terdampak meliputi Sepaso Selatan, Sepaso Timur, Sepaso Barat, serta titik di Jalan 10 November dan Jalan Sepat.
Meski arus sungai terpantau normal, status level air berdasarkan pemantauan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III berada pada kategori waspada.
Sebaran Banjir di Kutim
Sejak Sabtu (6/12/2025), banjir melanda beberapa kecamatan di Kutim.
Dimulai dari Karangan yang kini sudah surut, kemudian menyebar ke Muara Wahau, Kongbeng, Telen, hingga terbaru ke Batu Ampar.
- Di Muara Wahau, awalnya tujuh desa terdampak, kini tersisa empat desa yang masih tergenang, yakni Nehas Liah Bing, Jak Luay, Long Wehea, dan Muara Wahau.
- Di Kongbeng, banjir di Desa Miau Baru, dengan sekitar 100 rumah terdampak.
- Di Telen, banjir di Desa Marah Haloq, dengan 24 rumah terdampak dan 68 rumah tergenang.
- Di Batu Ampar, banjir di Desa Batu Timbau dan Batu Timbau Ulu, dengan kondisi terparah di Batu Timbau Ulu.
Waspada Buaya dan Ular
BPBD mengingatkan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai agar lebih berhati-hati terhadap potensi bahaya, termasuk binatang air seperti buaya dan ular.
“Kami mengimbau masyarakat untuk berhati-hati beraktivitas di dekat air banjir, orangtua agar melarang anak-anak bermain di genangan, serta waspada terhadap arus listrik di rumah yang terendam,” tegas Naim.
8 Kecamatan di Kutim Berpotensi Alami Banjir
Cuaca ekstrem di Kutim diprediksi akan terjadi hingga Juli 2026 mendatang.
Saat ini, Kutim tengah mengalami curah hujan yang tinggi.
Akibatnya, beberapa kecamatan di wilayah Kutai Timur mengalami banjir.
BPBD Kutai Timur merilis wilayah yang berpotensi banjir pada dasarian II bulan Desember 2025.
Muhammad Naim, sebagai Kabid Kedaruratan dan Logistik melaporkan ada 8 kecamatan yang berpotensi mengalami banjir akibat curah hujan tinggi pada dasarian II Desember 20205.
Kecamatan tersebut di antaranya Batu Ampar, Bengalon, Kongbeng, Muara Wahau, Muara Bengkal, Sangatta Selatan dan Telen.
“Jadi potensi bencana banjir itu diprediksi akan terjadi pada mulai 11 hingga 20 Desember 2025 mendatang, dengan kategori tingkat potensi banjir rendah,” ujarnya pada PasarModern.com, Rabu (10/12/2025).
Dari prediksi tersebut, hingga hari ini bencana banjir masih menggenang di wilayah Kecamatan Muara Wahau, Telen, Batu Ampar dan Bengalon.
Di Kecamatan Muara Wahau, BPBD Kutim usai mendampingi perusahaan PT. Astra menyalurkan bantuan kepada masyarajat Desa Long Wehea dan Jak Luay yang terdampak banjir.
Baca Berita Selengkapnya:
- Banjir di Kutai Timur Diprediksi Meluas ke 8 Kecamatan, BPBD Imbau Warga Waspada Buaya dan Ular>>>
2. LBH Siap Dampingi Pekerja RDMP Pertamina Balikpapan Hadapi PHK dan Pemotongan Upah
Kasus ketenagakerjaan di proyek RDMP Pertamina Balikpapan kembali menjadi sorotan publik.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sentra Juang mengungkapkan bahwa mereka kerap menerima laporan dari pekerja yang mengeluhkan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak serta keterlambatan pembayaran upah dan kompensasi.
Kondisi ini menegaskan perlunya pendampingan hukum yang kuat bagi pekerja proyek strategis nasional tersebut.
Untuk itu, Direktur LBH Sentra Juang, Mangara Tua Silaban, menyatakan pihaknya membuka pendampingan hukum penuh, mulai dari konsultasi hingga jalur gugatan perdata dan pidana apabila terdapat pelanggaran hak pekerja.
Menurutnya, hak-hak ketenagakerjaan tidak boleh dinegosiasikan, terlebih bagi pekerja di sektor konstruksi yang memiliki risiko tinggi dan jam kerja yang berat.
Selain itu, ia mengatakan, pintu konsultasi hukum tetap terbuka bagi pekerja yang merasa hak ketenagakerjaannya dirugikan.
Ia menjelaskan, jika terjadi pelanggaran hak kerja, alur pendampingan hukum dimulai dari perundingan bipartit antara pekerja dan perusahaan. Jika tidak tercapai hasil, maka dilanjutkan ke tripartit dengan Dinas Ketenagakerjaan.
“Dan apabila itu pun gagal memenuhi hak-hak mereka, ya dengan terpaksa kita akan mengajukan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Samarinda,” ungkapnya, Rabu (10/12/2025).
Namun, kata dia, pekerja yang mendapatkan perlakuan tersebut kerap diam dan tak melapor.
Ia juga membeberkan, selama ini, LBH Sentra Juang kerap menerima cukup banyak konsultasi dari pekerja RDMP.
Namun hanya sedikit yang benar-benar mengajukan pendampingan resmi.
Sebagian bahkan hanya sebatas bertanya mengenai hak-hak mereka, tapi tidak melanjutkannya ke proses hukum.
Mangara menilai, kondisi ini terjadi karena banyak pekerja masih takut kehilangan kesempatan kerja, atau sekadar tidak mengetahui mekanisme advokasi.
“Kadang kan banyak yang di PHK, ini atau tidak dibayar upahnya tapi mereka diam aja. Tidak mencoba mencari tahu ‘di mana sih hak-hak saya yang terlanggar, bagaimana sih cara membela hak-hak saya apabila dilanggar,” pungkasnya.
Baca berita selengkapnya:
- LBH Siap Dampingi Pekerja RDMP Pertamina Balikpapan Hadapi PHK dan Pemotongan Upah>>>
3. Dua Sisi Selesainya Pembangunan RDMP Balikpapan: Antara PHK Pekerja dan Picu Pertumbuhan Ekonomi
Akan segera berakhirnya proyek pembangunan Refinery Development Master Plan (RDMP) Pertamina di Balikpapan, Kalimantan Timur berimbas pada dua sisi.
Sisi pertama bakal adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) pekerja proyek pembangunan kilang.
Di sisi lain, seiring akan beroperasinya RDMP Balikpapan akan membawa dampak pertumbuhan ekonomi bagi Kota Balikpapan.
Pemerintah Kota Balikpapan optimistis proyek RDMP Pertamina akan menjadi penggerak ekonomi baru bagi kota dan Kalimantan Timur.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menegaskan bahwa peningkatan kapasitas pengolahan minyak setelah RDMP Balikpapan beroperasi bakal membawa dampak signifikan terhadap aktivitas ekonomi daerah.
Menurutnya, RDMP Balikpapan tidak hanya memperluas kemampuan kilang dalam mengolah minyak mentah, tetapi juga memicu tumbuhnya berbagai sektor pendukung lainnya, mulai dari logistik, transportasi, jasa konstruksi, hingga UMKM lokal.
Efek Domino Beroperasinya RDMP
Dengan beroperasionalnya RDMP, pergerakan ekonomi di Balikpapan dan Kalimantan Timur bisa naik.
“Efek domino dari pertumbuhan ekonomi ini diperkirakan mampu mendorong pertumbuhan hingga 5 persen,” ujar Bagus.
Wawali Balikpapan, Bagus menilai bahwa Balikpapan memiliki posisi strategis sebagai kota industri dan pusat pelayanan regional.
Dengan hadirnya RDMP yang merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN), peluang investasi di wilayah ini diprediksi turut meningkat.
Pemerintah kota pun terus menyiapkan berbagai dukungan, termasuk:
- Stabilitas infrastruktur;
- Regulasi perizinan;
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia
Tujuannya tentu saja agar bisa berikan manfaat, RDMP Balikpapan bisa dirasakan maksimal oleh masyarakat.
RDMP bukan hanya soal peningkatan kapasitas kilang, tetapi tentang penciptaan ekosistem ekonomi yang baru.
“Jika seluruh sektor bergerak, daya dorongnya akan terasa lebih luas,” tambahnya.
RDMP Balikpapan sendiri menjadi salah satu proyek penyokong ketahanan energi nasional, sekaligus diharapkan menjadi stimulus menuju pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Dan juga, RDMP Balikpapan yang akan beroperasi dalam waktu dekat ini akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Tentang RDMP Balikpapan
Dilansir dari Instagram Pertamina, Refinery Development Master Plan (RDMP) adalah rencana induk pengembangan kilang minyak Pertamina untuk memodernisasi fasilitas yang ada, meningkatkan kapasitas produksi, kualitas produk (menjadi setara standar Euro V yang lebih bersih), dan kompleksitas kilang guna mendukung ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan impor BBM.
Salah satu proyek RDMP terbesar adalah di Balikpapan, yang akan menambah kapasitas dari 260 ribu menjadi 360 ribu barel per hari dan mengolah residu menjadi produk bernilai tinggi, menciptakan dampak ekonomi lokal yang signifikan.
Tujuan Utama RDMP Balikpapan
- Meningkatkan kapasitas pengolahan minyak mentah secara signifikan dari 260 ribu menjadi 360 ribu barel per hari.
- Memproduksi BBM yang lebih bersih dan ramah lingkungan (setara standar Euro V), sesuai regulasi dan kebutuhan pasar.
- Peningkatan Kompleksitas (Refinery Complexity): Membangun fasilitas baru seperti unit Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC) untuk mengolah residu menjadi produk bernilai tambah (petrokimia), mengurangi produk impor.
RDMP Balikpapan merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang vital bagi energi Indonesia.
Proyek ini kompleks karena pembangunan kilang baru dilakukan tanpa menghentikan operasi kilang lama.
Target peresmian operasi penuh di Balikpapan adalah Desember 2025, diharapkan dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan BBM nasional.
Pemkot Balikpapan Bentuk Satgas PHK
Pemkot Balikpapan bergerak cepat membentuk Satgas Pengawasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk mengantisipasi ribuan karyawan yang terdampak berakhirnya proyek pembangunan RDMP Balikpapan.
Langkah ini diambil menjelang peralihan proyek besar tersebut ke fase operasional yang dijadwalkan mulai awal Desember 2025.
Pembentukan satgas ini menjadi upaya strategis Pemkot untuk memastikan proses PHK berjalan sesuai regulasi, termasuk transparansi pendataan pekerja dan pemberian hak-hak ketenagakerjaan.
Ribuan tenaga kerja yang selama ini terlibat dalam pembangunan kilang diperkirakan mulai dirumahkan atau berakhir masa kontraknya seiring rampungnya konstruksi utama RDMP.
Wakil Walikota Balikpapan, Bagus Susetyo, menyampaikan bahwa koordinasi intensif telah dilakukan dengan Komite Pengembangan SDM Industri (KPSI) dan seluruh kontraktor yang terlibat.
Antisipasi dampak ketenagakerjaan menjadi perhatian utama, mengingat besarnya jumlah pekerja yang akan terdampak.
“Mulai dari Disnaker Provinsi, Disnaker Kota Balikpapan, Kapolres hingga Kejari masuk dalam Satgas. Mereka memonitor dan memastikan proses PHK berjalan baik sesuai tanggung jawab masing-masing,” jelas Bagus.
Ia menegaskan bahwa satgas telah mulai bekerja dan menuntut perusahaan kontraktor untuk menyerahkan data yang lengkap.
Kekurangan data disebut menjadi hambatan awal sehingga pengawasan belum dapat berjalan optimal.
“Kami minta kontraktor melakukan pendataan. Data yang masuk ke kami masih kurang sehingga langkah pengawasan belum optimal. Jika data sudah lengkap, tim deteksi dini bisa langsung bekerja dan mulai minggu ini dilaporkan,” tegasnya.
Bagus juga meminta Pertamina serta perusahaan kontraktor agar lebih aktif memberi informasi sejak awal, bukan menunggu masalah muncul.
Menurutnya, komunikasi terbuka menjadi bagian penting untuk menjaga stabilitas sosial dan ketenagakerjaan setelah proyek besar ini berakhir.
“Setiap kami memberikan sosialisasi, harusnya perusahaan-perusahaan ikut aktif. Jangan sampai saat terjadi masalah baru melapor,” ucapnya.
Selain mengawasi proses PHK, Pemkot Balikpapan turut mendorong pekerja mengikuti beragam program peningkatan keterampilan sebagai langkah adaptasi.
Melalui Balai Latihan Kerja (BLK), dinas koperasi, dan lembaga vokasi lainnya, pemerintah menyiapkan pelatihan yang dapat membuka peluang usaha maupun pekerjaan baru.
“Ada pelatihan khusus dari BLK, ada juga diklat di koperasi. Kami minta para pekerja aktif mencari peluang usaha dan meningkatkan kompetensi,” tandasnya.
Pemkot Balikpapan berharap operasional penuh RDMP yang menjadi kilang modern Pertamina dapat memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat.
Selain meningkatkan pendapatan daerah, RDMP juga diproyeksikan memperkuat posisi Balikpapan sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca berita selengkapnya:
- 2 Sisi Selesainya Pembangunan RDMP Balikpapan: Antara PHK Pekerja dan Picu Pertumbuhan Ekonomi>>>
Demikian berita populer di Kaltim dalam 24 jam terakhir.
Ikuti berita-berita terkini tentang kabupaten/ kota di Kalimantan Timur serta IKN hanya di PasarModern.com.(PasarModern.com/ Nurila/Ardiana/Siti Zubaidah)
