PKS Aceh Lantik Pengurus Baru 2025-2030

Pelantikan Pengurus DPW PKS Aceh 2025-2030

Pengurus Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aceh periode 2025-2030 telah resmi dilantik hari ini, Minggu (24/8/2025). Pelantikan ini berlangsung dalam rangkaian Musyawarah Wilayah (Muswil) VI partai tersebut yang diadakan di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh. Acara ini menjadi momen penting bagi PKS Aceh dalam menjalankan visi dan misinya untuk mendorong kesejahteraan masyarakat Aceh.

Ismunandar, Ketua DPW PKS Aceh, menyampaikan bahwa muswil kali ini tidak lagi menjadi ajang pemilihan ketua baru. Proses pelantikan pengurus telah selesai sebelumnya dan akan dilakukan secara serentak seluruh Indonesia oleh Presiden PKS, Bapak Almuzammil Yusuf.

“Untuk muswil ini, panitia sudah bekerja secara maraton untuk mempersiapkan acara muswil dan insyaAllah akan dilaksanakan tanggal 24 Agustus ini, hari Ahad,” ujar Ismunandar dalam konferensi pers, Jumat (22/8/2025).

Ismunandar menjelaskan bahwa mekanisme pergantian pengurus PKS, baik di tingkat pusat maupun daerah, tidak terjadi secara instan. Proses ini melalui mekanisme usulan dan saran dari setiap kader pelopor PKS melalui Unit Pembinaan Anggota (UPA). Pemilihan Raya (Pemira) untuk Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW) dan Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) digelar sejak 31 Mei 2025 lalu, melibatkan partisipasi kader secara serentak dan terbuka melalui e-voting.

Hasil Pemira kemudian dibahas dan diputuskan oleh Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP), serta diumumkan secara resmi oleh Presiden dan Sekretaria Jenderal (Sekjen) PKS pada 24 Juli 2025 lalu. Dengan demikian, keputusan tentang pengurus baru PKS sudah ditetapkan sebelum pelantikan.

Komitmen PKS Aceh Terhadap Pemerintahan Mualem-Dek Fadh

Ketua DPW PKS Aceh, Ismunandar, juga menegaskan komitmen mendukung pemerintahan Aceh di bawah kepemimpinan Muzakir Manaf (Mualem) dan Fadhlullah (Dek Fadh) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh. Ia menyatakan bahwa pengurus PKS Aceh 2025-2030 secara tegas mendukung pemerintahan Mualem sesuai dengan landasan koalisi awal.

Tujuan dari dukungan ini adalah untuk menghadirkan kepemimpinan politik yang solid. Koalisi ini diarahkan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Aceh secara lebih efektif. Ismunandar menambahkan bahwa komitmen dukungan PKS Aceh terhadap pemerintahan Mualem-Dek Fadh sudah berlangsung sejak awal.

Beberapa fokus utama PKS Aceh terhadap kebijakan Mualem-Dek Fadh antara lain perjuangan terhadap dana otsus abadi yang menjadi hak masyarakat Aceh. PKS sangat mendukung revisi UUPA dan perpanjangan Otsus karena sejak awal sebelumnya sudah terbentuk koalisi dengan gubernur.

Selain itu, PKS juga berkomitmen untuk mempercepat penyerahan tanah wakaf Blang Padang ke Pemerintah Aceh, mendorong pemerintah untuk peduli terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan menciptakan lapangan pekerjaan baru di Aceh. Ismunandar menyebut bahwa kondisi saat ini menunjukkan dampak yang signifikan terhadap para pengusaha kecil dan UMKM. Oleh karena itu, PKS berharap dana otsus dapat dilanjutkan kembali dan ditingkatkan agar bisa membantu masyarakat Aceh.

Fokus Lain yang Diambil PKS Aceh

PKS Aceh juga fokus pada isu-isu seperti ketahanan keluarga, perlindungan terhadap perempuan dan anak, kemiskinan, serta stunting. Selain itu, partai ini juga mendorong komitmen pemerintah Aceh untuk mendukung kemerdekaan Palestina.