Bandara Khusus IMIP di Morowali: Status dan Peran dalam Pembangunan Ekonomi
Bandara khusus Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang berada di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, tengah menjadi perhatian publik. Hal ini terjadi setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengunjungi bandara tersebut pada Kamis (20/11). Menurutnya, bandara ini memiliki status yang tidak biasa karena tidak memiliki perangkat negara. Namun, Wakil Menteri Perhubungan Suntana menegaskan bahwa status bandara IMIP legal dan telah terdaftar di Kementerian Perhubungan dengan status operasional khusus dan hanya melayani rute domestik.
Pengakuan dari Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves RI) Luhut B Pandjaitan beberapa kali melakukan kunjungan kerja ke bandara IMIP. Dalam penjelasannya pada Senin (1/12), ia menjelaskan proses pembangunan bandara IMIP serta alasan pentingnya pengembangan industri hilirisasi di wilayah tersebut.
Luhut menyatakan bahwa sejak awal, pihaknya melihat perlunya perubahan besar agar Indonesia dapat mendapatkan nilai tambah yang lebih baik dari sumber daya alam yang dimiliki. Gagasan hilirisasi sudah dipikirkan sejak ia menjabat di Kementerian Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2001.
Awal Pembangunan Kawasan Industri Morowali
Salah satu tonggak awal adalah pembangunan kawasan industri Morowali yang dimulai pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan diresmikan pada era Presiden Joko Widodo. Dari situlah lahir pemikiran bahwa Indonesia tidak boleh terus mengekspor bahan mentah.
Pengembangan kawasan industri ini dilakukan untuk memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam. Proses ini juga melibatkan investor asing, terutama Tiongkok, yang dinilai siap dan mampu memenuhi kebutuhan Indonesia.
Hilirisasi Nikel: Dari Ekspor Bahan Mentah ke Produk Bernilai Tambah
Hilirisasi nikel dimulai dari penghentian ekspor nickel ore. Sebelumnya, ekspor bahan mentah ini hanya menghasilkan sekitar US$ 1,2 miliar per tahun. Namun, setelah hilirisasi diterapkan, ekspor sektor ini mencapai US$ 34 miliar pada tahun lalu dan akan meningkat menjadi US$ 36 miliar-US$ 38 milyar pada tahun ini.
Presiden Joko Widodo awalnya khawatir karena potensi kehilangan nilai ekspor tersebut. Namun, setelah melalui pembahasan mendalam, Luhut mengusulkan secara formal hilirisasi kepada Presiden. Ia menyampaikan bahwa dua hingga tiga tahun pertama akan berat, tetapi manfaatnya akan terlihat jelas setelah itu.
Ketentuan dalam Kerja Sama Investasi Strategis
Dalam setiap kerja sama investasi strategis, terdapat sejumlah ketentuan yang ditetapkan dan disampaikan kepada Tiongkok untuk memastikan bahwa investasi tersebut membawa manfaat maksimal bagi Indonesia. Beberapa ketentuan tersebut antara lain:
-
Penggunaan Teknologi Terbaik
Seluruh investor diwajibkan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan dan tidak diperkenankan membawa teknologi kelas dua (second-class technology). Kami memastikan bahwa standar lingkungan Indonesia dipatuhi secara ketat. -
Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal
Investor asing wajib memprioritaskan tenaga kerja Indonesia. Kami memahami bahwa di daerah luar Jawa, khususnya wilayah Timur yang masih berkembang, terdapat keterbatasan tenaga ahli. Namun, kewajiban penggunaan tenaga kerja lokal tetap menjadi prinsip utama, dengan ruang pendampingan dan pelatihan untuk mengisi kekurangan keahlian tersebut. -
Pembangunan Industri Terintegrasi dari Hulu ke Hilir
Setiap investasi harus berkontribusi pada pembangunan industri yang terintegrasi dari proses hulu hingga hilir agar menghasilkan nilai tambah signifikan bagi perekonomian nasional. -
Transfer Teknologi dan Capacity Building
Dalam pertemuan resmi dengan Perdana Menteri Tiongkok, Menteri Perdagangan, dan Menteri Luar Negeri mereka, saya menegaskan bahwa kerja sama harus mencakup transfer teknologi. Mereka menyetujui ini, sehingga program capacity building dapat berjalan untuk meningkatkan kemampuan SDM Indonesia.
Bandara Khusus sebagai Fasilitas bagi Investor
Terkait izin pembangunan lapangan terbang, keputusan itu diambil dalam rapat yang saya pimpin bersama sejumlah instansi terkait. Itu diberikan sebagai fasilitas bagi investor, sebagaimana lazim dilakukan di negara-negara seperti Vietnam dan Thailand. Jika mereka berinvestasi US$ 20 miliar, wajar mereka meminta fasilitas tertentu selama tidak melanggar ketentuan nasional.
Bandara khusus diberikan hanya untuk melayani penerbangan domestik dan memang tidak memerlukan bea cukai atau imigrasi sesuai aturan perundang-undangan. Tidak pernah kami pada saat itu mengizinkan bandara di Morowali atau Weda Bay menjadi bandara internasional.
Keberlanjutan dan Konsistensi dalam Pembangunan
Hilirisasi adalah contoh nyata. Prosesnya panjang, bertahap, dan membutuhkan konsistensi lintas pemerintahan. Namun inilah yang akan membawa Indonesia menuju status high income country. Kita tidak perlu berpolemik pada hal-hal yang justru menghambat langkah maju bangsa. Ini pandangan saya berdasarkan pengalaman sebelas tahun bekerja di pemerintahan.
Membangun negara adalah proses panjang yang membutuhkan kesinambungan kebijakan, keberanian mengambil keputusan, dan kesediaan untuk bekerja sama lintas pemerintahan. Hilirisasi adalah contoh bagaimana konsistensi dapat menghasilkan manfaat besar bagi ekonomi Indonesia. Tantangan pasti ada, tetapi dengan sikap tidak saling menyalahkan, saling melengkapi, dan mendukung visi jangka panjang, Indonesia memiliki peluang besar untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah dan mencapai kemajuan yang kita cita-citakan bersama.
