Pemprov Jambi Dapat Apresiasi Kinerja 2025 di Sektor Penyerapan Tenaga Kerja

By Posted on

Penghargaan Kinerja Pemerintah Daerah 2025 untuk Provinsi Jambi

Provinsi Jambi mendapatkan apresiasi kinerja pemerintah daerah 2025 dengan kategori kinerja akselerasi pelaksanaan program strategis nasional sektor penyerapan tenaga kerja – fiskal sedang. Penghargaan ini diselenggarakan oleh Tempo Media Group bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, dan berlangsung di Hotel Borobudur Jakarta pada Senin (1/12/2025) malam.

Acara tersebut dibuka dengan menyanyikan Indonesia Raya, pembacaan doa, dan tarian pesona nusantara.

Acara tersebut dihadiri oleh beberapa pejabat penting seperti Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dan Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia. Beberapa pejabat lainnya, termasuk Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Deputi Bidang Statistik dan Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik StafAhli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia juga turut hadir dalam acara tersebut.

Direktur Utama PT Tempo Media, Staf Khusus Kemendagri Bidang Pemerintahan Kemendagri, peneliti Utama Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIIN, Rektor IPDN, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan, Kepala BSKDN, dan tim Perumus Penilaian Kinerja juga hadir dalam acara tersebut.

Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan bersama Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Jambi Al Haris. Dalam sambutannya, Gubernur Al Haris menyampaikan komitmennya untuk terus meningkatkan kinerja dalam penyerapan tenaga kerja sekaligus pengentasan kemiskinan di Provinsi Jambi.

“Pertama tentu saya terus berusaha menurunkan angka pengangguran yang pasti adalah menangani kemiskinan, karena prinsipnya begitu angka kemiskinan turun maka insyaallah akan mengikuti turunnya angka pengangguran,” katanya.

Dia menegaskan, berbagai program pengentasan kemiskinan akan terus diperkuat sebagai strategi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jambi.

“Maka dari itu tugas kami konsen bagaimana mengurangi angka kemiskinan, contohnya dengan bantuan bedah rumah, bantuan UMKM, bantuan beasiswa,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa penghargaan ini bertujuan memotivasi kepala daerah untuk bisa memenuhi harapan rakyat. Menurutnya, kepala daerah yang dipilih oleh rakyat memiliki legitimasi yang kuat.

“Meskipun saya lihat dalam beberapa fakta di lapangan, belum tentu yang terpilih itu memiliki legitimasi yang kuat. Bahkan bisa belum lama, belum sampai setahun sudah ada yang didemo, dimakzulkan, dan lain-lain. Ini tantangan tersendiri bagi Bapak Ibu sekalian,” katanya.

Tito berharap pemberian penghargaan itu menciptakan iklim kompetitif yang bisa memperkuat legitimasi kepala daerah.

Daftar Penerima Penghargaan Kinerja Pemerintah Daerah 2025

Berikut adalah daftar penerima penghargaan kinerja pemerintah daerah 2025 dengan berbagai kategori:

Penghargaan Kategori Penyerapan Tenaga Kerja Tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota

Fiskal Rendah:
1. Provinsi Aceh – Meningkatkan tingkat kesempatan kerja sebesar 0,11 persen melampaui penurunan kesempatan kerja terendah 0,87%.
2. Kabupaten Mempawah – Meningkatkan tingkat kesempatan kerja sebesar 2,04% melampaui penurunan kesempatan kerja terendah hingga 5,65%.
3. Kota Sawah Lunto – Meningkatkan tingkat kesempatan kerja sebesar 0,91% melampaui penurunan kesempatan kerja terendah hingga 1,01%.

Fiskal Sedang:
1. Provinsi Jambi – Meningkatkan tingkat kesempatan kerja sebesar 0,22%. Melampaui penurunan kesempatan kerja terendah hingga 0,33%.
2. Kabupaten Gresik – Meningkatkan tingkat kesempatan kerja sebesar 0,98%, melampaui penurunan kesempatan kerja terendah hingga 0,35%.
3. Kota Malang – Meningkatkan tingkat kesempatan kerja sebesar 0,41%, melampaui penurunan kesempatan kerja terendah hingga 1,33%.

Fiskal Tinggi:
1. Provinsi Jawa Timur – Meningkatkan tingkat kesempatan kerja sebesar 0,31%, melampaui penurunan kesempatan kerja terendah hingga 0,46%.
2. Kabupaten Gianyar – Meningkatkan tingkat kesempatan kerja sebesar 0,43% melampaui penurunan kesempatan kerja terendah hingga 0,04%.
3. Kota Tangerang Selatan – Meningkatkan tingkat kesempatan kerja sebesar 0,96% melampaui penurunan kesempatan kerja terendah hingga 0,25%.

Penghargaan Kategori Penanggulangan Kemiskinan:

  1. Papua Pegunungan – Menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 2,93?n kedalaman kemiskinan 0,58% melampaui rata-rata pemerintahan provinsi fiskal rendah yang masing-masing hanya 0,60?n 0,16%.
  2. Provinsi Bengkulu – Menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 1,48?n kedalaman kemiskinan 0,01%. Melampaui rata-rata pada pemerintahan provinsi fiskal sedang yang masing-masing 0,57?n 0,11%.
  3. Provinsi Lampung – Menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 0,69?n kedalaman kemiskinan 0,10% melampaui rata-rata pada pemerintahan provinsi fiskal tinggi yang masing-masing 0,41?n 0,03%.
  4. Kabupaten Intan Jaya – Menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 2,21?n kedalaman kemiskinan 5,82% melampaui rata-rata pada pemerintahan kabupaten fiskal rendah yang masing-masing 0,64?n 0,17%.
  5. Kabupaten Sleman – Berhasil menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 0,75?n kedalaman kemiskinan 0,45% melampaui rata-rata pada pemerintahan kabupaten fiskal sedang yang masing-masing 0,51?n 0,04%.
  6. Kabupaten Bekasi – Menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 0,44?n kedalaman kemiskinan 0,26%. Melampaui rata-rata pada pemerintahan kabupaten fiskal tinggi yang masing-masing 0,30?n 0,14%.
  7. Kota Sabang – Menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 1,83?n kedalaman kemiskinan 0,88% melampaui rata-rata pada pemerintahan kota fiskal rendah yang masing-masing 0,47?n 0,16%.
  8. Kota Palembang – Menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 0,73?n kedalaman kemiskinan 0,26%. Melampaui rata-rata pada pemerintahan kota fiskal sedang yang masing-masing – 0,31?n min 0,06%.
  9. Kota Batam – Menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 1,04?n kedalaman kemiskinan 0,11% melampaui rata-rata pada pemerintahan kota fiskal tinggi yang masing-masing 0,35?n 0,10%.

Penghargaan Kategori Perbaikan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan:

  1. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta – Meraih nilai 0,114 melampaui nilai terendah 0,065 dengan rata-rata lama sekolah RLS meningkat dari 9,92 tahun menjadi 10,20 tahun. Harapan lama sekolah HLS naik dari 15,70 tahun menjadi 15,78 tahun.
  2. Provinsi Sumatera Barat – Meraih nilai 0,103 melampaui nilai terendah 0,08 dengan rata-rata lama sekolah meningkat dari 9,44 tahun menjadi 9,77 tahun serta harapan lama sekolah naik dari 14,30 tahun menjadi 14,31 tahun.
  3. Provinsi DKI Jakarta – Meraih nilai 0,104 melampaui nilai terendah 0,089 dengan rata-rata lama sekolah RLS meningkat dari 11,49 tahun menjadi 11,59 tahun serta harapan lama sekolah HLS naik dari 13,51 tahun menjadi 13,80 tahun.
  4. Kabupaten Temanggung – Meraih nilai 0,122 melampaui nilai terendah 0,038 dengan rata-rata lama sekolah meningkat dari 7,53 tahun menjadi 7,61 tahun serta harapan lama sekolah naik dari 12,62 tahun menjadi 12,63 tahun.
  5. Kabupaten Sleman – Meraih nilai 0,114 melampaui nilai terendah 0,093 dengan rata-rata lama sekolah RLS meningkat dari 11,33 tahun menjadi 11,42 tahun serta harapan lama sekolah HLS naik dari 16,79 tahun menjadi 16,80 tahun.
  6. Kabupaten Badung – Meraih nilai 0,099 dari nilai terendah 0,08 dengan rata-rata lama sekolah meningkat dari 11,14 tahun menjadi 11,26 tahun serta harapan lama sekolah naik dari 14,23 tahun menjadi 14,26 tahun.
  7. Kota Banda Aceh – Meraih nilai 0,126 melampaui nilai terendah 0,087 dengan rata-rata lama sekolah RLS meningkat dari 13,10 tahun menjadi 13,37 tahun. Serta harapan lama sekolah HLS naik dari 17,94 tahun menjadi 17,95 tahun.
  8. Kota Yogyakarta – Meraih nilai 0,118 melampaui nilai terendah 0,089 dengan rata-rata lama sekolah meningkat dari 12,12 tahun menjadi 12,13 tahun serta harapan lama sekolah naik dari 17,66 tahun menjadi 17,67 tahun.
  9. Kota Semarang – Meraih nilai 0,106 melampaui nilai terendah 0,094 dengan rata-rata lama sekolah RLS meningkat dari 11,05 tahun menjadi 11,11 tahun dengan harapan lama sekolah HLS naik dari 15,57 tahun menjadi 15,58 tahun.

Penghargaan Kategori Perbaikan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan:

  1. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta – Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan sebesar 82,65% serta layanan cek kesehatan gratis sebesar 91,01%. Seluruh Puskesmas memiliki otonomi pengelolaan keuangan dan menerapkan layanan primer terintegrasi berbasis kluster melebihi rata-rata masing-masing 20,51?n 44,25%.
  2. Provinsi Nusa Tenggara Barat – Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan sebesar 86,68% serta layanan cek kesehatan gratis sebesar 95,17%. Seluruh Puskesmas menerapkan layanan primer terintegrasi berbasis kluster jauh melampaui rata-rata 79,87%.
  3. Provinsi Jawa Tengah – Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan sebesar 87,49% serta layanan cek kesehatan gratis sebesar 96,91%. Sebanyak 99,79% Puskesmas memiliki otonomi pengelolaan keuangan dan menerapkan layanan primer terintegrasi berbasis kluster melebihi rata-rata masing-masing 85,32?n 90,91%.
  4. Kota Waringin Barat – Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan sebesar 93,57% serta layanan cek kesehatan gratis sebesar 97,2%. Seluruh Puskesmas memiliki otonomi pengelolaan keuangan dan menerapkan layanan primer terintegrasi berbasis kluster melampaui rata-rata masing-masing 50,90?n 71,35%.
  5. Kota Gianyar – Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan sebesar 90,96% serta layanan cek kesehatan gratis sebesar 95,34%. Seluruh Puskesmas memiliki otonomi pengelolaan keuangan melebihi rata-rata 99,51?n menerapkan layanan primer terintegrasi berbasis kluster di mana sudah sama dengan rata-rata kelompok 100%.
  6. Kabupaten Gresik – Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan sebesar 87,99% serta layanan cek kesehatan gratis sebesar 98,98%. Seluruh Puskesmas memiliki otonomi pengelolaan keuangan melebih rata-rata 83,85?n menerapkan layanan primer terintegrasi berbasis kluster di mana sudah sama dengan rata-rata kelompok 100%.
  7. Kota Pangkal Pinang – Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan sebesar 96,49% serta layanan cek kesehatan gratis sebesar 96,50%. Seluruh Puskesmas memiliki otonomi pengelolaan keuangan dan menerapkan layanan primer terintegrasi berbasis kluster melampaui rata-rata masing-masing 57,28?n 82,14%.
  8. Kota Cilegon – Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan sebesar 92,82% serta layanan cek kesehatan gratis sebesar 97,63%. Seluruh Puskesmas memiliki otonomi pengelolaan keuangan melebihi rata-rata 95,04?n menerapkan layanan primer terintegrasi berbasis kluster 100%.
  9. Kota Bogor – Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan sebesar 89,82% serta layanan cek kesehatan gratis sebesar 97,23%. Seluruh Puskesmas memiliki otonomi pengelolaan keuangan dan menerapkan layanan primer terintegrasi berbasis kluster melampaui rata-rata masing-masing 97,24?n 96,65%.

Penghargaan Kategori Penurunan Ketimpangan Kesejahteraan Masyarakat

  1. Provinsi Papua Tengah – Meraih nilai min 0,048 dibanding nilai terendah 0,042 yang menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan. Capaian ini menandakan peningkatan pemerataan pembangunan dan perbaikan distribusi kesejahteraan di Papua Tengah. Meraih nilai min 0,113 dibanding nilai terendah 0,159 yang menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan.
  2. Provinsi Sumatera Selatan – Meraih nilai min 0,022 dibanding nilai terendah 0,033 yang menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan Sumatera Selatan.
  3. Provinsi Banten – Meraih nilai -0,023 dibanding nilai terendah 0,018 yang menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan.
  4. Kabupaten Mamuju Tengah – Meraih nilai -0,113 dibanding nilai terendah 0,159 yang menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan.
  5. Kabupaten Bogor – Meraih nilai minus 0,018 dibanding nilai terendah 0,006 yang menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan.
  6. Kabupaten Gianyar. Kami mohon kepada Gianyar bisa bergabung ke atas panggung. Meraih nilai minus 0,011 dibanding nilai terendah 0,032 yang menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan.
  7. Kota Probolinggo – Meraih nilai min 0,085dibanding nilai terendah 0,063 yang menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan.
  8. Kota Malang – Meraih nilai minus 0,049 dibanding nilai terendah 0,035 yang menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan.
  9. Kota Bogor dimohon untuk naik ke panggung. Meraih nilai -0,042dibanding nilai terendah 0,077 yang menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan.

Penghargaan Kategori Pengendalian Inflasi:

  1. Provinsi Bali – Berhasil mengendalikan inflasi sebesar 2,61% pada Oktober 2025, berada dalam rentang target 2,5 kurang lebih 1%. Bali tercatat sebagai provinsi dengan deviasi inflasi terendah hanya 0,044.
  2. Kabupaten Magetan – Berhasil mengendalikan inflasi sebesar 4,16% year on year pada Oktober 2025 berada dalam rentang target 3 sampai 5%. Magetan tercatat sebagai kabupaten dengan deviasi inflasi terendah hanya 1,030.
  3. Kota Tual – Berhasil mengendalikan inflasi 4,16% pada Oktober 2025 year on year berada dalam rentang target sasaran 3 hingga 5%. Tual tercatat sebagai kota dengan deviasi inflasi terendah hanya 1,021.

Penghargaan Kategori Pertumbuhan Ekonomi, Pertambangan dan Olahannya:

  1. Provinsi Maluku Utara – Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 21,98% pada semester 1 2025. Jauh di atas rata-rata kelompok yang terkontraksi 21,93?n konstraksi terdalam 33,12%.
  2. Kabupaten Halmahera Tengah – Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 58,87% CTC pada semester 1 2025 jauh di atas rata-rata kelompok yang hanya meningkat 0,43?n konstraksi terdalam 50,03%.
  3. Kota Balikpapan – Peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 8,35% CTC pada semester 1 2025 jauh di atas rata-rata kelompok yang hanya meningkat 0,08?n kontraksi terdalam 4,84%.

Penghargaan Kategori Pertumbuhan Ekonomi Non Pertambangan:

  1. Provinsi Kepulauan Bangka Balitung – Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,32% CTC pada semester 1 2025. Jauh di atas rata-rata kelompok yang terkontraksi 21,93?n konstraksi terdalam 33,12%.
  2. Kota Bangka Tengah – Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8,35% CTC pada semester 1 2025 jauh di atas rata-rata kelompok yang hanya meningkat 0,43?n kontraksi terdalam 50,03%.
  3. Kota Pangkal Pinang – Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 11,95% CTC pada semester 1 2025. Jauh di atas rata-rata kelompok yang justru turun 0,08?n konstruksi terdalam 4,84%.

Penghargaan Kategori Tata Kelola:

  1. Provinsi DKI Jakarta – Meraih nilai 84,60 melampaui nilai terendah 25,13. Keunggulan ini ditopang oleh kinerja kuat pada indeks pengelolaan keuangan daerah, indeks pencapaian standar pelayanan minimal, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, Monitoring Center for preventation, serta indeks daya saing daerah.
  2. Kabupaten Banyuwangi – Meraih nilai 82,92 melampaui nilai terendah 23,24. Capaian ini ditopang kinerja kuat pada indeks inovasi daerah IID, indeks pencapaian standar pelayanan minimal IPSPM, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah KPPD, dan Monitoring Center forPrevention MCP.
  3. Kota Denpasar – Meraih nilai 84,88 melampaui nilai terendah 46,61. Capaian ini ditopang kinerja kuat pada realisasi pengeluaran daerah. Indeks pencapaian standar pelayanan minimal kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, Monitoring Center for prevention, serta indeks pelayanan publik.

Related posts: