Penutupan SPPG yang Bermasalah untuk Menangani Keracunan MBG
Pemerintah telah mengambil langkah tegas dengan menutup beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang bermasalah sebagai bagian dari upaya menangani kasus keracunan yang terjadi di berbagai daerah. Penutupan ini dilakukan sementara untuk dilakukan evaluasi dan investigasi lebih lanjut.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam jumpa pers di kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Minggu 28 September 2025, pihaknya telah memimpin rapat koordinasi menyikapi Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan MBG bersama sejumlah menteri dan pejabat terkait. Dalam rapat tersebut, pemerintah menyepakati beberapa langkah percepatan perbaikan dan penguatan tata kelola di Badan Gizi Nasional (BGN).
Salah satu fokus utama adalah meningkatkan kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan para juru masak, tidak hanya di tempat-tempat yang mengalami kejadian keracunan, tetapi juga di seluruh SPPG yang ada.
Data Keracunan dari BGN
Dalam siaran persnya, Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan bahwa pihaknya telah melaporkan jumlah kejadian luar biasa (KLB) yang terjadi sepanjang pelaksanaan program MBG kepada Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan data yang diperoleh, pada periode 6 Januari hingga 31 Juli 2025, terbentuk 2.391 SPPG dengan 24 kasus kejadian. Sementara itu, pada periode 1 Agustus hingga 27 September 2025, jumlah SPPG meningkat menjadi 7.244 dengan 47 kasus kejadian.
Dadan menjelaskan bahwa banyak kasus keracunan dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena SDM masih membutuhkan jam terbang. Hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah agar bisa segera melakukan perbaikan.
Pengembangan SPPG di Kabupaten Jembrana
Di Kabupaten Jembrana, sebanyak 17 unit SPPG untuk program MBG telah dibangun. Layanan ini tidak hanya ditujukan kepada siswa atau anak sekolah, tetapi juga diberikan kepada ibu hamil, menyusui, dan balita (3B). Total warga yang menjadi penerima manfaat program MBG di Kabupaten Jembrana mencapai hampir 60 ribu orang.
Sebanyak 55.051 siswa dan 3.519 orang dari kalangan 3B mulai dari Kecamatan Pekutatan hingga Melaya menjadi target penerima manfaat. Sasaran per satu dapur sehat berkisar antara 2.500 hingga 3.700 orang.
Beberapa contoh SPPG yang berada di wilayah Jembrana antara lain:
- Di Desa Baluk oleh Yayasan Amerta Jaya Utama dengan sasaran 3.695 siswa dan 200 orang dari kalangan 3B.
- Di Tegal Badeng Barat oleh Yayasan Bali Mandiri Nusantara dengan sasaran 3.546 siswa dan 300 orang dari kalangan 3B.
- Di Desa Ekasari oleh Yayasan Vasti Kusuma Dewata dengan sasaran 3.401 siswa.
- Di Perancak Yayasan Danu Amerta Sujati dengan sasaran 3.563 siswa dan 236 orang dari kalangan 3B.
- Di Baler Bale Agung 1 oleh Yayasan Bali Amerta Yoga dengan sasaran 2.590 siswa dan 387 orang dari kalangan 3B.
- Di Kelurahan Pendem oleh Yayasan Jana Kerti 2 dengan sasaran 3.333 siswa.
- Di Desa Dangin Tukadaya oleh Yayasan Anak Sehat 08 dengan sasaran 2.274 siswa.
- Di Gilimanuk oleh Yayasan Anak Sehat 08 dengan sasaran 3.493 siswa.
- Di Baluk oleh Yayasan Cahaya Bali Catering dengan sasaran 3.421 siswa.
- Di Kelurahan Lelateng oleh Yayasan Boga Bahagia dengan sasaran 3.422 siswa dan 399 orang dari kalangan 3B.
- Di Kelurahan Dauhwaru oleh Yayasan Kemala Bayangkari dengan sasaran 3.490 siswa.
- Di Pendem oleh Yayasan Jana Kerti 1 dengan sasaran 3.348 siswa dan 290 orang dari kalangan 3B.
- Di Desa Dangin Tukadaya oleh Yayasan Tiga Srikandi dengan sasaran 3.091 siswa dan 245 orang dari kalangan 3B.
- Di Pekutatan oleh Yayasan Prabu Center 08 dengan sasaran 3.541 siswa dan 245 orang dari kalangan 3B.
- Di Desa Air Kuning oleh Yayasan Al Isyaroh Mulia dengan sasaran 2.167 siswa dan 774 orang dari kalangan 3B.
- Di Baler Bale Agung (2) oleh Yayasan Al Isyaroh Mulia dengan sasaran 3.274 siswa.
- Di Pengambengan oleh Yayasan Boga Basmalah Basyarah dengan sasaran 3.402 siswa.
Kebijakan dan Pengawasan di SPPG
Dandim 1617/Jembrana, Letkol Inf M. Adriansyah menyebutkan bahwa di Kabupaten Jembrana membutuhkan sebanyak 22 dapur sehat atau SPPG untuk melayani semua siswa dan tambahan 3B. Untuk sasaran 3B, layanan diberikan dua kali seminggu. Dengan penambahan sasaran balita, ibu menyusui, dan ibu hamil, saat ini satu dapur sehat melayani sekitar 3.500-3.700 orang.
Untuk pengawasan bahan makanan dan penyajian makanan, pihak SPPG melakukan pemeriksaan secara ketat agar mencegah terjadinya keracunan. Selain itu, para siswa juga diberikan kesempatan untuk memberikan saran atau permintaan menu tertentu, seperti nasi goreng, dimsum, atau ayam goreng KFC.
Evaluasi dan Kualitas Makanan
Penanggung jawab yayasan, I Ketut Sutarka, mengungkapkan bahwa setiap SPPG yang ia kelola memperkerjakan sedikitnya 50 orang sesuai ketentuan dari BGN. Rinciannya termasuk 47 relawan dan 3 orang dari BGN seperti Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), ahli gizi, dan akuntan.
Wakil Bupati Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krisna, berharap seluruh SPPG pendukung program MBG selalu memperhatikan kualitas makanan yang disajikan kepada siswa penerima manfaat. Ia juga menyerahkan sertifikat halal dari BPJPH kepada Yayasan Vasti Kusuma Dewata yang memiliki dua SPPG di Ekasari Melaya dan Dauhwaru. Sertifikat ini menjadi yang pertama di Jembrana dan Bali.
Ipat berpesan agar seluruh pengelola SPPG khususnya di Kabupaten Jembrana tetap mempertahankan kualitas makanan yang akan diberikan. Pastikan seluruh bahan makanan, cara penyajian, dan menu yang diberikan sesuai standar yang telah ditetapkan. Selain itu, lakukan evaluasi kualitas secara berkala sebagai upaya mencegah keracunan.
