Penghargaan Kepada Pemimpin DPR Dihadapkan dengan Demonstrasi yang Ricuh
Pada Senin, 25 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto memberikan tanda jasa bintang kepada sejumlah tokoh penting di Indonesia. Salah satu penerima penghargaan tersebut adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, serta Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam memperkuat demokrasi dan legislasi nasional.
Prabowo menilai bahwa ketiga tokoh tersebut telah menunjukkan kepemimpinan yang berdampak positif pada perkembangan parlemen. Namun, momen pemberian penghargaan ini terjadi bersamaan dengan demonstrasi besar-besaran yang berlangsung di Gedung DPR. Ratusan warga turun ke jalan untuk menyampaikan berbagai tuntutan, termasuk pembubaran DPR. Hal ini menciptakan situasi yang dinilai oleh beberapa ahli sebagai ironi politik.
Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Virdika Rizky Utama, mengatakan bahwa dari satu sisi, negara memberikan penghargaan kepada para pemimpin yang dianggap berjasa dalam memperkuat demokrasi. Namun, di saat yang sama, ribuan warga merasa bahwa parlemen justru menjauh dari aspirasi publik. Menurutnya, secara administratif, pemberian tanda jasa tersebut sah-sah saja. Tapi secara etis, masyarakat bisa melihatnya sebagai bentuk ketidakpekaan pemerintah.
Virdika menekankan bahwa permasalahan tidak terletak pada siapa yang menerima penghargaan, tetapi kapan dan dalam konteks apa penghargaan itu diberikan. “Seolah elite politik sedang merayakan pencapaian, sementara rakyat sedang menggugat legitimasi,” ujarnya.
Di tengah krisis kepercayaan publik terhadap DPR yang dianggap tidak responsif terhadap aspirasi rakyat, pemberian tanda jasa menurut Virdika bisa dimaknai terbalik. Alih-alih menjadi kehormatan, penghargaan ini justru bisa dianggap sebagai pengukuhan status quo. Ia menyarankan agar para penerima tanda jasa juga melakukan refleksi terkait fungsi representasi mereka. “Apakah mereka sudah menjalankan peran dengan adil dan transparan, atau justru jauh dari rakyat yang mereka wakili?” tanya Virdika.
Demonstrasi yang berlangsung pada hari itu berjalan ricuh karena bentrokan antara aparat kepolisian dan massa aksi. Polisi beberapa kali menggunakan gas air mata dan water cannon untuk memecah kerumunan. Demo yang awalnya berpusat di Kompleks Parlemen DPR kemudian menjalar ke area sekitar Senayan. Pada pukul 21.15 WIB, polisi dan massa masih terlibat bentrokan di kawasan kolong jembatan layang Pejompongan, Jakarta.
Direktur Indonesian Parliamentary Center, Ahmad Hanafi, juga mengkritik momentum pemberian tanda jasa kepada pimpinan DPR/MPR. Menurutnya, DPR periode 2024-2029 baru berjalan satu tahun kurang, sehingga tidak tepat untuk memberikan penghargaan. “Harusnya diterima dulu para pendemo, kalau memang mengaku demokratis,” ujarnya.
Meskipun ia memahami bahwa pemberian tanda jasa merupakan hak prerogatif presiden, Hanafi mempertanyakan kepatutan penyematan gelar tersebut. Menurutnya, Presiden seharusnya lebih bijaksana dalam menjaga iklim demokrasi. “Di saat situasi penuh protes dari rakyat atas kinerja DPR, apa makna tanda jasa?” tanya Hanafi.
Presiden Prabowo Subianto juga memberikan tanda kehormatan dan tanda jasa kepada lebih dari 100 tokoh lainnya dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 RI di Istana Negara, Jakarta. Puan Maharani menerima Bintang Republik Indonesia Utama atas kontribusinya dalam memperkuat fungsi parlemen dan memperjuangkan peran perempuan dalam politik. Sementara itu, Sufmi Dasco Ahmad dan Ahmad Muzani juga menerima penghargaan serupa karena kontribusi mereka dalam bidang politik, kebangsaan, dan demokrasi.
Hendrik Yaputra berkontribusi dalam tulisan ini.
