Penolakan Israel terhadap Pembentukan Dewan Perdamaian Gaza
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menolak pembentukan Dewan Perdamaian Gaza yang diumumkan oleh Gedung Putih. Penolakan ini didasarkan pada keterlibatan Turki dan Qatar dalam dewan tersebut, yang dinilai tidak sejalan dengan kebijakan Israel.
Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa pembukaan panel pengawasan internasional utama untuk Gaza “tidak dikoordinasikan dengan Israel dan bertentangan dengan kebijakannya.” Hal ini menunjukkan perbedaan pandangan antara Israel dan pemerintahan Presiden AS Donald Trump.
Menurut The Times of Israel, Netanyahu tampaknya mempermasalahkan pembentukan badan baru yang disebut dewan eksekutif. Dewan ini akan mencakup pejabat senior dari Qatar dan Turki – dua negara yang sering menjadi kritikus tajam terhadap tindakan militer Israel di Gaza. Meskipun secara teknis lembaga ini beroperasi di bawah Dewan Perdamaian, dewan eksekutif akan lebih terlibat langsung dalam mengawasi pengelolaan Gaza pasca-perang. Komite eksekutif juga akan memiliki peran penting dibandingkan dengan Dewan Perdamaian yang lebih bersifat simbolis.
Kantor Netanyahu menyatakan bahwa perdana menteri telah menginstruksikan Menteri Luar Negeri Gideon Sa’ar untuk meningkatkan penolakan Israel terhadap susunan dewan eksekutif dengan rekannya dari AS, Marco Rubio. Sa’ar sebagian besar dijauhkan dari keterlibatan langsung dalam hubungan Israel-AS, yang dilakukan melalui kantor Netanyahu dan para penasihat utamanya.
Mimik kecut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat dilapori soal serangan Beit Hanoun sebelum bertemu Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih, Washingron, AS, Selasa (8/7/2025). – (Kantor Perdana Menteri Israel)
Amerika Serikat melalui Gedung Putih secara resmi mengumumkan pembentukan panel internasional kunci yang diberi mandat untuk mengawasi manajemen pascaperang dan proses stabilisasi di Jalur Gaza setelah gencatan senjata dalam konflik berkepanjangan antara Israel dan Hamas.
Panel yang disebut “Executive Committee” ini merupakan bagian dari struktur yang lebih luas di bawah payung Dewan Perdamaian alias Board of Peace, yang digagas oleh Presiden AS Donald Trump sebagai bagian dari fase kedua rencana perdamaian 20 poin. Panel tersebut mencakup beragam figur internasional dan pejabat tinggi, termasuk Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan diplomat senior Qatar Ali Al-Thawadi, yang mewakili negara yang selama konflik kerap menjadi mediator sekaligus pengkritik tajam terhadap tindakan militer Israel di Gaza.
Turki dan Qatar dikenal memiliki hubungan kompleks dengan Tel Aviv dan Hamas, serta peran aktif dalam diplomasi kemanusiaan dan negosiasi gencatan senjata sejak perang meletus. Selain perwakilan dari Turki dan Qatar, anggota komite lainnya berasal dari negara Arab dan tokoh global yang berpengaruh dalam isu Gaza. Di antaranya adalah Kepala Dinas Intelijen Mesir Hassan Rashad, Menteri Kerja Sama Internasional Uni Emirat Arab Reem Al-Hashimy, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, serta pejabat tinggi Amerika Serikat seperti Utusan Khusus Steve Witkoff dan Jared Kushner yang merupakan menantu Trump.
Komite ini juga diisi oleh tokoh dari dunia bisnis dan lembaga internasional, semisal Marc Rowan dan Sigrid Kaag, yang memiliki latar belakang dalam urusan kemanusiaan. Struktur ini akan mengawasi National Committee for the Administration of Gaza (NCAG), sebuah panel teknokrat Palestina yang ditunjuk untuk mengelola layanan dasar dan pemerintahan sehari-hari di Gaza, dengan tugas utama membangun stabilitas administratif dan kehidupan sipil setelah konflik berlangsung.
Salah satu tokoh utama yang memimpin NCAG adalah Ali Shaath, warga Gaza yang merupakan mantan pejabat perencanaan dari Otoritas Palestina yang dikenal kompeten di bidang administrasi sipil. Sementara itu, International Stabilization Force (ISF) juga dibentuk untuk mendukung keamanan transisi di Gaza. Pasukan ini dipimpin oleh Mayjen Jasper Jeffers dari militer AS, yang sebelumnya terlibat dalam pelaksanaan gencatan senjata di kawasan lain.
ISF akan bertanggung jawab atas demiliterisasi bertahap dan pengawasan keamanan internal serta keamanan perbatasan, sembari membantu distribusi bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi infrastruktur yang hancur akibat perang. Di sisi lain, prakarsa ini dipandang sebagai upaya diplomatik luas yang melibatkan berbagai aktor regional dan global yang memiliki akses dan pengaruh terhadap pihak-pihak yang berkonflik.
Amerika Serikat menilai keterlibatan Turki dan Qatar penting untuk membujuk berbagai faksi, termasuk Hamas, agar mau menerima gencatan senjata dan langkah-langkah selanjutnya seperti pelucutan senjata dan pembangunan kembali Gaza. Panel ini juga mencerminkan pergeseran diplomasi internasional, di mana keterlibatan negara-negara yang sebelumnya berada di luar struktur keamanan tradisional Barat kini dianggap penting untuk menciptakan stabilitas di wilayah konflik.
Peran Qatar dan Turki, meskipun kontroversial, dapat membuka ruang dialog lebih luas serta memperkuat mekanisme politik yang dibangun di bawah rencana perdamaian global yang diusung AS. Secara keseluruhan, pembentukan panel ini menandai fase baru dalam upaya mengatur masa depan Gaza pasca peperangan, dengan mandat yang lebih luas mencakup pembangunan infrastruktur, keamanan transisi, dan stabilitas pemerintahan sipil.
Namun, tantangan politik dan diplomatik tetap besar, terutama terkait kontradiksi antara kebijakan AS dan posisi politik Israel, serta persepsi berbagai negara terhadap legitimasi panel ini di mata publik global.
