Kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pegawai Negeri Sipil di Berbagai Negara
Pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pegawai negeri sipil tidak hanya terjadi di satu negara, tetapi juga dilakukan oleh berbagai negara dengan alasan dan mekanisme yang berbeda. Langkah ini sering kali dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan efisiensi birokrasi, menghemat anggaran, atau melakukan reformasi kelembagaan. Berikut adalah gambaran mengenai kebijakan PHK yang diterapkan oleh beberapa negara.
Amerika Serikat: Pengurangan Tenaga Kerja dalam Rangka Reorganisasi
Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mulai memberhentikan sebanyak 1.353 pegawai sejak 11 Juli 2025. Dari jumlah tersebut, 1.107 merupakan pegawai sipil dan 246 berasal dari dinas luar negeri. Langkah ini merupakan bagian dari rencana pengurangan sekitar 15 persen tenaga kerja domestik. Pemangkasan dilakukan seiring rencana reorganisasi yang lebih luas, termasuk penutupan atau penggabungan sejumlah kantor di dalam negeri serta penyederhanaan lebih dari 300 unit dari total 734 biro yang ada.
Sebelumnya, program pengunduran diri sukarela bernama Fork in the Road telah disiapkan, dan sekitar 1.575 pegawai memilih keluar melalui skema tersebut. Wakil Menteri Luar Negeri untuk Manajemen dan Sumber Daya Michael Rigas menyampaikan apresiasi atas kerja keras dan komitmen para pegawai yang terlibat dalam reorganisasi ini.
Vietnam: Reformasi Birokrasi Skala Besar
Pemerintah Vietnam meluncurkan reformasi birokrasi skala besar yang berujung pada pengurangan puluhan ribu pegawai negeri sipil. Langkah ini dikaitkan dengan upaya merampingkan struktur administrasi negara yang dinilai terlalu berlapis dan tidak efisien. Sekretaris Jenderal Partai Komunis, To Lam, menyatakan bahwa reformasi ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang “cepat, stabil, dan berkelanjutan”.
Selain itu, kebijakan ini juga diarahkan untuk efisiensi anggaran negara. Menurut laporan, parlemen Vietnam menyetujui pengurangan satu dari lima pekerjaan di sektor publik dengan target penghematan sekitar 4,5 miliar dolar AS dalam lima tahun. Dana yang dihemat direncanakan untuk dialokasikan ke sektor-sektor prioritas pembangunan.
Argentina: Pemangkasan di Sektor Kesehatan
Argentina melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 1.400 pekerja di lingkungan Kementerian Kesehatan pada Januari 2025. Kebijakan ini dilakukan dengan alasan optimalisasi sumber daya manusia dan efisiensi pelayanan rumah sakit nasional. Sebelumnya, pada 2024, sebanyak 120 pegawai Rumah Sakit Nasional Posadas diberhentikan. Kebijakan pemangkasan juga menyasar Rumah Sakit Baldomero Sommer, dengan 130 pegawai menerima pemberitahuan terkait PHK.
Presiden Javier Milei menanggapi kebijakan ini dengan pernyataan yang menggambarkan gaya kepemimpinannya. Ia menggunakan slogan “Afuera” (keluar) sebagai simbol kampanye efisiensi anggaran. Istilah “gergaji mesin” merujuk pada alat peraga kampanye yang menjadi representasi program pemangkasan besar-besaran anggaran negara.
Pakistan: Penghapusan Posisi Kerja di Sektor Publik
Pemerintah Pakistan menghapus sekitar 150.000 posisi kerja di sektor publik sebagai bagian dari kebijakan penghematan nasional yang diluncurkan pada 2024. Pemangkasan ini mencakup pengurangan 60 persen posisi di berbagai lembaga pemerintahan dan penyederhanaan struktur institusi negara. Menteri Keuangan Muhammad Aurangzeb menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari rencana restrukturisasi menyeluruh yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran pemerintah federal.
Beberapa rumah sakit direncanakan akan diserahkan kepada pemerintah provinsi sebagai bagian dari desentralisasi layanan publik. Program ini digagas oleh komite yang dibentuk Perdana Menteri Shehbaz Sharif, yang mendorong rasionalisasi anggaran di tengah tekanan ekonomi yang berkepanjangan.
