Utang Kereta Cepat Jakarta Bandung Jadi Sorotan Pemerintah
Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh kini menjadi perhatian utama pemerintah. Sejak beroperasi pada 2 Oktober 2023, proyek ini mengalami pembengkakan biaya sebesar 1,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp 19,54 triliun. Hal ini memberikan tekanan besar terhadap kinerja keuangan PT KAI (Persero), yang menanggung utang melalui konsorsium KCIC sebesar Rp 116 triliun atau sekitar 7,2 miliar dollar AS.
Selama proses pembangunan, proyek yang awalnya digadang-gadang sebagai kerja sama antarperusahaan akhirnya harus mengandalkan dana APBN untuk menyelamatkan keberlanjutannya. Banyak pihak menilai proyek ini berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari bagi BUMN yang terlibat. Mereka menyoroti perencanaan keuangan yang dinilai terlalu optimistis serta pembengkakan biaya selama masa konstruksi.
Kini, meski proyek tersebut telah beroperasi selama dua tahun, masalah baru muncul. Yakni PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) harus mencicil utang pokok dan bunga ke pihak China. KCIC adalah perusahaan patungan Indonesia dan China yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), konsorsium BUMN Indonesia yang dipimpin PT KAI.
PT KCIC mencatatkan kerugian triliunan rupiah, yang akhirnya menjadi beban bagi empat BUMN Indonesia yang jadi pemegang saham PT PSBI. Kerugian itu terutama bersumber dari utang besar yang ditanggung KCIC sejak masa pembangunan KCJB. Biaya konstruksi yang melonjak dari perhitungan awal membuat perusahaan harus menanggung tambahan kewajiban pembayaran utang dan bunga.
Menteri Keuangan Menolak Pembayaran Utang Proyek Kereta Cepat
Menteri Keuangan Purbaya menolak pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Hal ini merespons opsi yang disampaikan Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria terkait pembayaran utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah.
“Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu, tapi kalau ini kan KCIC di bawah Danantara kan, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, punya deviden sendiri,” ujar Purbaya dikutip dari Tribunnews.com Jumat (10/10/2025).
Terlebih menurut Purbaya, Danantara dalam satu tahun mengantongi sebesar Rp 80 triliun dari deviden. Sehingga sepatutnya bisa teratasi tanpa harus pembiayaan dari pemerintah. “Jangan kita lagi, karena kan kalau enggak ya semua kita lagi termasuk devivdennyya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama goverment,” tegas dia.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, utang kereta cepat ini bentuknya business to business. Artinya tidak ada utang pemerintah. “Tidak ada utang pemerintah, karena dilakukan oleh badan usaha, konsorsium badan usaha Indonesia dan China, dimana konsorsium Indonesianya dimiliki oleh PT KAI,” tegas Suminto.
Tanggapan Ferdinand Hutahaean soal Utang Whoosh
Politikus PDIP Perjuangan Ferdinand Hutahaean kini mendukung langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait kereta cepat Whoosh. Meskipun dulu, Ferdinand Hutahaean mengkritik keras Purbaya soal Pertamina. Kini, Ferdinand sependapat dengan Purbaya yang menolak pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
“Kereta cepat Jakarta-Bandung tampaknya bakal menjadi malapetaka baru bagi investasi bisnis di negara kita,” kata Ferdinand dikutip dari akun instagram pribadinya, Minggu (12/10/2025).
Ferdinand mengingatkan bahwa proyek kereta cepat ini gagal serta nyaris tidak mampu lagi membayar utang cicilan pokok dan bunga dari nilai investasi. Ia menilai kereta cepat Jakarta-Bandung sejak awal merupakan proyek ambisius yang terlalu dipaksakan.
“Dari banyak analisis perhitungan kajian dan resiko kemampuan membayar utang atas proyek ini banyak yang bilang tidak akan sanggup karena besarnya nilai investasi yang dibuat untuk menjadikan proyek ini nyata,” terang Ferdinand Hutahaean.
Namun, Ferdinand Hutahaean melihat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) berambisi terhadap proyek tersebut. “Joko Widodo sang Presiden Republik Indonesia yang kedunguannya sangat tebal memaksakan proyek ini harus jadi dan nyata karena ambisi dalam hati dan pikirannya,” kata Ferdinand.
Ferdinand menyebutkan Jokowi ingin meninggalkan sesuatu yang monumental semasa menjabat sebagai presiden. Ia mencontohkan proyek ambisius Jokowi yakni kereta cepat dan Ibu Kota Nusantara (IKN). “Ini dua hal yang sangat diinginkan Jokowi,” kata Ferdinand.
Namun kini, kata Ferdinand Hutahaean, proyek tersebut kini menjadi masalah untuk keuangan negara. Oleh karena itu, Ferdinand mendukung Menteri Keuangan Purbaya untuk menolak melibatkan APBN untuk membayar cicilan utang kereta cepat.
“Saya mendukung Purbaya untuk menutup pintu bagi pembayaran utang kereta cepat Indonesia menggunakan APBN,” katanya. “Ini tidak boleh dilakukan, biarkan mereka memikirkan caranya sendiri, karena dulu kan proyek ini sudah banyak yang menolak.”
Bunga Utang Kereta Cepat Jakarta Bandung
Merangkum pemberitaan KOMPAS.com, jumlah investasi pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung menembus sekitar 7,27 miliar dollar AS atau Rp 120,38 triliun (kurs Rp 16.500). Dari total investasi tersebut, sekitar 75 persen dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB), dengan bunga sebesar 2 persen per tahun.
Utang pembangunan Whoosh dilakukan dengan skema bunga tetap (fixed) selama 40 tahun pertama. Bunga utang KCJB ini jauh lebih tinggi dari proposal Jepang yang menawarkan 0,1 persen per tahun. Selain itu, total utang tersebut belum menghitung tambahan penarikan pinjaman baru oleh KCIC karena adanya pembengkakan biaya (cost overrun) yang mencapai 1,2 miliar dollar AS, bunga utang tambahan ini juga lebih tinggi, yakni di atas 3 persen per tahun.
