) formasi 2024.
Mengundurkan diri menjadi Maret 2026.
Menurutnya, poin pertama dari agenda tersebut adalah transformasi rekrutmen dan jabatan.
Dia juga mengatakan bahwa agenda tersebut adalah inti dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
Dalam Undang-Undang ASN tersebut, agenda transformasi mencakup transformasi rekrutmen dan jabatan; kemudahan mobilitas talenta nasional; percepatan pengembangan kompetensi; penataan pegawai non-ASN; reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN; digitalisasi manajemen ASN; dan penguatan budaya kerja dan citra Instansi.
:
“Transformasi rekrutmen dan jabatan ASN dirancang untuk menjawab organisasi yang harus cepat tanggap dan kolaboratif,” kata Rini dalam keterangan resmi yang dikutip Minggu (9/3/2025).
Rini berpendapat UU ini memberikan ruang rekrutmen ASN yang lebih kolaboratif dan fleksibel. Sebelumnya, setiap instansi memiliki penetapan Mulai Tugas Terhitung (MTT) masing-masing.
:
Dengan adanya penataan ini, kata dia, pemerintah melalui Kementerian PANRB dan BKN ingin menyamakan TMT. Rini mengatakan langkah ini diambil agar pengangkatan ASN selaras secara nasional dan mendukung pencapaian program prioritas yang dilakukan.
“Transformasi rekrutmen ASN dirancang untuk menjawab tantangan organisasi yang harus cepat tanggap dan bekerja sama melalui sistem rekrutmen yang transparan dan akuntabel guna mendapatkan ASN yang profesional dan berintegritas,” kata Rini.
Dia juga mengakui bahwa pemerintah memerlukan waktu, terutama dalam hal penataan itu.
“Kami menyadari penyelesaian pengangkatan ini memerlukan waktu yang lama karena harus dilakukan dengan tepat dan hati-hati,” katanya.
Transformasi penataan pegawai bukan pegawai negeri sipil diharapkan dapat menyelesaikan tantangan yang dihadapi dalam proses penataan pegawai bukan pegawai negeri sipil yang telah terjadi sejak tahun 2005.
Menurut Rini, ada empat prinsip penataan pegawai bukan PNS, yakni menghindari PHK massal, tidak mengurangi gaji pegawai bukan PNS saat ini, menghindari pengembalian anggaran, serta menjamin penataan sesuai peraturan yang berlaku.
Seperti yang telah disepakati oleh pemerintah dan DPR RI, penataan dilakukan terhadap aparatur sipil negara non-penjabat yang terdaftar dalam basis data Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Selanjutnya terkait agenda transformasi kemudahan mobilitas tenaga kerja nasional, Rini menyebut penyesuaian jadwal ini juga tidak terlepas dari redistribusi aparatur sipil negara untuk daerah atau sektor yang membutuhkan kompetensi tertentu. Hal ini juga selaras dengan penyesuaian penataan aparatur sipil negara untuk mendukung program prioritas nasional saat ini.
Rini menjelaskan mundurnya jadwal pengangkatan CPNS dilakukan setelah mempertimbangkan berbagai hal, baik dari sisi pemerintah maupun DPR RI. Rini memastikan bahwa pihaknya telah mendorong instansi pemerintah untuk mempersiapkan anggaran bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam basis data BKN selama proses pengadaan PPPK 2024.
Mengacu data per Januari 2025 dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pemerintah telah menyelenggarakan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) pada tahun 2024 dengan formasi 248.970 untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 1.017.111 untuk PNS Pegawai Pemerintahan Perangkat Daerah (PPPK).
Penerimaan CPNS telah dilaksanakan mulai Agustus 2024, sementara PPPK Tahap 1 mulai September 2024 dan PPPK Tahap 2 pada Januari 2025.
Rini mengemukakan bahwa penetapan formasi PNS lewat PPPK pada seleksi 2024 merupakan yang terbesar dalam sejarah. Besarnya formasi PPPK ini merupakan bagian dari upaya penyelesaian penataan pegawai non-ASN di instansi pemerintah.
Related posts:
