Rupiah Menyentuh Level Terendah Sepanjang Masa
Nilai tukar rupiah mengalami penurunan yang signifikan terhadap dolar Amerika Serikat pada hari Selasa (20/01), mencapai level terendah sepanjang masa. Hal ini terjadi meskipun indeks dolar AS sedang melemah. Penurunan ini menunjukkan adanya ketidakstabilan di pasar keuangan Indonesia, khususnya setelah munculnya kekhawatiran tentang independensi Bank Indonesia (BI).
Anjloknya nilai rupiah terjadi di tengah isu mengenai keponakan Presiden Prabowo Subianto, Thomas Djiwandono, yang menjadi salah satu kandidat calon deputi gubernur BI. Pemilihan Thomas sebagai deputi gubernur memicu spekulasi tentang potensi intervensi dari pihak eksternal dalam pengambilan kebijakan oleh bank sentral.
Sejak awal bulan Januari, rupiah telah mengalami penurunan sebesar 2% terhadap dolar AS. Penurunan ini menjadikan rupiah sebagai mata uang dengan kinerja terburuk di antara mata uang negara-negara berkembang Asia. Pada tahun 2025, rupiah juga mengalami penurunan hingga 3,5%.
Pada perdagangan harian tanggal 20 Januari lalu, rupiah mencatatkan rekor terendah sebesar Rp16.985 per dolar AS. Namun, pada hari Kamis (22/01), nilai tukar rupiah meningkat beberapa poin menjadi Rp16.936. Angka ini lebih rendah dibandingkan krisis moneter pada tahun 1998, saat nilai tukar rupiah menyentuh angka Rp16.800 di perdagangan harian. Sementara itu, pada krisis keuangan global 2008, rupiah menyentuh Rp12.600 per dolar AS.
Penyebab Melemahnya Rupiah
Secara historis, rupiah sangat sensitif terhadap sentimen pasar global. Namun, faktor domestik juga berperan besar dalam melemahnya nilai tukar rupiah selama setahun terakhir. Salah satu faktor utamanya adalah defisit anggaran yang tercatat pada tahun 2025.
Data Januari 2026 menunjukkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mencatatkan defisit anggaran tahun 2025 sebesar 2,92% dari PDB, yaitu sekitar Rp697,1 triliun. Angka ini meleset dari target 2,53% yang ditetapkan dalam APBN 2025 dan juga proyeksi defisit 2,78% yang ditetapkan pada pertengahan 2025. Defisit ini merupakan yang terlebar dalam dua dekade terakhir, kecuali selama pandemi Covid-19.
Defisit tersebut memicu kekhawatiran tentang keberlanjutan fiskal di Indonesia dan juga memicu aliran modal keluar dari pasar obligasi. Selain itu, pencalonan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI juga memicu kekhawatiran akan potensi menurunnya independensi BI.
Kekhawatiran tentang Independensi BI
Kecemasan mengenai independensi BI meningkat setelah BI menyatakan akan mendanai beberapa program Prabowo, seperti perumahan rakyat, melalui kesepakatan “berbagi beban” dengan Kementerian Keuangan. Parlemen juga dilaporkan sedang membahas rancangan undang-undang untuk memperkuat peran BI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.
Pejabat pemerintah dan BI telah berulang kali membantah adanya intervensi dalam pembuatan kebijakan bank sentral. Setelah pencalonan Djiwandono, Purbaya kembali memberikan jaminan bahwa BI akan tetap independen dan tidak akan mendanai program pemerintah.
BI telah berada dalam siklus pelonggaran moneter sejak 2024, memotong suku bunga total sebesar 150 basis poin untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. BI diperkirakan akan mempertahankan suku bunga pada Rabu guna membatasi tekanan lebih lanjut terhadap rupiah.
Arah Pergerakan Rupiah
Beberapa ekonom menganalisis bahwa rupiah akan berada di bawah tekanan pada 2026. Rupiah akan menghadapi hambatan jangka pendek dari permintaan dolar AS musiman untuk impor dan pembayaran dividen. Namun, ekonom juga menyatakan dukungan atas rupiah bisa datang dari janji BI untuk terus melakukan intervensi demi menjaga nilai tukar.
BI memiliki cadangan devisa sebesar $156,5 miliar pada akhir 2025, mendekati level tertinggi sepanjang masa. Angka itu bisa meningkat setelah rencana pemerintah untuk memperketat aturan retensi pendapatan ekspor mulai berlaku. Menteri Keuangan Purbaya bilang nilai rupiah akan menguat ke depannya, mencerminkan fundamental ekonomi Indonesia yang kuat.
Dampak bagi Ekonomi Indonesia
Sejauh ini, pelemahan rupiah berdampak terbatas pada inflasi, yang tetap berada di ambang atau bahkan di bawah kisaran target BI, sejak pertengahan 2023. Namun, pelemahan yang berkelanjutan dapat memukul sektor-sektor yang mengimpor sebagian besar bahan baku, seperti farmasi, kosmetik, dan baja.
Data BI menunjukkan bahwa industri manufaktur, keuangan, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan memiliki utang luar negeri tertinggi di sektor swasta. Namun, Menkeu Purbaya menyatakan dampak ekonomi dari depresiasi tersebut adalah “minimal”. Biasanya, depresiasi rupiah juga akan berarti pembengkakan biaya subsidi bahan bakar dan biaya pembayaran utang luar negeri, yang dapat memberikan tekanan lebih lanjut pada defisit anggaran.
