Penunjukan Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal PDIP untuk Periode 2025–2030
Hasto Kristiyanto kembali ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk periode 2025–2030. Keputusan ini diambil oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, setelah melalui pertimbangan matang terhadap kebutuhan partai dan dinamika politik yang terjadi saat ini.
Adian Napitupulu, Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi DPP PDIP, menyampaikan bahwa salah satu alasan utama ketua umum mengambil keputusan tersebut adalah karena mempertimbangkan kebutuhan partai dalam hal strategi konsolidasi dan optimalisasi tugas para kader. “Kami menilai pertimbangan Ketua Umum itu tepat, benar, dan wajib dipatuhi,” ujar Adian pada Kamis, 14 Agustus 2025.
Sementara itu, Ganjar Pranowo, Ketua DPP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah PDIP, menjelaskan bahwa keputusan untuk kembali menunjuk Hasto sebagai Sekjen dilatarbelakangi oleh perubahan situasi politik eksternal. Menurutnya, dinamika yang sedang berlangsung memerlukan langkah cepat dari partai politik. “Karena situasinya penuh turbulensi, kondisinya tidak normal-normal saja,” kata Ganjar pada hari yang sama.
Ganjar juga menambahkan bahwa keputusan Megawati Soekarnoputri telah dipertimbangkan dengan matang. “Saya yakin Ibu Megawati telah menilai situasi ini secara cermat,” ujarnya.
Deddy Sitorus, Ketua DPP PDI Perjuangan, menyampaikan bahwa Megawati ingin menegaskan pesan bahwa kader PDI Perjuangan tidak bisa dikriminalisasi. “Itu merupakan pesan tegas dari Megawati. Kami siap melawan kekuasaan yang bersifat menindas,” ujar Deddy di Kompleks Parlemen, Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025.
Mengenai regenerasi posisi sekjen, Deddy menekankan bahwa hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan PDIP. Ia menilai partai saat ini membutuhkan sosok dengan kepemimpinan yang matang untuk menghadapi situasi sulit, baik dalam urusan pemerintahan, penegakan hukum, maupun dalam menjaga supremasi sipil. Deddy juga menambahkan, jika ada yang menginginkan anak muda segera memimpin, lebih baik mendirikan partai sendiri. Menurutnya, PDI Perjuangan telah memiliki mekanisme regenerasi sendiri yang berjalan dari tingkat DPRD, kepala daerah, hingga presiden.
Rekam Jejak Hasto Kristiyanto
Setelah menyelesaikan pendidikan di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 1991, Hasto memulai kariernya di PT Rekayasa Industri, sebuah BUMN yang bergerak di bidang rekayasa dan konstruksi. Ia terlibat dalam sejumlah proyek strategis, seperti pembangunan pabrik amonia, kelapa sawit, hingga studi pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir. Kariernya di perusahaan tersebut berlangsung hingga 2002 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi Agroindustri.
Dalam dunia politik, Hasto memulai langkahnya dari posisi sederhana sebagai tukang ketik di rapat-rapat partai. Pada 2004 ia terpilih sebagai anggota DPR RI dari Jawa Timur dan duduk di Komisi VI. Di parlemen, Hasto aktif mendorong lahirnya sejumlah undang-undang penting, seperti Undang-Undang Penanaman Modal pada 2007 dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada 2008. Ia juga tercatat sebagai salah satu pengusul hak angket untuk isu-isu krusial, termasuk penolakan impor beras dan kebijakan kenaikan harga BBM.
Kariernya semakin menanjak ketika pada 2014, ia ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal PDIP menggantikan Tjahjo Kumolo yang masuk kabinet sebagai Menteri Dalam Negeri. Kepemimpinannya kemudian dikukuhkan melalui Kongres IV PDIP pada 2015.
Hasto berhasil membawa partai memenangkan Pemilu 2019 sekaligus meraih dominasi di berbagai Pilkada. Atas capaian itu, ia kembali dipercaya menjabat sebagai Sekjen untuk periode 2019–2024, menjadikannya satu-satunya Sekjen PDIP yang menduduki posisi tersebut selama dua periode berturut-turut.
Hasto juga berperan penting dalam sejumlah kontestasi politik, termasuk kemenangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama di Pilkada DKI Jakarta 2012. Pada Pilpres 2014 dan 2019, ia memimpin koordinasi politik bagi pemenangan Jokowi, baik sebagai juru bicara tim sukses maupun sekretaris tim kampanye nasional.
Dalam kiprahnya, ia banyak dipengaruhi oleh ideologi Sukarnois yang dijadikannya sebagai landasan pemikiran politik dan spiritual perjuangan. Pandangan itu juga dituangkan dalam berbagai strategi partai.
Namun, pada 25 Juli 2025, Sekjen PDIP Hasto divonis 3,5 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta karena terbukti turut menyediakan dana suap untuk mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap tersebut dimaksudkan agar kader PDIP Harun Masiku menggantikan Nazarudin Kiemas, anggota DPR terpilih yang meninggal sebelum pelantikan.
Meski begitu, hanya beberapa hari setelah putusan dijatuhkan, Presiden Prabowo Subianto pada 31 Juli 2025 memberikan amnesti kepada Hasto bersama lebih dari seribu narapidana lainnya setelah usulan tersebut mendapat persetujuan DPR.
