Mengapa Dosen Tidak Boleh Punya Rate Card?

Posted on

Beberapa waktu lalu, dunia Threads sempat ramai dengan cerita seorang dosen yang merasa tidak dihargai dalam sebuah acara kampus. Dosen tersebut, Junayd Floyd, menceritakan pengalamannya diundang oleh mahasiswa ke acara yang pesertanya berbayar. Di acara itu, hadir pula beberapa influencer yang dibayar belasan juta rupiah, lengkap dengan rider mereka.

Sementara itu, sang dosen yang memiliki gelar S3 dari Monash University dan 101 ribu pengikut di Instagram, hanya ditawari honor sebesar Rp300 ribu. Ia menulis dengan kalimat yang sangat menyentuh.

“Ini bukan tentang uang 300 ribu yang mereka berikan untuk saya. Ini tentang menghargai waktu dan tenaga yang saya berikan kepada peserta.”

Kalimat penutupnya menjadi viral:
“It’s not the lack of money, it’s the lack of understanding of respect.”

Jujur, ketika membaca hal ini, saya merasa terkena emosi. Karena ini bukan hanya cerita satu dosen saja yang kecewa, tapi juga cerminan dari bagaimana kita sebagai masyarakat mulai salah kaprah dalam menilai seseorang.

Influencer Dibayar Belasan Juta, Dosen Dikasih 300 Ribu

Mari kita bedah tanpa emosi. Influencer dibayar tinggi bukan semata karena pintar atau berprestasi akademik, tapi karena mereka membawa audiens. Bayaran mereka dihitung dari reach, engagement rate, dan potensi exposure untuk acara tersebut.

Sementara dosen, meskipun memiliki segudang ilmu dan pengalaman, sering kali tidak punya nilai komersial di mata panitia. Ilmu dianggap “public good,” sesuatu yang bisa diberikan gratis.

Padahal, setiap kuliah umum atau seminar pasti membutuhkan persiapan, riset, hingga jam terbang mengajar bertahun-tahun. Ketika penghargaan itu direduksi menjadi angka Rp300 ribu, jelas-jelas terasa timpang. Sekali lagi, ini bukan soal uang ya, tapi soal proporsi dan etika menghargai profesi.

Antara Akademisi dan Industri Konten Kreatif

Kalau kita pikir-pikir, akademisi dan influencer sebenarnya punya peran yang sama pentingnya, yaitu mendidik dan memengaruhi. Bedanya, yang satu lewat riset dan integritas, yang satu lewat storytelling dan algoritma.

Masalahnya, dunia industri dan publik lebih gampang melihat yang viral daripada yang valid. Satu konten TikTok bisa lebih cepat dipercaya daripada satu jurnal ilmiah yang ditulis setahun penuh.

Saat acara-acara publik lebih memilih “yang bisa menarik penonton” daripada “yang bisa memberi makna,” maka posisi dosen dan profesi pengetahuan lainnya, perlahan tergeser oleh dunia hiburan. Tapi apakah artinya dosen harus “menyesuaikan diri”? Apakah mereka perlu punya rate card seperti influencer?

Jawabannya menurut saya, mungkin iya, tapi dengan konteks yang cerdas.

Apakah Dosen Boleh Punya Rate Card?

Kenapa tidak? Selama konteksnya profesional dan transparan, dosen berhak menentukan nilai waktu dan keahliannya. Rate card bukan berarti komersialisasi ilmu, tapi bentuk penghargaan.

Dokter saja punya tarif konsultasi. Konsultan hukum punya fee per jam. Arsitek punya tarif desain. Kenapa dosen yang menghabiskan waktu puluhan tahun belajar, meneliti, dan mengajar tidak boleh menentukan nilainya sendiri ketika diundang di luar kampus?

Yang agak aneh menurut saya sih ya, di Indonesia itu, profesi akademik sering dikurung oleh stigma, seperti “Masa ilmu dikomersialisasi?”

Padahal, menghargai jasa seseorang bukan berarti membeli idealismenya. Kita boleh kok tetap punya misi edukasi, sambil tetap realistis dengan nilai profesional kita.

Tapi, Panitia Mahasiswa Kan Gak Selalu Punya Dana Banyak?

Nah, ini poin penting juga. Kita gak bisa serta-merta menyalahkan mahasiswa. Kadang mereka juga cuma “panitia kecil” yang berjuang dengan dana terbatas. Mereka harus bayar sewa gedung, konsumsi, dekorasi, cetak banner, dan tentu saja membayar pembicara.

Tapi, kalau memang acaranya berbayar, dan ada alokasi dana besar untuk influencer, maka wajar jika sang dosen merasa “tidak dihargai.” Sebab kalau sudah ada pemasukan dari tiket dan sponsor, berarti sudah masuk ranah komersial dong, bukan “kegiatan amal kampus.”

Di sinilah pentingnya etika penyelenggara acara. Kalau memang ingin mengundang dosen atau narasumber profesional, komunikasikan dengan transparan.

Bilang saja dari awal, “Kami acara mahasiswa, dananya terbatas. Kami sangat menghargai jika Bapak/Ibu bersedia hadir secara sukarela.” Daripada mendadak ngasih amplop 300 ribu dan berharap “terima kasihnya cukup.”

Tips Adil untuk Menghargai Profesi Akademisi di Era Influencer

Zaman sekarang, banyak acara publik yang mempertemukan dua dunia yang sama-sama penting tapi punya “frekuensi” berbeda, yaitu dunia akademisi dan dunia influencer. Yang satu bicara berdasarkan riset dan dedikasi bertahun-tahun, yang satu lagi bicara lewat pengalaman dan storytelling yang dekat dengan publik.

Keduanya valid, tapi cara kita menghargai mereka seharusnya juga adil. Nah, biar gak salah paham kayak kasus yang sempat viral di atas, berikut beberapa tips bijak supaya semua pihak bisa saling menghormati tanpa merasa dirugikan.

  1. Bedakan Acara Amal dan Komersial

    Ini hal pertama dan paling mendasar. Kalau acaranya murni sosial, non-profit, atau kegiatan kemahasiswaan yang dananya terbatas, sebagian besar dosen atau akademisi gak akan mempermasalahkan honor. Mereka paham kok, banyak kegiatan kampus dijalankan dengan semangat gotong royong.

Tapi kalau acara sudah menjual tiket, punya sponsor, bahkan menghasilkan keuntungan finansial, maka perlakuan pun harus proporsional. Jangan sampai pembicara dari kalangan akademisi hanya diberi uang transportasi seadanya sementara influencer dibayar jutaan. Bukan karena dosen mata duitan ya, tapi karena adil itu soal konteks, bukan angka.

  1. Komunikasi Terbuka dari Awal

    Kesalahpahaman paling sering muncul karena gak ada komunikasi yang jujur dari awal. Banyak panitia baru ngomong soal “keterbatasan dana” setelah acara selesai dan itu bikin suasana jadi kikuk.

Lebih baik sampaikan sejak awal tentang siapa saja pembicaranya, berapa anggaran yang disiapkan, dan apa harapan dari masing-masing pihak. Misalnya, jelaskan bahwa acara bersifat non-profit tapi menawarkan publikasi luas atau peluang kolaborasi akademik. Transparansi kecil seperti ini bisa mencegah kesalahpahaman besar di kemudian hari.

  1. Hormati Waktu, Bukan Hanya Uang

    Banyak orang lupa bahwa ketika seorang dosen hadir ke acara, dia gak cuma membawa ilmu, tapi juga waktu. Waktu yang seharusnya bisa ia gunakan untuk mengajar, meneliti, atau bersama keluarga.

Kalau kamu gak bisa memberikan honor besar, gak apa-apa. Tapi gantilah dengan penghargaan tulus. Misalnya, pastikan transportasinya nyaman, berikan penginapan yang layak, atau minimal sediakan sertifikat dan ucapan terima kasih resmi dari kampus. Penghargaan yang manusiawi sering kali lebih berkesan daripada amplop besar yang diberikan tanpa rasa hormat.

  1. Libatkan Akademisi dalam Proses, Bukan Sekadar Seremonial

    Sering kali dosen atau peneliti hanya dijadikan “pemanis acara,” semacam pembuka formal sebelum sesi utama bersama influencer. Padahal, kalau mereka dilibatkan sejak awal dalam perencanaan topik, diskusi panel, atau penulisan materi, nilai ilmiah acara itu bisa meningkat berkali lipat.

Saya ambil contoh, kalau seorang pakar ekonomi ikut merancang diskusi kewirausahaan bareng kreator digital, pasti hasilnya lebih berbobot dan berdampak. Akademisi bukan hanya bumbu pemanis, tapi bahan utama yang bisa bikin acara punya kedalaman makna.

  1. Normalisasi Rate Card Akademik

    Nah, ini poin yang agak sensitif tapi penting banget. Gak ada salahnya kok menurut saya kalau akademisi mulai punya rate card. Bukan untuk jualan ilmu ya, tapi untuk mendidik publik agar tahu bahwa keahlian punya nilai.

Influencer bisa punya rate card endorsement untuk promosi produk, jadi kenapa dosen gak boleh punya rate card intelektual untuk berbagi pengetahuan? Transparansi soal tarif bukan arogansi, tapi bentuk profesionalisme.

Dan justru dengan begitu, publik bisa menyesuaikan ekspektasi sejak awal. Siapa tahu, ini malah memunculkan kolaborasi yang lebih sehat antara kampus, industri, dan media.

Boleh Gak Dosen Jadi Influencer?

Ya boleh banget, atuh! Bahkan menurut saya, itu salah satu solusi paling keren di era sekarang. Bayangkan kalau lebih banyak dosen, ilmuwan, dan peneliti masuk ke dunia digital, membuat konten yang edukatif tapi tetap ringan. Kita gak akan kekurangan figur publik yang cerdas.

Lihat aja contoh seperti Dr. Tirta, yang tetap jadi dokter tapi aktif di dunia digital. Prof. Rhenald Kasali, yang menyebarkan ilmu kepemimpinan lewat YouTube. Jerome Polin, yang bikin matematika terasa fun dan bisa viral.

Ini artinya, akademisi gak harus meninggalkan idealisme untuk bisa relevan. Mereka hanya perlu bahasa baru untuk menyampaikan ilmu.

Kita kan hidup di masa di mana perhatian publik jadi mata uang baru. Sayangnya, banyak orang lebih memilih yang cepat viral ketimbang yang benar-benar mendalam.

Jadi, wajar kalau nilai ilmu terasa “murah” di dunia digital. Tugas kita semua, mulai dari masyarakat, mahasiswa, bahkan influencer adalah mengembalikan keseimbangannya.

Kalau influencer bisa punya “harga,” akademisi pun harus punya “nilai.” Kalau konten hiburan bisa viral, maka pengetahuan pun harus dipopulerkan.

Saya percaya, kalau diskusi soal uang dan penghargaan dibicarakan dengan terbuka, gak akan ada yang tersinggung. Sebagian kita masih menganggap “ikhlas” itu berarti “tidak boleh minta dihargai.” Padahal, ikhlas itu soal niat, bukan soal nilai.