Suara Rakyat dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama satu tahun terakhir telah menjadi sorotan masyarakat dari berbagai kalangan. Mulai dari mahasiswa, akademisi, hingga kelompok-kelompok masyarakat aktif sering menyampaikan aspirasi, tuntutan, dan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah.
Penolakan Kenaikan PPN 12 Persen
Salah satu isu yang mendapat perhatian besar adalah kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen yang sempat menjadi kontroversi. Banyak elemen masyarakat, termasuk Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), buruh, dan akademisi menilai bahwa kebijakan ini akan memperparah daya beli masyarakat dan berpotensi meningkatkan inflasi. Akhirnya, pada 31 Desember 2024, Presiden Prabowo mengumumkan bahwa kenaikan PPN hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah, sementara barang kebutuhan pokok tetap dikenakan pajak nol persen.
Aksi “Indonesia Gelap”
Pada Februari 2025, muncul aksi “Indonesia Gelap” yang digawangi oleh BEM Seluruh Indonesia (SI). Mereka mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk efisiensi anggaran yang dinilai tidak sesuai dengan realitas. Salah satu yang disoroti adalah pengangkatan banyak wakil menteri dan staf khusus yang dinilai boros. Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga dianggap tidak optimal karena masih terjadi kasus keracunan menu MBG di berbagai daerah.
Aksi ini menghasilkan 13 tuntutan, seperti:
* Ciptakan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis.
* Cabut proyek strategis nasional (PSN) yang tidak berpihak pada rakyat.
* Tolak revisi undang-undang Minerba.
* Hapuskan multi fungsi ABRI.
* Sahkan rancangan undang-undang masyarakat adat.
* Cabut instruksi presiden nomor 1 tahun 2025.
* Evaluasi total program Makan Bergizi Gratis.
* Realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen.
* Mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang perampasan aset.
* Menolak revisi undang-undang TNI, Polri, dan Kejaksaan.
* Efisiensi dan rombak Kabinet Merah Putih.
* Menolak revisi peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang tata tertib.
* Reformasi kepolisian Republik Indonesia.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kemudian menemui massa yang berkumpul di dekat Istana Negara dan mengajak mereka berdialog.
Demo Agustus 2025 dan Tragedi Affan Kurniawan
Puncak dari kegelisahan rakyat terjadi pada akhir Agustus 2025. Demonstrasi terjadi antara 25 sampai 31 Agustus 2025, dengan titik utama di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta. Poster dan spanduk berisi kritik tajam terhadap DPR dibentangkan di sepanjang pagar Kompleks Parlemen.
Pada 28 Agustus 2025 malam, tragedi tragis terjadi saat Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online, dilindas kendaraan taktis milik Brimob Polri. Insiden ini memicu eskalasi demo yang semakin panas dan kericuhan.
Setelah peristiwa tersebut, Prabowo mengeluarkan pernyataan resmi dan memerintahkan penyelidikan yang transparan. Ia juga mengumpulkan delapan ketua umum partai politik untuk membahas solusi atas masalah yang terjadi.
17+8 Tuntutan Rakyat
Gelombang demonstrasi juga melahirkan “17+8 Tuntutan Rakyat” yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan DPR. Tuntutan ini mencakup berbagai isu penting, seperti:
* Tarik TNI dari pengamanan sipil.
* Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan.
* Bekukan kenaikan gaji tunjangan anggota DPR.
* Publikasikan transparansi anggaran DPR.
* Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah.
* Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
* Hentikan tindakan kekerasan polisi.
* Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan tindakan kekerasan.
* Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
* Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja.
* Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal.
* Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.
Sejumlah poin dalam 17+8 Tuntutan Rakyat dikabulkan oleh pihak terkait, seperti DPR yang akhirnya memutuskan untuk menghapus tunjangan perumahan untuk anggota dewan.
Catatan untuk 1 Tahun Prabowo-Gibran
Pada 20 Oktober 2025, Prabowo-Gibran memasuki satu tahun pertamanya memimpin Indonesia. Berbagai elemen masyarakat tetap menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah, termasuk memberikan catatan kepada Kepala Negara.
Salah satu catatan datang dari elemen buruh, yakni Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang memberikan sorotan terhadap sektor ketenagakerjaan. Mereka menilai bahwa sepanjang satu tahun pemerintahan ini, tidak ada terobosan kebijakan yang nyata dalam menjawab persoalan pekerja.
Catatan lain juga disampaikan oleh BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (PTMA) se-Indonesia. Mereka memberikan catatan terhadap sejumlah bidang, seperti pemerataan pendidikan nasional, jaminan mutu kesehatan, dan janji 19 juta lapangan pekerjaan.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa catatan-catatan yang ada akan menjadi bahan untuk perbaikan. Dalam kesempatan yang berbeda, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari mengatakan bahwa pemerintah adalah pihak yang mendengarkan kritik.
