Bayangkan Seorang Siswa SD di Pelosok Indonesia
Bayangkan seorang siswa SD di pelosok Indonesia. Setiap pagi, dia berangkat ke sekolah dengan perut kosong, menempuh jalan tanah sejauh dua kilometer. Selain untuk belajar, anak ini juga berharap bisa makan siang dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bagi banyak anak seperti dia, seporsi makanan dari program ini bukan sekadar menu makan siang, melainkan dapat menjadi satu-satunya asupan gizi yang layak dalam sehari.
Program MBG lahir dari niat mulia, memberikan makanan bergizi bagi anak sekolah agar mereka tumbuh sehat, cerdas, dan kuat. Pemerintah berharap, dari program ini akan lahir generasi yang bebas stunting, cerdas berpikir, dan siap bersaing di masa depan. Secara sederhana, MBG adalah investasi bangsa; tidak hanya memberi makan hari ini, tetapi juga membangun masa depan Indonesia.
Namun, di balik semangat besar itu, ada tanggung jawab yang tidak kalah besar; makanan yang diberikan harus aman, bergizi, dan bermartabat. Selain itu, makanan juga tidak boleh asal “yang penting kenyang”. Dalam konteks program besar seperti MBG, makanan adalah simbol tanggung jawab negara terhadap warganya. Seporsi nasi, sepotong ayam, dan sayur tumis yang disajikan di sekolah mewakili komitmen negara terhadap kualitas manusia Indonesia.
Program ini bukan sekadar urusan logistik, bukan hanya soal “berapa banyak anak sudah makan”, melainkan lebih dalam dari itu: tentang apa yang mereka makan, seberapa bergizi, dan seberapa aman makanan itu dikonsumsi. Karena bila makanan yang diberikan tidak aman, mengandung bakteri atau racun, niat baik bisa berubah menjadi petaka. Beberapa kasus keracunan yang muncul di berbagai daerah menjadi pengingat keras bahwa keamanan pangan tidak bisa dianggap sepele.
Keadilan Pangan: Tidak Boleh Ada “Kasta” dalam Keamanan dan Mutu Pangan
Kalau kita jujur, masih sering terdengar pembeda, bahwa ada makanan untuk pejabat, ada makanan untuk rakyat. Ada dapur steril untuk tamu negara, tapi dapur “seadanya” untuk anak-anak di sekolah. Padahal, dari sisi nilai kemanusiaan, tidak ada bedanya. Anak-anak itu mungkin belum “berjas” dan “berdasi”, belum duduk di kursi kepemimpinan, tapi merekalah pemimpin masa depan Indonesia. Mereka yang kelak akan menentukan arah bangsa ini berjalan, bagaimana ekonomi tumbuh, bagaimana kesehatan masyarakat dijaga, dan bagaimana keadilan ditegakkan.
Kalau hari ini seorang presiden, menteri, atau tamu negara mendapat pengawasan pangan super ketat dengan standar Food Security VIP/VVIP, bukankah anak-anak sekolah juga layak mendapatkan perlakuan yang sama? Mereka memang belum disebut “very important person”, tapi jelas mereka adalah “very important future”, masa depan yang sedang kita siapkan hari ini.
Dalam setiap acara kenegaraan, makanan untuk presiden dan tamu penting negara diperiksa secara detail. Mulai dari sumber bahan bakunya, cara pengolahan, suhu penyimpanan, hingga siapa yang menyentuhnya. Tidak ada satu pun langkah yang dibiarkan tanpa kontrol karena risiko sekecil apa pun bisa berakibat besar. Di dunia keamanan pangan, ini disebut Food Security System, sebuah sistem pengamanan pangan yang tidak hanya memastikan makanan itu sehat, tetapi juga bebas dari segala potensi bahaya yang disengaja atau tidak disengaja.
Lalu, pertanyaannya sederhana tapi penting: Kalau seorang presiden dijaga makanannya dengan begitu ketat, kenapa anak-anak kita tidak? Bukankah mereka juga membawa masa depan bangsa yang nilainya jauh lebih panjang dari satu periode pemerintahan? Bayangkan jika prinsip-prinsip food security untuk VIP/VVIP bisa diadaptasi dalam skala yang lebih sederhana untuk program MBG.
Misalnya, setiap dapur sekolah memiliki standar kebersihan minimal, dengan alat masak yang bersih, air layak konsumsi, dan petugas yang dilatih dasar-dasar keamanan pangan. Setiap bahan baku berasal dari pemasok yang diverifikasi keamanannya dan setiap makanan disimpan atau diantar dengan memperhatikan suhu yang aman. Bukan hal mustahil. Tidak perlu harus semewah dapur istana, tapi semangat pengamanannya harus sama: tidak ada toleransi terhadap bahaya.
Anak-anak sekolah bukan “penerima bantuan”. Mereka adalah penerima tanggung jawab moral bangsa. Kalau seorang kepala negara dijaga agar tidak sakit karena makanan yang dikonsumsinya, anak-anak sekolah pun harus dijaga agar tidak keracunan dari makanan yang justru diberikan oleh negara untuk mereka.
Ini bukan soal status sosial, tapi soal rasa keadilan dan kemanusiaan. Karena dalam urusan pangan, tidak boleh ada kasta. Tidak boleh ada perbedaan antara makanan untuk pejabat dan makanan untuk rakyat kecil; yang boleh berbeda hanya cara penyajiannya, bukan tingkat keamanannya.
Membumikan Prinsip Food Security VIP ke Dalam MBG
Banyak orang mungkin berpikir, standar food security untuk tamu penting negara terlalu tinggi untuk diterapkan di program rakyat seperti Makan Bergizi Gratis. Ada pemeriksaan berlapis, pengawasan ketat, dan prosedur yang tampak rumit. Namun sebenarnya, semangat di balik standar itu sangat sederhana, yaitu memastikan setiap makanan yang dikonsumsi aman dan layak untuk manusia. Semangat seperti ini seharusnya tidak berhenti di meja para pejabat, tetapi juga harus sampai ke piring anak-anak di sekolah.
Tidak semua hal dari Food Security VIP/VVIP perlu disalin bulat-bulat. Kita tentu tidak perlu memasang detektor logam di dapur sekolah atau melakukan uji laboratorium untuk setiap porsi makanan. Namun, ada nilai-nilai dasar dari sistem itu yang bisa kita “turunkan” menjadi kebijakan dan praktik sederhana agar semangat keamanannya bisa dirasakan semua anak—dari kota besar sampai pelosok desa.
Misalnya, prinsip ketertelusuran (traceability). Dalam sistem untuk tamu kenegaraan, setiap bahan makanan punya catatan, berasal dari mana, kapan datang, siapa yang memasak, dan kapan disajikan. Untuk program MBG, hal ini bisa diterjemahkan lebih sederhana, misalnya dengan mencatat asal bahan dan dapur pengolahnya di logbook harian. Jadi, kalau suatu saat terjadi masalah, kita bisa cepat menelusuri sumbernya. Bukan untuk mencari siapa yang salah, melainkan untuk memperbaiki sistem agar tidak terulang.
Prinsip lain adalah pengendalian suhu dan waktu. Dalam standar VIP, makanan panas tidak boleh dibiarkan dingin lebih dari dua jam sebelum disajikan. Dalam MBG, hal ini bisa diterapkan dengan memastikan makanan segera diantar setelah dimasak, atau disimpan dalam wadah tertutup dan bersuhu aman. Banyak kasus keracunan justru terjadi bukan karena bahan yang buruk, melainkan karena makanan dibiarkan terlalu lama di suhu ruang. Hal sederhana seperti ini bisa menjadi pembeda antara makanan yang menyehatkan dan yang berisiko.
Kemudian ada aspek kebersihan personal dan sanitasi dapur. Di dapur VIP, setiap orang yang masuk harus bersih, memakai penutup kepala, mencuci tangan, dan menggunakan alat yang steril. Untuk dapur MBG, prinsipnya sama, meskipun caranya bisa lebih sederhana. Petugas dapur cukup dibekali pengetahuan dasar tentang kebersihan, alat masak dibersihkan setiap selesai digunakan, dan area pengolahan dijaga agar tidak tercampur antara bahan mentah dan matang. Hal-hal ini tampak sepele, tapi di dunia keamanan pangan, kebersihan adalah garis pertahanan pertama dari segala risiko.
Penerapan prinsip food security juga bisa dilakukan melalui pelatihan dan pembiasaan. Seperti pepatah, “aman bukan karena sistemnya rumit, tapi karena orangnya disiplin.” Program MBG bisa melibatkan pelatihan rutin bagi pengelola dapur, guru, bahkan siswa, tentang cara sederhana menjaga keamanan makanan.
Misalnya, guru bisa mengingatkan siswa untuk mencuci tangan sebelum makan dan petugas dapur bisa mengawasi suhu penyimpanan makanan dengan termometer sederhana. Bila hal-hal ini dilakukan secara konsisten, budaya keamanan pangan akan tumbuh secara alami; tidak karena dipaksa, tapi karena sudah menjadi kesadaran bersama.
Tanggung Jawab yang Tak Boleh Setengah-Setengah
Program MBG mengelola anggaran negara yang sangat besar, melibatkan jutaan penerima manfaat, dan ribuan dapur di seluruh Indonesia. Maka dari itu, tanggung jawabnya pun tidak boleh setengah-setengah. Hal ini tidak sekadar menyalurkan makanan, tetapi juga memastikan setiap sendok makanan yang masuk ke mulut anak aman, bergizi, dan layak.
Bayangkan, jika dalam satu hari saja ada 10 juta anak makan dari program ini, itu berarti ada 10 juta peluang untuk memperbaiki gizi bangsa, tapi juga 10 juta titik potensi risiko keamanan pangan jika sistemnya tidak dijaga dengan benar. Karena itu, keamanan pangan harus menjadi fondasi utama MBG, bukan sekadar tambahan administratif. Kita tidak sedang mengerjakan proyek biasa; kita sedang mengawal masa depan bangsa melalui jalur kesehatan dan gizi.
Ada satu prinsip sederhana dalam keamanan pangan yang sering ditekankan, “Makanan yang aman adalah hak semua orang, bukan hak istimewa bagi segelintir.” Itulah inti dari keadilan pangan (food justice), bahwa semua warga negara, tanpa melihat status sosialnya, berhak mendapatkan makanan yang aman, bergizi, dan bermutu. Tidak boleh ada perbedaan antara makanan untuk pejabat dan makanan untuk rakyat kecil, karena keduanya sama-sama manusia, sama-sama memiliki hak untuk hidup sehat dan bermartabat.
Program MBG seharusnya menjadi bukti nyata dari prinsip itu. Bukti bahwa negara hadir bukan hanya memberi makan, tapi memberi makan dengan penuh tanggung jawab. Bahwa setiap porsi yang disajikan di sekolah adalah simbol kesetaraan, simbol harapan, dan simbol keadilan sosial.
Program Makan Bergizi Gratis adalah langkah besar. Namun, langkah besar ini hanya akan berarti jika diikuti dengan langkah yang tepat, memastikan makanan yang dikonsumsi anak-anak sangat aman, bergizi, dan layak. Anak-anak yang makan hari ini bukan sekadar penerima manfaat program. Mereka adalah masa depan kita. Masa depan yang sehat, cerdas, dan berdaya saing hanya bisa lahir dari pangan yang aman, bergizi, dan bermartabat.
Karena pada akhirnya, setiap porsi makanan dalam program MBG bukan sekadar soal gizi, melainkan juga soal kesetaraan dan martabat bangsa.
