usai melaksanakan rapat pembahasan terkait pembangunan Sekolah Rakyat.
“Sengaja kami undang Pak Nuh di sini, kami minta beliau jadi ketua tim formatur dalam penyelenggaraan sekolah rakyat ini,” ujar Saifullah dalam konferensi pers yang diadakan di kantornya, Jakarta Pusat pada Rabu, 5 Maret 2025.
Gus Ipul–sapaan akrab Saifullah, meminta kesediaan Mendikbud era Presiden ke-6 tersebut untuk memimpin pelaksanaan Sekolah Rakyat yang didesain untuk membebaskan rakyat miskin dan miskin ekstrem dengan akses pendidikan. Dia memandang Nuh memiliki kapasitas yang mumpuni untuk merealisasikan salah satu amanat Presiden Prabowo Subianto tersebut.
“Jadi kami minta kesediaan beliau ini, saya yang meminta kesediaan beliau, karena beliau punya legitimasi, punya kapasitas untuk bisa membimbing kita mengawal penyelenggaraan sekolah rakyat ini. Tentu didukung oleh kementerian dan lembaga yang tadi sudah sama-sama kita rapat,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, M Nuh mengatakan pelaksanaan Sekolah Rakyat akan dimulai di tahun ini, tepatnya pada tahun ajaran 2025/2026. Ia mengatakan pelbagai kajian akademik dan empirik menunjukkan pendidikan bisa memotong mata rantai kemiskinan sehingga lahir Sekolah Rakyat.
“Sehingga sudah benar ini cara ini. Jalannya sudah benar. Tinggal kita perkuat, kita realisasikan,” kata dia.
Lebih lanjut Gus Ipul menjelaskan, Sekolah Rakyat merupakan wujud konkret dari upaya Presiden dalam memuliakan orang miskin. Sebab, kualifikasi utama calon murid yang bisa belajar di dalamnya harus berasal dari keluarga miskin atau miskin ekstrem.
“Kemudian juga mendorong orang miskin untuk bangkit, untuk lebih maju, lebih berdaya dan nanti berperan signifikan pada Indonesia Emas di tahun 2045,” kata dia.
Selain M Nuh, dalam rapat yang dilakukan secara tertutup tersebut Kemensos juga mengajak perwakilan dari Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, hingga Kementerian Keuangan. Nantinya, kata Gus Ipul, pihaknya juga akan mengkoordinasikan pembangunan Sekolah Rakyat dengan pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur, bupati, dan walikota.
Prabowo Ingin Bangun Sekolah Rakyat, Sekolah Unggulan, Perbaiki Fasilitas Sampai Pelosok Daerah
