Kritik terhadap Forum yang Dianggap sebagai Propaganda
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Guntur Romli, menilai bahwa kemarahan mahasiswa terhadap tiga menteri pemerintah di sebuah forum yang digelar di GIK UGM, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada Senin (15/6/2026) malam, adalah hal yang wajar. Menurutnya, acara tersebut tidak layak disebut sebagai dialog, melainkan lebih mirip dengan propaganda karena pembicaranya hanya berasal dari pihak pemerintah.
Guntur mengkritik fakta bahwa acara tersebut tidak melibatkan pihak kampus seperti dosen kritis atau dosen akademis. Ia menilai bahwa forum tersebut justru menjadi panggung bagi penguasa tanpa adanya lawan kritis. “Jangan dosen yang kritis, dosen akademis saja tidak dilibatkan sebagai pembicara. Apa yang diharapkan dari acara model ini? Monolog bukan dialog,” ujarnya.
Forum yang dihadiri oleh Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko, berujung pada keributan ketika sejumlah mahasiswa merangsek ke panggung saat sesi Budiman berbicara. Salah satu mahasiswa menyebut Budiman sebagai ‘pengkhianat reformasi’, sementara yang lain menyindir para menteri dengan sebutan Satuan Penjilat Prabowo Gibran (SPPG).
Mahasiswa juga membentangkan spanduk bertuliskan “UGM Tolak Penjilat Rezim!” dan teriak “Revolusi! Revolusi! Revolusi!” hingga akhirnya para menteri digiring keluar venue dan acara dihentikan.
SEMA UGM Buka Suara
Serikat Mahasiswa (SEMA) UGM memberikan pernyataan resmi atas peristiwa dalam forum tersebut. SEMA UGM mempertanyakan pejabat di bawah kepemimpinan Prabowo tidak layak untuk berbicara soal nilai Pancasila di tengah kondisi saat ini. Mereka menilai pemerintah tidak layak berbicara nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ketika di saat yang bersamaan, terjadi pembungkaman, kriminalisasi, dan kritik dianggap gangguan.
SEMA UGM juga mengecam pernyataan Nusron dan Sudaryono yang merasa tidak bersalah terkait perampasan tanah adat demi proyek food estate. Mereka menegaskan bahwa apa yang dilakukan dalam forum tersebut menjadi wujud perjuangan mahasiswa agar Pancasila tidak digunakan hanya untuk pemanis dalam forum-forum resmi.
Klarifikasi Sudaryono
Sudaryono pun buka suara pasca insiden keributan yang terjadi. Ia mengungkapkan kedatangannya bersama dengan Nusron dan Budiman murni untuk berdialog dengan mahasiswa secara terbuka. “Kami datang ke UGM memang untuk berdiskusi. Acara ini sudah direncanakan sejak lama dan telah mendapat izin dari pihak kampus,” ujarnya.
Menurutnya, para narasumber telah membuka ruang seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk bertanya maupun mengkritik kebijakan pemerintah dalam forum tersebut. “Ditanya apa saja tidak masalah. Dihadili seperti apa saja juga tidak masalah. Kami hadir untuk berdialog secara demokratis,” katanya.
Ia menjelaskan insiden terjadi ketika acara telah berjalan sekitar 40 menit. Kemudian, keributan pun tak terelakan setelahnya. “Kami sempat berdiskusi sekitar 30 sampai 40 menit. Tetapi kemudian ada sekelompok orang yang menginginkan forum dihentikan. Padahal sebagian besar mahasiswa justru ingin mendengar dan berdialog,” ungkapnya.
Sudaryono membantah dirinya dan rombongan meninggalkan lokasi setelah insiden tersebut. Dia mengatakan jika kabur, maka diskusi spontan yang terjadi di sekitar lokasi acara sebelumnya tidak bakal terjadi. Dalam forum itu, banyak mahasiswa mengkritik soal isu pertanahan dan penggusuran.
Pernyataan Akhir
Sudaryono menegaskan komitmen pemerintah untuk terus membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat. “Atas dasar cinta kepada negara, kami siap berdialog dengan siapa pun. Ini bukti bahwa pemerintah demokratis dan terbuka terhadap kritik maupun masukan,” pungkasnya.
