KSPSI Mengancam Tindakan Hukum Jika PHK Massal di PT Multistrada Tidak Dicabut
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menyatakan dugaan adanya praktik union busting atau pemberangusan serikat pekerja oleh PT Multistrada Arah Sarana, produsen ban Michelin. Perusahaan ini diketahui telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan skorsing terhadap 285 karyawan.
Presiden KSPSI, Andi Gani, mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera melakukan analisa dan penyelidikan terkait dugaan tindakan union busting tersebut. Ia menegaskan bahwa proses PHK ini melibatkan lima pengurus serikat buruh yang terdampak, termasuk Sekretaris PUK KSPSI yang juga terancam PHK.
Tindakan manajemen Multistrada yang melakukan PHK dan skorsing sepihak tanpa dialog dinilai melanggar perjanjian kerja bersama (PKB) antara perusahaan dan PUK KSPSI Multistrada. Andi Gani menyoroti bahwa jika ada pembicaraan efisiensi atau PHK, perusahaan wajib berdialog dengan pimpinan serikat. Namun, dalam kasus ini, PHK dilakukan melalui email tanpa komunikasi langsung, sehingga dianggap sebagai tindakan sewenang-wenang.
Ultimatum KSPSI untuk Mencabut PHK Massal
KSPSI memberikan waktu selama tujuh hari kepada PT Multistrada Arah Sarana untuk mencabut pemutusan hubungan kerja (PHK) dan skorsing terhadap 285 karyawan. Ultimatum ini disampaikan oleh Presiden KSPSI, Andi Gani, saat ikut unjuk rasa di PT Multistrada Jalan Raya Pantura Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi pada Senin (3/11/2025).
Andi Gani menegaskan bahwa ultimatum ini didukung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan anggota DPR RI lainnya. Jika dalam waktu tujuh hari perusahaan tidak memenuhi tuntutan, maka pimpinan DPR akan memanggil pemilik perusahaan ke DPR RI.
Kehadiran DPR dalam Aksi Buruh
Aksi buruh tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustafa, serta sejumlah anggota Komisi IX DPR RI. Kehadiran rombongan DPR menunjukkan bahwa isu PHK massal di Multistrada mendapat perhatian serius dari parlemen.
“Kunjungan langsung ini menunjukkan negara hadir untuk melindungi pekerja. Pak Dasco bahkan akan melaporkan persoalan ini langsung kepada Presiden Prabowo Subianto sore ini,” ungkap Andi Gani.
Penjelasan Manajemen PT Multistrada
Manajemen PT Multistrada Arah Sarana memberikan penjelasan terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ratusan pekerjanya. Corporate Communication Manager, Monika Rensina, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan upaya proaktif untuk menyesuaikan kapasitas produksi dan tenaga kerja agar tetap selaras dengan tujuan strategis perusahaan serta menjawab dinamika permintaan pasar yang terus berkembang.
Ia menyebutkan bahwa penyesuaian ini penting untuk menjaga daya saing dan memastikan keberlanjutan jangka panjang organisasi. Perusahaan juga berkomitmen untuk mendukung rekan-rekan yang terdampak melalui pemberian paket kompensasi yang kompetitif, pendampingan karier, serta akses terhadap berbagai sumber daya.
Aksi Unjuk Rasa yang Memblokir Jalan
Ribuan massa buruh melakukan aksi unjuk rasa di PT Multistrada Arah Sarana atau Michelin di Jalan Pantura, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi pada Senin (3/11/2025). Aksi ini dipicu oleh imbas pemutusan hubungan kerja (PHK) ratusan karyawan Michelin.
Aksi sendiri dimulai sejak pukul 08.00 WIB, dan pantauan Tribun Bekasi hingga pukul 12.30 WIB aksi masih berlangsung. Massa buruh juga memblokir jalan pantura Cikarang-Karawang hingga menyebabkan kemacetan 2 kilometer dari Karawang dan 3 kilometer lebih dari Bekasi.
Sopir truk, Asmin (60), mengaku terjebak empat jam. Ia hendak mengantar muatan semen dari Cikarang menuju Karawang. “Dari jam 9 ini engga bisa jalan,” katanya. Ia mengaku awalnya tidak tahu jalan hingga ditutup. Akan tetapi saat hanya beberapa meter di depan pabrik massa buruh langsung menutup akses jalan.
Partisipasi Massa Buruh dari Berbagai Wilayah
Aksi massa buruh ini berasal dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Bekasi. Tak hanya dari Bekasi, ada juga dari Karawang, Tanggerang, Depok, maupun berbagai daerah lainnya. Hadir pula Presiden SPSI Andi Gani dan juga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustofa melakukan pertemuan dengan pihak perusahaan.
